Kepala pemerintahan pertama di Turki yang dipilih langsung oleh rakyat tidak berusia lama. Kekuasaan Adnan Menderes dan Partai Demokrat diwarnai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengembalikan Syariat Islam ke pemerintahan Turki. Militer kemudian melancarkan upaya kudeta pertama. Setahun berselang Menderes dihukum mati oleh junta militer.

Selang 11 tahun setelah kudeta terakhir, militer melayangkan memorandum yang menyebut pemerintah telah "menyeret negara dalam anarki dan kerusuhan sosial." Surat yang ditandatangani semua perwira tertinggi militer itu mengultimatum pemerintahan untuk segera membubarkan diri dan membentuk pemerintahan kesatuan.

Muak dengan pertikaian antara kaum kanan dan komunis kiri, panglima militer Jendral Kenan Evren melancarkan kudeta buat menyingkirkan pemerintahan sipil. Turki pada dekade 80an ikut terseret dalam arus perang dingin yang ditandai dengan konflik berdarah di level akar rumput. Hingga akhir 70an negeri dua benua itu mengalami 10 pembunuhan per hari terhadap aktivis komunis atau sayap kanan

Kudeta 1980 membuahkan pertumbuhan ekonomi buat Turki yang nyaris bangkrut. Namun kekuasaan Jendral Evren hingga 1989 banyak diwarnai oleh penculikan dan penyiksaan terhadap oposisi dan kelompok anti pemerintah. Tahun 2014 Evren akhirnya divonis penjara seumur hidup oleh sebuah pengadilan di Ankara. Namun lantaran faktor usia, vonis tersebut cuma bersifat simbolis.

Kembali militer bereaksi ketika pemerintahan Necmettin Erbakan dinilai menanggalkan prinsip sekulerisme Ataturk. Saat itu dewan jendral, termasuk Panglima Militer Jendral Ismail Hakki Karadayi, mengultimatum pemerintah untuk melaksanakan enam butir tuntutan yang membatasi gerak kelompok Islam. Kudeta itu berhasil menjatuhkan Erbakan. Tapi para jendral yang terlibat kemudian diadili tahun 2012

Pada Jumat malam, 15 Juli 2016, militer tiba-tiba mendeklarasikan kudeta dan mengklaim telah merebut pemerintahan dari tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saat itu Erdogan sedang berlibur di luar negeri. Militer lalu bergerak merebut tempat-tempat strategis, termasuk kantor stasiun televisi CNN Turki di Istanbul

Lewat pesan ponsel Erdogan memerintahkan pendukungnya untuk turun ke jalan. Aparat kepolisian dan pasukan pemerintah dikerahkan buat menghalau kelompok makar. Hasilnya ratusan orang tewas dan ribuan lain luka-luka. Kudeta di Turki dinilai berlangsung tanpa perencanaan matang. Erdogan lalu memanfaatkannya buat memberangus musuh politik yang sebagian besar simpatisan kelompok Gulen

Gagalnya kudeta militer Turki pada 15 Juli silam menandai pergeseran kekuasaan di negeri dua benua ini. Sejak itu Presiden Recep Tayyip Erdogan membetoni kekuasaanya lewat amandemen konstitusi dan penangkapan terhadap puluhan ribu pendukung rival politiknya Fethullah Gulen. Tercatat sebanyak 45.000 pegawai negeri ditangkap atau dipecat, diantaranya adalah guru, perwira militer dan jaksa.

Sejak peralihan kekuasaan pada awal tahun Myanmar giat menggulirkan proses demokratisasi setelah lima dekade pemerintahan junta militer. Namun jiran Indonesia itu dihujani kecaman menyusul pembantaian terhadap minoritas Rohingya. Militer Myanmar tercatat telah membunuh lebih dari 200 orang sejak awal 2016 dan diduga melakukan pemerkosaan massal dan penyiksaan terhadap etnis Rohingya.

Puluhan ribu orang turun ke jalan November silam buat menuntut mundur Perdana Menteri Najib Razak menyusul dugaan korupsi. Razak ditengarai menilap uang dari dana investasi Malaysia 1MDB. Juli lalu Wall Street Journal menemukan aliran dana gelap sebesar 700 juta Dollar AS ke rekening pribadi Razak. Namun sang perdana menteri bersikeras dirinya tidak bersalah dan uang tersebut merupakan sumbangan.

Juli silam Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag mengabulkan gugatan Filipina atas klaim Cina di Laut Cina Selatan. Beijing sontak menolak putusan tersebut. Namun konstelasi konflik di perairan kaya sumber daya itu berubah setelah kemenangan Rodrigo Duterte dalam pemilu kepresidenan di Filipina. Duterte memilih menjauh dari sekutu lama Amerika Serikat dan mendekat ke Cina.

Gejolak politik membekap Korea Selatan menyusul skandal korupsi yang melibatkan teman terdekat Presiden Park Geun-Hye. Akibatnya puluhan ribu penduduk berdemonstrasi November silam buat menuntut pengunduran dirinya. Namun Park berusaha mengulur waktu lewat jalur konstitusi. Ia diyakini ingin bertahan hingga pemilu kepresidenan Desember 2017.

Sejak kemenangan Rodrigo Duterte dalam pemilu kepresidenan bulan Juli, Filipina menjelma menjadi ladang pembantaian bagi pengguna dan pengedar narkoba. Meski mendapat kecaman dunia internasional, Duterte bersikeras mempertahankan kebijakan kontroversialnya itu. Sejak pertengahan tahun polisi dan pembunuh bayaran tercatat telah melumat 6.000 nyawa terduga pengedar narkoba tanpa proses pengadilan.

Kematian raja Bhumibol Adulyadey pada 13 Oktober menggoyang Thailand yang tengah dibelit krisis politik. Sang raja pergi meninggalkan bangsa yang sedang terbelah. Pada Agustus sekitar 61% penduduk mendukung konstitusi baru yang dibuat oleh junta militer melalui referendum. Konstitusi baru itu membetoni pengaruh militer di panggung politik Thailand.