Taliban semakin banyak menempatkan pejabatnya di konsulat Jerman, meninggalkan banyak pelarian Afganistan dalam dilema ketika mengurus paspor dan dokumen lain. Pernyataan ini disampaikan Asosiasi Organisasi Afganistan di Jerman (VAFO) pada Januari lalu.

"Tanpa paspor yang sah, mereka tidak bisa mengamankan izin tinggal, memperpanjang kontrak kerja, dan dalam beberapa kasus bahkan tidak bisa menyelesaikan prosedur administrasi dasar,” bunyi pernyataan itu. "Ekspektasi de facto bahwa urusan paspor harus ditangani melalui struktur Taliban gagal mengenali realitas yang dihadapi warga.”

Pemerintah Jerman berusaha menambah angka deportasi ke Afganistan. Situasi ini seolah dimanfaatkan Taliban untuk mendapatkan pengakuan diplomatik di Eropa. Rezim radikal itu—yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara, tapi tidak oleh Uni Eropa—menguasai kembali Afganistan pada 2021 setelah mundurnya pasukan NATO.

Hingga kini, Rusia menjadi satu-satunya negara yang mengakui Taliban sebagai pemerintah sah Afganistan. Meski begitu, banyak negara tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Taliban, yang dikutuk internasional karena penegakan hukum syariah yang ekstrem dan pelanggaran hak asasi manusia yang masif.

Kerja sama dengan teroris?+jerman

Tahun lalu, pejabat Kementerian Dalam Negeri Jerman melakukan perjalanan ke Afganistan untuk membahas praktik deportasi. Hasilnya, menurut kementerian, Taliban setuju secara prinsip menerima siapa pun yang terbukti warga Afganistan. Dalam pidatonya di Bundestag pertengahan Januari, Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt mengonfirmasi deportasi ke Afganistan dimulai Desember lalu, dimulai dengan orang yang memiliki catatan kriminal.

Menurut Conrad Schetter, pakar Afghanistan dan direktur Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), ini adalah "perjanjian kotor.” Pasalnya, langkah itu secara de facto mengakui pejabat Taliban sebagai wakil sah Afganistan di konsulat. Kesepakatan itu juga memberi Taliban akses ke semua data warga Afganistan di Jerman—meski banyak di antaranya melarikan diri karena terancam rezim, termasuk karena pernah membantu militer Jerman.

Schetter menuturkan, terciptalah "zona abu-abu” di kedutaan dan konsulat Afganistan di Berlin, Bonn, dan München. Beberapa kantor masih dikelola staf pemerintahan lama yang didukung NATO, sementara yang lain sudah diambil alih Taliban—lawan yang selama dua dekade diperangi NATO. "Proses ini dilakukan lebih kurang informal,” ujarnya. "Kedua pihak ingin agar hal ini tidak terlalu publik—namun akhirnya jadi publik. Langkah ini juga secara implisit menerima kebijakan Taliban yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem.”

Negara-negara Eropa lain belum memberi Taliban akses mudah ke konsulat Afganistan. "Jerman menjadi perintis di sini,” kata Schetter. "Negara lain menunggu melihat langkah Jerman, yang memiliki diaspora Afganistan terbesar dan memimpin dalam masalah deportasi warga Afghanistan.”

Staf lama kini mengajukan suaka

Kementerian Luar Negeri Jerman mengonfirmasi telah mengakreditasi staf baru dari Kabul—yang memicu kemarahan banyak staf konsulat yang diangkat oleh pemerintahan Afganistan sebelumnya.

Oktober tahun lalu, Hamid Nangialay Kabiri mengundurkan diri dari jabatan Plt. Konsul Jenderal di Bonn sebagai protes ketika anggota Taliban dikirim dan diakreditasi oleh pemerintah Jerman. "Saya bilang, saya tidak bisa bekerja dengan teroris. Itu sebabnya saya mundur. Sekarang konsulat di Bonn milik Taliban. Saya bangga menjadi orang Afganistan, tapi Taliban bukan pemerintah kami,” ujarnya kepada DW.

Dia menilai "sangat mengkhawatirkan” bahwa individu yang diangkat oleh rezim yang dibangun atas dasar penindasan diperbolehkan mengontrol misi diplomatik Afganistan di tanah Eropa. Pernyataan itu ia unggah di platform media sosial X saat itu.

Kabiri kini hidup tanpa penghasilan dan terancam penganiayaan jika kembali ke Afganistan. Dia mengajukan suaka di Jerman dan empat bulan kemudian masih menunggu keputusan. Ia enggan mendatangi konsulat untuk mengurus dokumen, karena harus memberikan informasi tentang keluarga. "Jika Taliban tahu di mana ibu dan ayah saya, atau saudara saya, mereka bisa dengan mudah menyiksa mereka. Semua orang takut dengan permainan politik ini,” katanya.

Jalur aman untuk warga Afganistan?

Jeanette Höpping, penasihat hukum YAAR, NGO di Berlin yang mendukung warga Afganistan, mengatakan banyak orang kini takut masuk ke konsulat. YAAR dan organisasi masyarakat sipil lain menekankan pemerintah Jerman harus menyediakan jalur birokrasi yang lebih aman bagi warga Afganistan untuk mengurus dokumen identitas dan memperpanjang paspor.

Sebelumnya, setelah runtuhnya pemerintahan republik pada 2021, diaspora Afganistan di Jerman diizinkan mengajukan "paspor abu-abu”—paspor khusus bagi orang tanpa kewarganegaraan atau non-Jerman yang sulit mengurus dokumen dari negara asal. Namun kini opsi itu ditutup. Warga harus menunjukkan dokumen Afganistan, baik paspor maupun taskira, untuk mengurus izin tinggal.

Dorongan deportasi, menurut Thomas Ruttig, mantan direktur Afganistan Analysts Network, memberi Taliban leverage untuk mengganti staf konsulat. Ruttig menilai Jerman terlalu ceroboh dalam membiarkan Taliban mengambil alih konsulat. Dia juga menekankan Kementerian Luar Negeri Jerman tidak wajib mengakreditasi pejabat yang dikirim dari Kabul. "Dalam diplomasi dan hukum internasional selalu ada opsi lain,” katanya. "Langkah ini didorong satu prioritas pemerintah federal Jerman: deportasi besar-besaran ke Afganistan.”

Kabiri menilai seluruh situasi absurd. Mengapa, ia bertanya, pemerintah Jerman memberikan suaka kepada orang yang dikejar Taliban, lalu justru mengirim mereka kembali ke rezim itu? "Di mana logikanya?” ujarnya.

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid