Hari Rabu (12/12), dalam sebuah pernyataan pemerintah, Kanselir Jerman Angela Merkel mengemukakan sikap pemerintah Jerman mengenai masalah tersebut. Kanselir Jerman Angela Merkel menunjukkan rasa puasnya atas perjanjian reformasi Uni Eropa. Merkel mengatakan, perjanjian tersebut memungkinkan Uni Eropa untuk bertindak dan menghadapi masalah di masa depan. Selain itu, saat untuk merasa pesimis dan tidak berdaya juga berakhir. Selanjutnya Merkel mengemukakan:

"Terobosan yang pada akhirnya berhasil kami capai dan membuahkan perjanjian reformasi, punya arti yang bersejarah bagi masa depan Eropa.“

Pada masa kepemimpinan Jerman di Uni Eropa selama enam bulan pertama pada tahun ini, Kanselir Jerman Angela Merkel berupaya sekuat tenaga untuk meloloskan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, Merkel menanggapi penandatanganan resmi perjanjian di Lissabon dengan sangat antusias:

"Perjanjian tersebut mengejar ketinggalan yang timbul dalam perluasan UE secara besar-besaran pada tahun 2004. Pada saat itu upaya reformasi dalam organ-organ UE gagal. Dalam perjanjian ini tertampung pendapat dan kekhawatiran para warga selama dua tahun terakhir ini serta perbedaan berbagai konsep dan pemikiran negara anggota mengenai UE. Dengan demikian dasar telah diletakkan untuk UE yang baru pada abad ke-21.”

Kanselir Jerman Angela Merkel juga memuji dicantumkannya 'mayoritas ganda’ yang memperhatikan jumlah warga dalam pemungutan suara. Selain dari itu, parlemen nasional akan memainkan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan UE.

Seluruh partai di Bundestag atau parlemen Jerman ‚ kecuali Partai Kiri, menyambut baik perjanjian tersebut, walaupun menurut Angelica Schwall-Düren dari partai Sosial Demokrat, dokumen perjanjian sulit dimengerti:

"Perjanjian reformasi ini punya satu kelemahan. Tidak mudah untuk membaca bentuk luarnya. Artinya, kita harus membuatnya agar dapat dibaca dan dimengerti, supaya para warga benar-benar dapat mengenali nilai yang berkaitan dengan perjanjian itu.”

Sedangkan Partai Kiri merupakan satu-satunya partai di Bundestag yang menolak perjanjian tersebut dengan alasan, perjanjian itu mencerminkan ekonomi yang terlalu liberal, tidak demokratis dan terlalu memiliterisasikan kebijakan politik luar negeri Eropa.

Namun, pujian banyak terdengar di Bundestag karena ke-27 negara anggota UE akan mempererat kerjasamanya dalam politik luar negeri. Jürgen Trittin dari Partai Hijau mengatakan, UE tidak boleh membiarkan masalahnya ditentukan di Moskow atau pun di Washington.