Kementerian Dalam Negeri Jerman pada Rabu (05/11) mengumumkan pelarangan kelompok bernama Muslim Interaktiv. Kelompok tersebut diketahui menyerukan pendirian kekhilafahan global dan menolak tatanan demokratis yang dijamin Konstitusi Jerman (Basic Law).

Dalam pernyataannya, kementerian menyebut Muslim Interaktiv sebagai organisasi yang "bertentangan dengan tatanan konstitusi dan prinsip saling pengertian antarbangsa”. Pemerintah menyatakan kelompok tersebut akan dibubarkan dan seluruh asetnya disita.

Muslim Interaktiv menilai komunitas muslim di Jerman sebagai kelompok minoritas yang didiskriminasi dan terpinggirkan dari masyarakat. Kelompok ini berdiri pada 2020 dan otoritas menilai mereka berafiliasi dengan Hizb ut-Tahrir (HuT), organisasi yang telah dilarang di Jerman sejak 2003 karena dinilai mempromosikan kekerasan dan seruan pembunuhan terhadap warga Yahudi.

Pelarangan organisasi seperti ini merupakan prosedur hukum standar di Jerman bagi kelompok yang dicurigai terlibat aktivitas ekstremisme, dalam hal ini ekstremisme Islam politik. Keputusan tersebut dapat digugat melalui pengadilan.

Beberapa waktu sebelumnya, pemerintah Jerman juga melarang jaringan internasional bernama Samidoun – Palestinian Solidarity Network, serta seluruh aktivitas Hamas di Jerman, menyusul serangan teror yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel yang menewaskan lebih dari 1.200 orang.

Sikap tegas Mendagri Jerman

“Kami akan menindak dengan penuh kekuatan hukum siapa pun yang secara agresif menyerukan pendirian khilafah di ruang publik, menghasut kebencian terhadap Israel dan komunitas Yahudi, serta merendahkan hak perempuan dan kelompok minoritas,” kata Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt dalam pernyataannya.

Ia menambahkan bahwa kelompok seperti Muslim Interaktiv akan dicegah untuk “merongrong masyarakat bebas, meremehkan demokrasi, dan menyerang negara dari dalam.”

Dalam beberapa bulan terakhir, kekhawatiran mengenai kemungkinan serangan bermotif Islamisme kembali meningkat di Jerman, terutama di tengah situasi memanas akibat perang di Gaza.

Pelarangan terhadap kelompok ekstremis di Jerman dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian risiko sebelum mengeluarkan keputusan resmi. Pengumuman pelarangan dilakukan pada Rabu (05/11) dini hari, bersamaan dengan penggeledahan sejumlah kantor dan properti terkait. Kanal media sosial kelompok tersebut juga ditutup.

Fokus utama penggeledahan berada di Hamburg, kota yang telah lama menjadi perhatian aparat dalam pemantauan aktivitas Islamisme, selain Berlin. Menurut Kementerian Dalam Negeri, polisi menggeledah tujuh lokasi di Hamburg berdasarkan perintah pengadilan. Penggeledahan semacam ini biasanya memperlihatkan aparat membawa sejumlah kotak berisi dokumen dan materi lain dari lokasi kelompok tersebut.

Radikalisasi melalui media sosial

Senator Dalam Negeri Hamburg, Andy Grote, menyebut tindakan ini sebagai "pukulan terhadap Islamisme TikTok modern”. Ia menyoroti kekhawatiran utama aparat keamanan Jerman saat ini, yaitu meningkatnya kasus dugaan aksi atau rencana aksi bermotif Islamisme yang melibatkan anak muda, kelompok usia yang sebelumnya jarang terpantau aparat.

TikTok disebut menjadi medium utama untuk menjangkau audiens remaja.

Kepala Dinas Intelijen Hamburg, Torsten Voss, menegaskan bahwa langkah ini tidak diarahkan pada komunitas muslim, melainkan pada pihak yang "memanfaatkan Islam untuk tujuan politik dan bertentangan dengan konstitusi”. Ia menekankan bahwa kebebasan beragama tetap dilindungi.

Pada Desember 2024, badan intelijen dalam negeri negara bagian Baden-Württemberg juga menyampaikan peringatan bahwa pola Islamisme saat ini tidak lagi sama seperti beberapa tahun lalu. Para penceramah dan influencer beraliran salafi kini menggunakan media sosial untuk menyebarkan pandangan mereka kepada anak muda. TikTok, Instagram, dan platform serupa dianggap efektif karena formatnya yang cepat, visual, dan mudah menarik perhatian remaja.

Pakar Timur Tengah dari Konrad Adenauer Stiftung, Andreas Jacobs, sebelumnya mengatakan kepada DW bahwa Muslim Interaktiv memiliki karakter seperti "kultus identitas anak muda”.

Pada April 2024, sebuah demonstrasi di Hamburg yang diprakarsai anggota Muslim Interaktiv menarik perhatian nasional. Lebih dari 1.200 orang turun ke jalan menentang kebijakan Jerman yang dinilai islamofobik. Sejumlah peserta membawa poster bertuliskan "Khilafah adalah solusi”. Aksi itu memicu kecaman lintas partai politik dan memperkuat seruan agar kelompok tersebut dibubarkan.

Dalam operasi terbaru, aparat menggeledah tujuh lokasi di Hamburg serta 12 lokasi lain di Berlin dan negara bagian Hesse. Lokasi yang digeledah terkait penyelidikan awal terhadap dua organisasi lain, yaitu Generation Islam dan Realität Islam. Kedua kelompok itu masih legal, tetapi diduga memenuhi kriteria yang sama dengan Muslim Interaktiv dan kemungkinan merupakan bagian dari jaringan yang sama.

Kementerian Dalam Negeri Jerman menyatakan bahwa penggeledahan tersebut bertujuan mengumpulkan informasi lanjutan.
 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Prihardani Tuah Purba