Jerman Ingin Promosikan 'Kebijakan Luar Negeri Feminis'
2 Maret 2023
Pemerintah Jerman mengumumkan rencana baru untuk mengalokasikan lebih banyak dana pembangunan untuk mendukung hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kebijakan luar negeri.
Menlu Jerman Annalena Baerbock dan Menteri Pembangunan Jerman Svenja Schulze adalah pemrakarsa 'kebijakan luar negeri feminis' JermanFoto: IPON/IMAGO
Iklan
Pemerintah Jerman pada Rabu (01/03) merilis sebuah pedoman baru yang mengarahkan agar kebijakan diplomatik dan pembangunan lebih banyak berinvestasi pada kesetaraan gender.
Di bawah pedoman baru yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dan Menteri Pembangunan Svenja Schulze itu, Jerman akan melobi untuk memprioritaskan kepentingan perempuan di seluruh dunia.
Schulze secara pribadi memuji manfaat dari mempromosikan pedoman baru yang dijuluki sebagai "kebijakan luar negeri feminis” itu. Menurutnya, masyarakat yang lebih setara akan menderita lebih sedikit kelaparan dan kemiskinan, serta lebih stabil.
Hari Perempuan Internasional: Asia Tunjukkan Kemajuan Kesetaraan Gender
Terlepas dari banyaknya kemajuan di tahun-tahun terakhir, masih banyak perempuan Asia menderita diskriminasi. DW melihat harapan, namun juga masalah dari perempuan di banyak negara Asia.
Foto: NDR
Afghanistan
Perempuan di Afghanistan kini mengambil bagian untuk perubahan yang lebih baik setelah Amerika Serikat beserta koalisi meruntuhkan rezim Taliban pada 2001 lalu. Namun dari situasi terakhir yang memungkinkan diikutsertakannya Taliban kedalam pemerintahan berarti perempuan masih harus memperjuangkan hak-haknya akan pendidikan dan pekerjaan.
Foto: Getty Images/R. Conway
Iran
Kini Iran memiliki tim sepak bola perempuan. Namun perjuangan akan kebebasan dan pemberdayaan perempuan masih berlanjut. Nasreen Southoudeh, seorang pengacara yang membela aksi protes perempuan melawan kewajiban penggunaan hijab, baru-baru ini dijatuhkan hukuman lima tahun penjara.
Foto: Pana.ir
Pakistan
Uzma Nawaz (tengah) adalah mekanik mobil perempuan pertama di Pakistan. Negara di Asia Selatan ini perlahan memberikan kebebasan bagi perempuan. Di kota Karachi, para perempuan bahkan ikut serta dalam aksi #AuratAzadiMarch atau women`s march di Hari Perempuan Internasional tahun ini.
Foto: Getty Images/AFP/S.S. Mirza
India
Pengendara sepeda motor perempuan belakang menjadi tren di India. Terlepas dari kemajuan ini, perempuan masih sering menjadi korban perkosaan dan kekerasan seksual. Tahun lalu, beberapa perempuan di India menantang pelaku kekerasan terhadap mereka sebagai aksi kampanye #MeToo. Mereka mengeluhkan banyaknya pengaruh pria, juga pimpinan politik.
Foto: Imago/Hindustan Times
Sri Lanka
Di negara ini perempuan menikmati situasi kesetaraan gender yang cukup baik. Mereka bebas memilih untuk menempuh pendidikan lebih tinggi atau mulai bekerja, tentunya tergantung dari kondisi keuangan keluarga. Sri Lanka mungkin adalah satu-satunya negara di Asia Selatan dengan akses pendidikan dan kesehatan yang baik.
Foto: Imago/Photothek
Bangladesh
Sudah dua dekade ini rakyat Bangladesh memilih perempuan sebagai perdana menteri. Meski hak-hak perempuan makin mendapatkan tempatnya, namun perempuan masih kerap dipandang sebelah mata di tempat kerja, serta memiliki keterbatasan akses kesehatan dan pendidikan.
Foto: DW/M. M. Rahman
China
Perempuan di Cina diuntungkan dengan pesatnya perkembangan ekonomi dalam negeri. Tapi diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung. Bahkan hari ini, bias di masyarakat terhadap anak perempuan membuat rasio gender tidak seimbang. Perempuan masih memiliki akses terbatas untuk pendidikan dibanding laki-laki. (ga/hp)
Foto: Getty Images/AFP/J. Eisele
7 foto1 | 7
Investasi miliaran euro untuk kesetaraan gender
Menurut pedoman baru setebal 88 halaman tersebut, pemerintah Jerman berencana menginvestasikan sekitar 12 miliar euro (sekitar Rp195 triliun) dana pembangunan Jerman untuk proyek-proyek yang berfokus pada masalah kesetaraan gender.
Pedoman baru itu juga memuat tentang pembuatan sebuah peran baru yaitu "duta besar kebijakan luar negeri feminis.”
"Kami akan bekerja keras memberikan pelayanan luar negeri kami dengan lebih banyak wajah perempuan dan meningkatkan proporsi perempuan dalam peran-peran senior,” kata Baerbock dalam pengantar pedoman. Baerbock adalah menteri luar negeri perempuan pertama dari Jerman.
"Kami juga akan mengalokasikan sumber daya keuangan kami secara lebih sistematis dalam pelayanan kebijakan luar negeri feminis,” tambah politisi dari Partai Hijau itu.
Pastikan peran perempuan dalam proses perdamaian
Menurut Kementerian Pembangunan Jerman, setidaknya 8% dari dana pembangunan Jerman akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang menjadikan kesetaraan gender sebagai tujuan utama mereka, sementara 85% harus menjadikan kesetaraan gender sebagai tujuan sekunder mereka.
Pemerintah Jerman juga akan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian, bahwa pelibatan perempuan dalam kesepakatan semacam itu telah terbukti meningkatkan peluang perdamaian yang lebih langgeng.
Pedoman baru itu juga menyoroti dukungan Jerman kepada Uni Afrika dalam membangun jaringan mediator perempuan, sebagai bagian dari keanggotaan Jerman dalam sebuah komisi yang bertugas mengawasi Dana Pembangunan Perdamaian PBB dan prakarsa lainnya.
Selain itu, Jerman juga akan berupaya memastikan kebijakan luar negeri Eropa agar lebih berfokus pada masalah perempuan.
