Menteri Bantuan Pembangunan Jerman Dirk Niebel awal Minggu ini mengeluarkan pernyataan tajam ke arah Mesir. ”Ada bahaya, bahwa sistem diktatur Mubarak yang sudah digulingkan bangkit kembali. Hanya kali ini dengan orang yang lain,” kata Niebel dalam wawancara dengan harian ”Frankfurter Rundschau”.

Ia juga mengancam akan menghentikan pembicaraan dengan Mesir. Beberapa kalangan menilai pernyataan Niebel seakan-akan Jerman akan menghentikan seluruh hubungan diplomatik dengan Mesir. Namun jurubicara Niebel segera berusaha menenangkan situasi.

"Pernyataan menteri dikutip secara tidak benar", kata jurubicara Kementerian Bantuan Pembangunan. "Yang benar adalah, perundingan antar pemerintah untuk kerjasama pembangunan yang direncanakan pertengahan Desember ini yang akan dibatalkan, karena situasinya tidak jelas".

Sejak tahun 1963, Mesir menjadi mitra kerjasama pembangunan Jerman. Sudah 5,5 miliar Euro disalurkan ke negara itu dalam berbagai proyek. Awal 2011 dan juga pada akhir tahun, Jerman menyalurkan bantuan ke Mesir untuk bidang energi terbarukan. Bulan Mei 2011 negara-negara G-8 memutuskan untuk mendukung proses reformasi di negara-negara Arab dengan berbagai program bantuan. Jerman ketika itu juga setuju untuk menghapuskan utang Mesir sampai 240 juta Euro.

Penghapusan Utang Dibatalkan

Menteri Bantuan Pembangunan Dirk Niebel dalam sebuah wawancara pers akhir November lalu menerangkan, ia akan menilai Presiden Mohammed Morsi dari kebijakannya, apakah membawa Mesir menuju demokrasi atau tidak.

Sekarang, dua minggu setelah wawancara itu, Niebel mempertajam pernyataannya. "Penghapusan utang untuk sementara tidak akan dilakukan”, papar Niebel. Ia menambahkan, bantuan selanjutnya bagi transformasi menuju demokrasi dan negara hukum, ada di tangan pemerintah Mesir. Pembicaraan dan hubungan kedua negara di bidang lain, selain dalam kerjsama pembangunan, tetap akan dilanjutkan.

Jurubicara pemerintah Jerman Steffen Seibert menegaskan: ”Dialog adalah salah satu cara. Sementara cara yang lain adalah melakukan langkah-langkah konkret. Ini tidak saling bertolak belakang.” Jerman juga tetap mengandalkan dialog dengan pemerintah Mesir.

”Kami harus dan berniat melanjutkan pembicaraan dengan negara ini,” kata Seibert. Karena itu, undangan resmi terhadap Presiden Morsi untuk berkunjung ke Jerman, yang disampaikan Kanselir Angela Merkel pada pelantikan Morsi, masih tetap berlaku. Tadinya kunjungan itu direncanakan akhir Januari tahun depan. Namun Seibert tidak memberi keterangan jelas. Ia hanya mengatakan, jadwal kunjungan akan diumumkan pada waktunya.

Seorang jurubicara Kementrian Luar Negeri Jerman menerangkan, ”Mesir adalah salah satu negara kunci bagi Jerman. Karena apa yang terjadi di Mesir akan punya dampak bagi seluruh kawasan.” Itu sebabnya pemerintah Jerman memelihara berbagai hubungan dengan pemerintah Mesir. Hal ini tidak akan berubah di masa depan.

Setelah Mubarak mundur, Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle sudah empat kali berkunjung ke Mesir. Terakhir kali Juli lalu, tidak lama setelah Mohammed Morsi dilantik sebagai presiden baru. Akhir November, giliran Menteri Luar Negeri Mesir Amr Kamel berkunjung ke Berlin dan menerima pujian atas peran negaranya dalam gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Namun Westerwelle ketika itu juga mengingatkan agar masalah di Mesir diselesaikan dalam konsensus dengan berbagai kelompok masyarakatnya.

Hubungan Baik

Ketika Mubarak masih berkuasa, hubungan antara Jerman dan Mesir cukup baik. Mubarak sering berkunjung ke Berlin. Setelah terjadi pergantian kekuasaan, muncul diskusi mengenai hubungan ini. Pemerintah Jerman dituduh menutup mata pada situasi di Mesir dan mendukung Mubarak hanya demi stabilitas. Selain itu, Jerman khawatir kelompok Islamis akan mengambil alih kekuasaan, kata polisi Partai Hijau Kerstin Müller bulan Januari 2011.

Müller dengan itu mengritik kebijakannya sendiri, karena ia pernah menjadi pejabat di Kementerian Luar Negeri pada masa pemerintahan Schröder awal tahun 2000-an. Kalangan pemerintahan saat ini juga mengakui hal itu. Ketua Komisi Luar Negeri di parlemen Jerman, Ruprecht Polenz dari partai CDU mengatakan, soal reformasi dan hak asasi manusia memang selalu dibicarakan, tapi pada kenyataannya tidak ada perubahan dan perbaikan.

Putaran kedua referendum konstitusi akan dilangsungkan Sabtu mendatang (22/12). Kali ini dilangsungkan terutama di daerah pedesaan. Di beberapa kawasan, hampir setengah penduduknya tergolong buta huruf. Karena itu, dukungan terhadap Morsi diperkirakan sangat besar. Jika mayoritas warga Mesir mendukung rancangan konstitusi, artinya posisi kelompok Islamis semakin kuat.