Setelah beberapa minggu berunding alot, aliansi partai CDU/CSU dan SPD hampir mencapai kesepakatan koalisi. Perundingan ini menjadi hal yang mendesak di tengah sejumlah tantangan global dan domestik.
Kandidat kanselir dari CDU Friedrich Merz telah berjanji untuk menindak tegas imigrasi dan mengambil langkah-langkah untuk membangun angkatan bersenjata Jerman yang telah lama kekurangan dana dan memulihkan ekonominya, yang telah menyusut selama dua tahun berturut-turut.Foto: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
Iklan
Jerman akan menurunkan pajak perusahaan mulai tahun 2028, sebagai bagian dari kesepakatan koalisi antara Partai Kristen Demokrat (CDU/ Partai Kristen Sosialis (CSU) dan Partai Sosial Demokrat (SPD). Informasi ini diperoleh dari seorang sumber yang diterbitkan media Jerman Handelsblatt, yang dikutip oleh kantor berita Reuters.
Kedua pihak yang akan menjalin koalisi juga telah menyetujui poin-poin yang telah disebutkan dalam dokumen koalisi sebelumnya, termasuk reformasi pembayaran kesejahteraan. Dikutip dari AFP, kesepakatan tersebut nyaris terwujud, dilatarbelakangi kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump yang mengguncang hubungan keamanan dan memicu kekacauan perdagangan global.
CDU/CSU Menang, Merz Tegaskan Akan Segera Bentuk Pemerintahan
00:29
This browser does not support the video element.
Survei: AfD Salip CDU/CSU
Perundingan koalisi tersebut semakin mendesak untuk disepakati, karena Partai Alternatif bagi Jerman (AfD) yang berhaluan kanan dan antiimigrasi ini melonjak popularitasnya dalam jajak pendapat teranyar, dan menyalip tipis raihan suara CDU/CSU sebagai partai pemenang pemilu baru-baru ini.
Iklan
"Keputusan dari negosiasi tersebut diharapkan tercapai dengan cepat, yang merupakan hasil dari tekanan eksternal yang luar biasa," ujar ilmuwan politik Wolfgang Schroeder dari Universitas Kassel, sebagaimana dikutip AFP. Dalam beberapa tahun terakhir proses negosiasi pembentukan koalisi pemerintahan di Jerman biasanya berlangsung sangat alot selama berbulan-bulan, . "Tekanan datang dari Trump, tekanan datang dari AfD, tekanan datang dari jajaran (Merz) sendiri," kata Schroeder kepada saluran berita NTV.
Jerman menggelar pemilihan umum yang dipercepat pada bulan Februari lalu, setelah runtuhnya koalisi di bawah pimpinan Kanselir Olaf Scholz (SPD) pada bulan November. Setelah memenangkan pemilu, calon kanselir dari CDU Friedrich Merz telah berjanji untuk memperketat aturan imigrasi, dan mengambil langkah drdatis untuk membangun angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr yang telah lama mengeluhkan alutsista yang ketinggaklan zaman, serta memulihkan ekonomi Jerman, yang telah mengalami penyusutan selama dua tahun berturut-turut.
Merz telah mengamankan kekuatan finansial yang besar untuk rencananya yang ambisius, setelah parlemen yang akan berakhir masa tugasnya memberikan lampu hijau untuk pengeluaran tambahan ratusan miliar euro, dan mengendorkan aturan utang Jerman yang ketat. Namun, hal ini telah membuatnya dihujani kritik internal partai dan tuduhan dari AfD bahwa ia telah mengingkari janji kampanye dan menyerah pada tuntutan utama SPD yang condong ke kiri. AfD memperoleh hasil suara rekor lebih dari 20 persen dalam pemilu Februari lalu, yang menjadikannya partai terkuat kedua.
Jelang pemilihan umum dadakan pada tanggal 23 Februari 2025 selepas runtuhnya pemerintahan koalisi, partai-partai politik Jerman memilih kandidat utama mereka. Berikut ini daftarnya.
Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance
Olaf Scholz, SPD (Kelahiran 1958)
Lama jadi anggota Partai Sosial Demokrat, Scholz menganggap dirinya seorang pragmatis efisien. Ia menjalankan firma hukum, punya karier politik yang panjang, dan memegang jabatan pemerintahan mulai dari Wali Kota Hamburg hingga kanselir. Namun tampaknya Scholz belum bisa menghilangkan persepsi publik bahwa ia seorang birokrat arogan dan kurang mendapat dukungan publik.
Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance
Friedrich Merz, CDU (Kelahiran 1955)
Merz, seorang Demokrat Kristen yang konservatif, dan kandidat kanselir tertua yang diajukan oleh partai Jerman dalam lebih dari 50 tahun. Sebagai seorang Katolik dan pengacara bisnis dari pedesaan Sauerland, Merz pernah berkarier di sejumlah perusahaan swasta, termasuk di salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock, serta beberapa tahun di Bundestag.
Foto: Ruffer/Caro/picture alliance
Robert Habeck, Partai Hijau (Kelahiran 1969)
Dengan ciri khasnya yang tampak kusut dan tidak bercukur, Robert Habeck terlihat mudah didekati. Politikus pragmatis itu tidak ragu mengakui kesalahannya. Habeck menemukan kata-kata sederhana dan tulus untuk menjelaskan keputusan politik pemerintah kepada publik dan mengimbangi anggapan arogansi mitra koalisinya. Sebelum berkarier di politik, ia adalah seorang penulis, penerjemah, dan filsuf.
Foto: appeler/dpa/picture alliance
Alice Weidel, AfD (Kelahiran 1979)
Weidel, salah satu ketua Partai AfD yang ekstremkanan. Ia meraih gelar doktor di bidang ekonomi, pernah bekerja dan belajar di Cina, dan skeptis terhadap euro dan NATO. Weidel terkenal karena provokasi dan retorika antiimigran yang bersifat menghasut. Ia tinggal di Swiss dalam sebuah kemitraan sipil dengan seorang perempuan dari Sri Lanka. Bersama-sama, mereka memiliki dua anak angkat.
Menteri Keuangan yang baru dipecat oleh Scholz dan menggoyahkan stabilitas pemerintah koalisi, Lindner mempelajari ilmu politik, mendirikan bisnis periklanan kecil, dan menjadi perwira cadangan di angkatan udara. Di usia 34 tahun ia menjadi ketua Partai Demokrat Bebas (FD) yang neoliberal. Ia punya reputasi sebagai orang yang paham media sosial, penuh gaya, dan cinta mobil sport.
Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance
Sahra Wagenknecht, BSW (Kelahiran 1969)
Wagenknecht, mantan pemimpin Partai Kiri, sering menjadi tamu di acara bincang-bincang politik dan ahli retorika populis. Ia mencemooh politisi lain sebagai orang dungu dan munafik. Ia menganut pandangan sosial konservatif dan kebijakan ekonomi yang terinspirasi dari sayap kiri, serta posisi antimigrasi. Ia skeptis terhadap perubahan iklim dan kritis terhadap NATO.
Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Jan van Aken, Partai Kiri (Kelahiran 1961)
Jan van Aken, lahir di Jerman Barat, meraih gelar doktor di bidang biologi dan bekerja sebagai inspektur senjata biologis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 2004 hingga 2006. Ia menjadi anggota parlemen untuk Partai Kiri di Bundestag dari 2009 hingga 2017. Sejak Oktober 2024, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Kiri.
Foto: Axel Heimken/dpa/picture-alliance
7 foto1 | 7
Kontrak koalisi untuk bentuk pemerintahan
Dengan apa yang disebut kontrak koalisi, partai-partai yang berunding diharapkan untuk menyusun kebijakan pemerintah untuk empat tahun ke depan, dan dapat memberi sinyal partai mana yang akan menduduki kementerian mana.
Alexander Dobrindt, wakil ketua fraksi CSU parlemen Jerman Bundestag mengatakan, pembicaraan memasuki "percepatan terakhir" dan bahwa ia mengharapkan "hasil yang sangat baik". Sementara itu, ketua partai CSU, Markus Söder mengatakan; "Saya merasa hal ini bisa menjadi hari yang baik bagi Jerman dan juga bagi Bayern".
Jika kesepakatan telah tercapai, parlemen baru diharapkan melantik Merz sebagai kanselir pada akhir April atau awal Mei. Sementara SPD berencana meminta anggotanya untuk menandatangani kesepakatan akhir, CDU hanya berencana untuk meminta persetujuan dari tokoh-tokoh senior partai.
Tahun 2024, pemilu berlangsung di berbagai benua digelar pada saat terjadi kerusuhan global, konflik Ukraina-Timur Tengah, setelah pandemi COVID-19 yang berdampak pada macetnya rantai pasokan dan inflasi yang tinggi.
Foto: picture alliance / Sipa USA
Bangladesh: Hasina berkuasa, lalu kerusuhan melanda
Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina memenangkan masa jabatannya yang kelima setelah Partai Liga Awami yang dipimpinnya meraup tiga perempat kursi parlemen dalam pemilu Januari lalu. Pemilu Bangladesh itu diboikot oleh oposisi karena dianggap "palsu". Aksi demonstrasi pecah Juli lalu dan memaksa Sheikh Hasina mengundurkan diri setelah 20 tahun memimpin.
Foto: Pavel Rahman/AP Photo/picture alliance
Taiwan: Susun langkah baru di bawah DPP
Ketua Partai Demokratik Progresif (DPP) Lai Ching-te dan pasangan cawapresnya Hsiao Bi-khim memenangkan pemilu presiden Taiwan Januari lalu. DPP kembali menjadi partai politik berkuasa untuk empat tahun ke depan. Cina sebagai seteru kecam pemerintah asing yang mengucapkan selamat kepada Partai Progresif Demokratik (DPP) dan presiden terpilihnya, Lai Ching-te, atas kemenangannya pada pemilu Taiwan.
Foto: I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images
Pakistan: Pemilu penuh kecurangan dan kekacauan politik
Liga Muslim Pakistan-Nawaz, PML-N, yang didukung militer akhirnya sepakat dengan Partai Rakyat Pakistan, PPP, untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah kekacauan pemilu dan perundingan alot. Tidak ada pemenang mayoritas yang jelas dalam pemilu yang diduga diwarnai kekerasan dan dugaan kecurangan awal Februari lalu. Baik Imran Khan maupun Nawaz Sharif sama-sama mengeklaim kemenangan kala itu.
Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS
Rusia: Putin tetap berkuasa
Banyak yang menilai pemilihan presiden di Rusia Maret lalu hanya formalitas. Kemenangan Vladimir Putin dengan perolehan suara yang menembus rekor itu dianggap bukan hal yang mengejutkan. "87% [perolehan suara] yang diumumkan menegaskan bahwa rezim Putin semakin diktator,” kata Regina Heller, seorang peneliti di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Kemananan di Universitas Hamburg.
Foto: EPA/RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Korsel: Oposisi menang telak, Desember diwarnia aksi pemakzulan
April 2024, Partai Demokratik memenangkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen, mengalahkan Partai Kekuasaan Rakyat yang dipimpin Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon tetap menjabat sebagai presiden. Akhir 2024, oposisi ajukan pemakzulan terhadapnya terkait skandal darurat militer. Proses pemakzulan pertama gagal, tapi pemakzulan kedua diterima parlemen. Keputusan selanjutnya ada di Mahkamah Konstitusi.
Foto: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance
Indonesia: Prabowo kalahkah Ganjar-Anies
Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024, didampingi putra Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakilnya. Dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berkukuh ada kecurangan dalam Pilpres 2024 sehingga mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo banyak mendapat tentangan karena dugaan pelanggaran HAM.
Foto: DW
India: BJP Unggul, tapi…..
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi unggul pada pemilu Maret 2024. Namun, ada satu fakta terkuak. Partai Hindu itu kehilangan suara mayoritas nasional setelah mengalami kekalahan besar di negara-negara bagian utama. Hal ini menandai perubahan dramatis dalam lanskap politik negeri itu, di mana selama ini BJP mendominasi hampir satu dekade terakhir.
