1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jerman Klarifikasi Aturan Perjalanan dalam UU Dinas Militer

Rahka Susanto sumber: dpa, Reutrers
8 April 2026

Pemerintah Jerman menegaskan pria berusia 17–45 tahun tetap dapat bepergian atau tinggal di luar negeri tanpa izin militer. Aturan dalam hukum dinas militer baru hanya berlaku jika dinas militer berubah menjadi wajib.

Tentara Jerman sedang memegang pistol dalam latihan tembak.
Undang-undang dinas militer baru diperkenalkan untuk membantu meningkatkan jumlah personel Bundeswehr yang terus menyusutFoto: Alexandra Beier/Getty Images

Pemerintah Jerman menegaskan bahwa pria berusia 17 hingga 45 tahun tetap dapat bepergian atau tinggal di luar negeri tanpa izin militer, meskipun undang-undang dinas militer baru memuat ketentuan mengenai izin tersebut. Klarifikasi ini muncul setelah muncul kekhawatiran publik terhadap aturan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan pemerintah akan memberikan pengecualian agar aturan tersebut tidak menimbulkan birokrasi yang tidak perlu.

“Aturan saat ini tidak mengubah apa pun bagi para pria: apakah mereka berusia 17, 45, atau di antara keduanya, mereka tentu saja tetap boleh bepergian dan saat ini tidak memerlukan izin untuk melakukannya,” kata Pistorius kepada kantor berita dpa.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kewajiban melaporkan masa tinggal di luar negeri yang berkepanjangan. Menurutnya, sistem dinas militer yang baru tetap bersifat sukarela sehingga tidak ada orang yang dipaksa kembali dari luar negeri untuk menjalani dinas militer.

“Aturan baru ini dirancang agar cukup menarik sehingga tetap bersifat sukarela selama mungkin,” ujar Pistorius.

Aturan hanya berlaku jika wajib militer diterapkan

Undang-undang dinas militer baru Jerman mulai berlaku pada Januari di bawah pemerintahan Kanselir Friedrich Merz. Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa pria berusia 17 hingga 45 tahun harus memperoleh izin dari Bundeswehr jika ingin tinggal di luar negeri lebih dari tiga bulan.

Namun menurut Kementerian Pertahanan Jerman, ketentuan tersebut sebenarnya hanya dimaksudkan untuk situasi darurat keamanan nasional.

Pemerintah mengatakan aturan itu dirancang untuk diterapkan dalam kondisi “state of tension”, yakni jika dinas militer berubah dari sistem sukarela menjadi wajib.

Untuk menghindari kebingungan dan proses administratif yang tidak perlu, kementerian pertahanan menyatakan akan mengeluarkan pengecualian umum pada pekan ini sehingga warga tidak perlu meminta izin sebelum bepergian atau tinggal di luar negeri.

Ketentuan tersebut sempat luput dari perhatian sejak undang-undang itu berlaku pada Januari, hingga akhirnya memicu kekhawatiran publik setelah diberitakan media pada akhir pekan lalu.

Upaya menambah personel militer Jerman

Undang-undang ini disahkan untuk meningkatkan jumlah personel Bundeswehr yang terus menurun dan membantu Jerman memenuhi target pertahanan NATO.

Perubahan kebijakan itu juga mencerminkan pandangan yang semakin kuat di Jerman bahwa negara tersebut terlalu lama bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan keamanan. Selain itu, meningkatnya ketegangan dengan Rusia turut memicu seruan di Eropa untuk memperkuat kemampuan pertahanan.

Dalam sistem baru ini, semua pria yang berusia 18 tahun akan menerima surat yang menanyakan apakah mereka bersedia menjalani dinas militer secara sukarela. Mereka wajib menanggapi kuesioner tersebut. Perempuan juga akan menerima surat serupa, tetapi berbeda dengan pria, mereka tidak diwajibkan untuk memberikan tanggapan.

 

Editor: Ayu Purwaningsih

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait