Jerman Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Bangladesh
22 Juli 2024
Kementerian Luar Negeri Jerman menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Bangladesh di tengah protes yang meluas skala nasional. AS juga keluarkan peringatan serupa.
Polisi telah kewalahan meredam kerusuhan di Bangladesh, sehingga memaksa angkatan bersenjata untuk turun tanganFoto: Mahmud Hossain Opu/AP Photo/picture alliance
Iklan
Kementerian Luar Negeri Jerman menyarankan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Bangladesh.
"Bepergian ke Bangladesh saat ini tidak disarankan," kata Kemenlu Jerman di situs webnya, seraya memperingatkan adanya jam malam, pembatasan internet dan data seluler di Bangladesh.
"Pembatasan lebih lanjut dan memburuknya situasi mungkin terjadi," kata kementerian itu.
Protes mahasiswa terhadap peraturan perekrutan pegawai negeri di Bangladesh telah berkembang menjadi demonstrasi dan kerusuhan terburuk selama bertahun-tahun di Bangladesh. Sejauh ini, 155 orang tewas dan kerusakan meluas di ibu kota Dhaka.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Kementerian tersebut memperkirakan situasi di negara Asia Selatan dapat menjadi lebih buruk. "Lebih dari 100 orang telah tewas selama demonstrasi dan protes," kata mereka.
Warga Jerman yang sudah berada di Bangladesh juga disarankan untuk meregistrasi ke daftar kesiapan menghadapi krisis di situs kementerian luiar negeri.
Bangladesh masih belum terkendali
Lebih dari 500 orang, termasuk sejumlah pemimpin oposisi, telah ditangkap akibat kerusuhan di ibu kota Dhaka, menurut kepolisian setempat pada Senin (22/07).
"Setidaknya 532 orang telah ditangkap atas kekerasan tersebut," kata juru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka, Faruk Hossain, kepada AFP.
"Mereka termasuk beberapa pemimpin PNB," tambahnya, mengacu pada oposisi Partai Nasional Bangladesh.
Peringatan perjalanan dikeluarkan Kemenlu Jerman tidak lama setelah Bangladesh memberlakukan jam malam baru pada hari Jumat (19/07).
Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat
Heboh WhatsApp, Facebook dan Twitter tidak bisa diakses pasca-kisruh 22 Mei ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain ternyata juga pernah melakukan hal serupa. Negara mana saja dan apa alasan pemblokiran?
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Indonesia
61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Sri Lanka
Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.
Foto: Getty Images/L. Wanniarachchi
Bangladesh
Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh
Foto: DW/A. Islam
Sudan
Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.
Foto: Reuters/M. Nureldin Abdallah
Iran
Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.
Foto: picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS
Rusia
Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.
Foto: picture alliance/dpa/V. Prokofyev
Cina
Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)
Foto: picture-alliance/dpa
7 foto1 | 7
Departemen Luar Negeri AS pada hari Sabtu (20/07) telah memperingatkan warga mereka untuk tidak melakukan perjalanan ke Bangladesh dan mengumumkan akan mulai mengevakuasi beberapa diplomat dan keluarga mereka dari negara tersebut.
Apa pemicu protes di Bangladesh?
Bangladesh dilanda protes di seluruh negeri untuk menentang sistem reservasi atau kuota posisi kepegawaian. Sistem kuota yang lama mencadangkan lebih dari separuh posisi pegawai negeri untuk kelompok tertentu.
Sistem ini sedianya telah dihapuskan pada tahun 2018 menyusul demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada saat itu. Namun pengadilan Bangladesh kembali menerapkan sistem tersebut. Hal ini lantas diikuti protes massal yang dimulai pada awal Juli karena banyak generasi muda yang merasa dirugikan.
Angkatan bersenjata telah dikerahkan di seluruh Bangladesh karena polisi tidak dapat mengendalikan kerusuhan. Sejak Kamis (18/07), negara itu juga membatasi internet.
