Jerman Perbarui Saran Perjalanan ke Amerika Serikat
Natalie Muller
21 Maret 2025
Kementerian Luar Negeri Jerman menegaskan bahwa saran perjalanan ke Amerika Serikat terbaru bukanlah peringatan perjalanan. Langkah ini diambil setelah imigrasi AS menahan beberapa warga Jerman saat mereka tiba di sana
Turis dari Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya biasanya dapat tinggal di AS tanpa visa hingga 90 hariFoto: Daniel Kalker/picture alliance
Iklan
Pemerintah Jerman dengan hati-hati memperbarui saran atau nasihat perjalanannya ke Amerika Serikat. Meskipun memiliki visa atau izin masuk, bukanlah jaminan bagi warga negara Jerman untuk dapat memasuki tanah AS. Pembaruan ini terjadi setelah sejumlah warga Jerman ditahan oleh pihak imigrasi AS saat tiba di sana.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa kementerian Jerman memperhatikan insiden-insiden terakhir secara serius.
Pada hari Selasa (18/03), kementerian mengubah nasihat perjalanannya. Kini, nasihat tersebut menyertakan pengingat bahwa persetujuan melalui sistem ESTA AS atau kepemilikan visa AS tidak otomatis menjamin izin masuk dalam setiap kasus.
"Keputusan akhir mengenai apakah seseorang dapat memasuki AS adalah hak otoritas perbatasan AS," ujar juru bicara tersebut pada hari Rabu (19/03), sambil menambahkan bahwa hal yang sama berlaku bagi otoritas Jerman.
Dia juga menegaskan bahwa perubahan ini tidak dianggap sebagai peringatan perjalanan.
Apa yang terjadi pada warga Jerman yang ditolak masuk di AS?
Di antara kisah yang mencuat, seorang pria Jerman dengan kartu hijau (izin tinggal permanen) ditahan di bandara Boston minggu lalu setelah kembali dari Luksemburg. Dia telah ditahan sejak saat itu, demikian menurut keterangan keluarganya.
Dalam kasus lain, seorang pria Jerman berusia 25 tahun ditahan saat menyeberangi perbatasan dari Meksiko bersama tunangannya yang merupakan warga negara AS pada bulan Februari. Insiden itu diberitakan oleh media Jerman, Spiegel. Dia menghabiskan dua minggu dalam tahanan sebelum akhirnya dikirim kembali ke Jerman.
Seorang perempuan berusia 29 tahun yang juga disetop di perbatasan AS-Meksiko pada bulan Januari dikembalikan ke Jerman minggu lalu, menurut laporan Spiegel.
Pemegang Paspor Paling Sakti di Dunia
Warga negara mana yang paling bebas keluar masuk ke negara lainnya? Berikut ranking Arton Capital, penasihat global untuk solusi pemukiman dan kewarganegaraan.
Foto: Fotolia/michaeljung
Ranking 1: Singapura
Setelah Paraguay membebaskan visa bagi warga Singapura, untuk pertama kalinya paspor negara jiran ini menduduki peringkat pertama dalam daftar paspor paling sakti di dunia, menggeser Jerman. Kini warga Singapura bisa mengunjungi 166 negara tanpa harus repot mengurus visa.Rinciannya 127 negara bebas visa sepenuhnya, 36 negara visa on arrival.
Foto: Fotolia/Gang
Ranking 2: Paspor Jerman, Denmark, Swedia, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Belanda, Korea Selatan, Amerika
Setelah bertengger bertahun-tahun di peringkat pertama, Jerman turun ke posisi 2 tergeser Singapura. Jumlah negara bebas visa bisa yang dapat dikunjungi orang berpaspor Jerman adalah 165 negara. Tapi jerman tak sendiri di posisi 2. Denmark, Swedia, Finlandia, Luksemburg, Norwegia, Belanda, Korea Selatan, Amerika juga di peringkat yang sama.
Foto: Fotolia/m.schuckart
Ranking 3: paspor Italia, Perancis, Spanyol, Yunani, Portugal, Jepang, Irlandia, Kanada
Bebas melenggang masuk ke 164 negara, pemegang paspor Italia, Perancis, Spanyol, Yunani, Portugal, Jepang, Irlandia, Kanada menduduki peringkat ke-tiga.
Foto: AP
Ranking 4: Belgia, Swiss, Hongaria, Inggris, Austria
Warga dari lima negara ini menikati bebas visa di 163 negara.
Foto: Imago/Blickwinkel
Ranking 5: Ceko, Malta, Malaysia, Selandia Baru, dan Australia
Paspor negara jiran Malaysia berada di ranking ke- 5 bersama Ceko, Malta, Selandia Baru, dan Australia . Warga dari lima negara ini menikmati bebas visa di 162 negara.
Keempat negara yang menduduki posisi ke-6 ini dibebaskan keluar masuk ke 161 negara tanpa dipusingkan urusan visa.
Foto: Getty Images/F.J. Brown
Ranking 58 : Indonesia
Menempati urutan ke-64, warga negara Indonesia bisa menikmati layanan bebas visa di 76 negara. Bersama Indonesia, duduk di peringkat sama paspor negara Lesotho, Suriname, Papua Nugini dan Cina.
Foto: DW/A. Purwaningsih
7 foto1 | 7
Negara lain juga mengubah saran perjalanan
Inggris mengikuti langkah serupa: Memperbarui saran atau nasihat perjalanan untuk warganya yang hendak menuju AS.
Kementerian Luar Negeri Inggris mengingatkan bahwa para pelancong "harus mematuhi semua kondisi masuk, visa, dan persyaratan lainnya," karena pihak berwenang AS sangat ketat dalam menegakkan aturan. Siapa pun yang melanggar aturan tersebut berisiko ditangkap atau ditahan. Saran atau nasihat perjalanan ini terakhir diperbarui pada tanggal 14 Maret.
Dalam versi sebelumnya, situs tersebut hanya menyebutkan bahwa otoritas AS menetapkan dan menegakkan aturan masuk tanpa rincian lebih lanjut.
Awal bulan ini, media Inggris melaporkan seorang perempuan ditahan lebih dari sepuluh hari di perbatasan AS, akibat dugaan pelanggaran ketentuan visa. Setelah mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri Inggris, perempuan itu akhirnya bisa kembali ke tanah airnya.
Iklan
Perubahan kebijakan imigrasi AS
Seiring dengan langkah-langkah ketat yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump, sejumlah perintah disahkan untuk memperketat kontrol imigrasi dan prosedur pemeriksaan visa.
Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah penahanan-penahanan baru-baru ini merupakan kasus khusus atau sebuah perubahan signifikan dalam kebijakan AS yang lebih luas.
Bagi wisatawan Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya, yang biasa menikmati akses bebas visa ke AS selama 90 hari, perubahan ini menjadi pertanda agar lebih berhati-hati dalam merencanakan perjalanan mereka ke negeri Paman Sam.
*Diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.