Foto: Bhawika Chhabra/REUTERS
Parlemen Eropa: Terhimpit sayap kanan
Meskipun perolehan suara partai-partai sayap kanan di Prancis dan Jerman meningkat secara dramatis, hal ini tidak cukup untuk menggulingkan mayoritas haluan tengah di Parlemen Eropa. Hasil pemilihan Parlemen Eropa yang diumumkan 9 Juni 2024 ini membuat politisi konservatif Jerman Ursula von der Leyen tetap menjadi Presiden Komisi Eropa hingga tahun 2029.
Foto: Panama Pictures/imago images
Inggis: Partai Buruh akhiri 14 tahun kekuasaan konservatif
Partai Buruh memenangkan pemilihan umum Inggris Juli 2024, setelah meraih lebih dari setengah kursi di parlemen. Hasil ini menjadikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri baru, menggantikan Rishi Sunak. Partai berhaluan kiri-tengah ini kembali berkuasa setelah 14 tahun berada di bawah pemerintahan sayap kanan Partai Konservatif. Partai Buruh juga kini menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Foto: Phil Noble/REUTERS
AS: Lagi-lagi Trump
Dalam pertarungan ketat, Donald Trump meraup 277 dari 538 suara elektoral pada pemilu November lalu. Trump mengalahkan Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat yang masuk dalam bursa pencalonan setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan pada Juli. Sejak tidak lagi menjabat, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan terkait pembayaran uang suap dan kasus-kasus lainnya.
Menurut lembaga penyiaran Jerman ARD, para negosiator mungkin hanya mengumumkan kesepakatan koalisi atau menyertakan nama-nama partai dan/atau orang-orang yang akan menduduki berbagai jabatan di pemerintahan.
ARD mencatat tiga kemungkinan skenario berbeda untuk pengumuman tersebut.
Kemungkinan pertama: Partai-partai yang bernegosiasi mungkin hanya mengajukan kesepakatan koalisi tanpa menyebutkan nama menteri atau menyebutkan partai mana yang akan menduduki kementerian. Dalam varian ini, debat publik setelah pengumuman akan difokuskan pada arah kebijakan apa yang telah disetujui.
Opsi kedua: Partai-partai dapat mengumumkan sebuah kesepakatan beserta daftar partai mana yang akan ditugaskan untuk menduduki kementerian, tetapi tanpa menyebutkan nama. Hal ini pasti akan mengarah pada debat publik dan spekulasi tentang siapa yang akan mengepalai setiap kementerian.
Kemungkinan ketiga adalah yang paling komprehensif — dan, menurut ARD, yang paling tidak mungkin karena kompleksitas keputusan yang terlibat, yakni akan ada ketiga elemen yang bakal diumumkan: Kebijakan yang disetujui, distribusi kementerian di antara para pihak, dan nama-nama menteri.
Dukungan bagi Populis Kanan Naik Pesat, Akankah Haluan Politik UE Berubah?
00:59
This browser does not support the video element.
Mengapa pemerintahan Jerman butuh koalisi?
Dalam pemilu pada tanggal 23 Februari, yang diadakan setelah pemerintahan koalisi sebelumnya yaitu SPD, Partai Hijau, dan FDP runtuh, aliansi konservatif Partai Kristen Demokrat (CDU/ Partai Kristen Sosialis (CSU) memperoleh persentase suara terbesar (28,6%).
Partai peraih suara terbesar kedua adalah partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) dengan 20,8%. Semua partai yang ada di Jerman menolak kerja sama dengan AfD di tingkat pemerintahan.
Aliansi konservatif CDU/CSU memutuskan berkoalisi dengan SPD — yang hanya memperoleh 16,4% suara, yang dianggap merupakan cara paling praktis untuk memperoleh kursi mayoritas parlemen di Bundestag yang beranggotakan 630 orang. Paling tidak koalisi itu bisa meraup 328 kursi dari total anggota parlemen.
Ada desakan yang sangat penting dalam negosiasi tersebut, karena banyak yang berharap Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, untuk menunjukkan kepemimpinan di saat terjadi pergolakan global dan ancaman keamanan yang besar.
Hal ini termasuk dalam urusan merespons penerapan tarif perdagangan AS yang baru pada impor Eropa, meningkatnya agresi Rusia di tengah invasi Moskow ke Ukraina, dan meningkatnya kekuatan elemen sayap kanan di Jerman dan di tempat lain di Eropa.