Sebagai komisaris parlemen untuk angkatan bersenjata Jerman atau Bundeswehr, Eva Högl bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isu dan kebutuhan para serdadu ikut digaungkan ke level tertinggi.

Pada pertengahan Maret lalu, dia mempresentasikan laporan tahunan ketiga dan, untuk kesekian kali, menuntut adanya pelayanan rohani bagi serdadu muslim.

Terlepas dari partai politik mana yang mengendalikan Kementerian Pertahanan, jika menyangkut pengakuan bagi agama Islam di Bundeswehr, pemerintah Jerman meniti haluan yang sama selama beberapa tahun. Kerja sama dengan kaum muslim dianggap tidak mungkin, karena tidak ada mitra yang bisa diraih, terkait rendahnya kepercayaan kepada organisasi-organisasi Islam di Jerman.

Högl, kader Partai Sosial Demokrat, SPD, menilai doktrin tersebut sudah usang. "Tidak adanya layanan keagamaan bagi prajurit beragama Islam mencerminkan kondisi yang sangat tidak memuaskan," tulisnya. Dia menuntut koreksi dari Kementerian Pertahanan.

Dia merujuk kepada misi bantuan Bundeswehr selama beberpa minggu pasca gempa bumi di Turki bulan Februari 2023. Kendati serdadu muslim termasuk yang dikerahkan, namun layanan keagamaan hanya diberikan oleh dua pendeta militer. Högl mengaku banyak menerima tanggapan "bahwa anggota muslim merasa diabaikan dalam praktik keagamaan mereka."

3.000 tentara muslim di Jerman

Menanggapi DW, juru bicara Kementerian Pertahanan memperkirakan jumlah tentara muslim di Bundeswehr sekitar 3.000 personal, berdasarkan penelitian pada tahun 2023.

Dari sebuah makalah, yang diterbitkan lembaga pendidikan Center for Inner Leadership 25 tahun lalu, terlihat bahwa desakan untuk menyediakan layanan keagamaan bagi serdadu muslim telah berusia lebih dari satu dekade.

Kantor layanan keagamaan di Bundeswehr juga sudah meminta perlakuan setara kepada serdadu muslim. Uskup Protestan di Bundeswehr, Bernhard Felmberg mengatakan, dia dan pendeta militer lainnya sudah sering didekati oleh tentara muslim. Menurutnya, kebutuhan akan layanan agama Islam harus diakui.

"Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Islam yang bertugas di Bundeswehr, saya secara tegas mendukung gagasan pemberian layanan keagamaan kepada para prajurit sesuai agama mereka,” katanya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Perwakilan dari gereja Katolik dan Yahudi juga telah menyatakan sentimen serupa dalam beberapa bulan terakhir.

Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belanda, Swiss, Austria dan Norwegia termasuk yang sudah menyediakan layanan ibadah bagi prajurit beragama Islam. Sebagian besar mempekerjakan imam untuk melayani acara keagamaan. 

Jerman sebaliknya mengklaim tidak memiliki landasan hukum dan berdalih, tidak ada organisasi payung yang mewakili semua denominasi Islam.

Layanan keagamaan militer bagi kaum Yahudi disediakan sejak tahun 2019 melalui kerja sama dengan Dewan Pusat Yahudi di Jerman. Diperkirakan, ada sekitar 500 umat Yahudi yang bekerja di militer Jerman.

Dukungan politik bagi kesetaraan

Dukungan juga disuarakan oleh perwakilan dari ketiga partai koalisi pemerintahan di Berlin, yakni Konstantin Kuhle, wakil ketua fraksi Liberal Demokrat, FDP, Aydan Özoguz, wakil ketua fraksi Sosial Demokrat, SPD, dan Filiz Polat, sekretaris parlemen Partai Hijau.

Mei 2023 lalu, ketiganya meminta pemerintah untuk melembagakan pelayanan keagamaan Islam di Bundeswehr, dengan alasan bahwa dukungan kerohanian bagi serdadu harus menjadi prioritas. 

Mereka mengimbau agar militer mempekerjakan lulusan Sekolah Tinggi Islam Jerman atau Islamkolleg sebuah lembaga pendidikan agama Islam bersertifikat di Kota Osnabrück. Angkatan pertama sekolah calon imam itu telah menyelesaikan pendidikan pada Februari 2023 lalu.

Dalam percakapan telepon dengan DW, direktur dan pendiri Islam College (Islamkolleg), Bülent Ucar mengatakan, "Kami telah mengharapkan adanya layanan kerohanian Islam di militer selama bertahun-tahun." 

Islamkolleg, yang didirikan pada akhir tahun 2019, bukanlah satu-satunya tempat di Jerman yang melatih para imam dan tenaga pengajar agama Islam. Tapi jarang ada lembaga Islam lain yang menyandang ekspektasi politik besar seprti Islamkolleg. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh keterlibatan tokoh nasional dan jalinan akademis dengan proyek tersebut.

"Tidak ada serdadu kelas dua"

Pendiri IKD, Bülent Ucar, berharap "sejak bertahun-tahun agar layanan agama Islam dibuat di Bundeswehr," kata dia, terutama melihat adanya layanan serupa bagi umat Yahudi.

Menurut Ucar, serdadu muslim hanya mengharapkan "perlengkapan ibadah yang setara," dan mewanti-wanti bahwa "prajurit beragama Islam bukan manusia kelas dua atau tiga." "Negara harus pula bertanggung jawab atas kebutuhan rohani para tentara," tambahnya.

Sejak pertengahan Maret, Kementerian Pertahanan mulai mengembangkan model layanan rohani bagi kaum muslim di Bundeswehr dan akan mengawal implementasinya, seperti yang diungkapkan seorang juru bicara Kemenhan kepada DW.

Menurutnya, langkah awal layanan rohani bagi serdadu muslim akan dikembangkan dari layanan yang sudah ada bagi serdadu Kristen dan Yahudi.

rzn/as