Hubungan Kanselir Jerman Friedrich Merz dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergolong “panas-dingin”. Setahun lalu, Merz tampil sebagai pengkritik tajam Trump. Namun, setelahnya muncul periode di mana Merz melakukan pendekatan terhadap presiden Amerika Serikat tersebut, hingga para lawan politik Merz sempat menuduhnya berusaha menyenangkan Trump.

Pendekatan itu mencapai puncaknya saat Merz berkunjung ke Gedung Putih sekitar dua minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Merz menyatakan memahami serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menargetkan dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Saat itu, Merz mengatakan ia tidak ingin ‘menguliahi’ Trump mengenai persoalan hukum internasional.

Namun, kini sang kanselir mengubah sikapnya. Ia menilai Trump telah melangkah terlalu jauh dalam konflik Iran.

“Pemerintah Jerman tidak akan berpartisipasi dalam perang ini,” kata Stefan Kornelius, juru bicara pemerintah Jerman pada Senin (16/03) waktu setempat. Jerman juga menurutnya tidak akan ikut dalam operasi militer untuk memastikan kapal-kapal dapat melintas di Selat Hormuz.

“Perang ini tidak ada hubungannya dengan NATO. Ini bukan perang NATO,” jelas Stefan ketika para jurnalis menanyakan kemungkinan kontribusi Angkatan Laut Jerman dalam operasi tersebut.

Boris Pistorius, Menteri Pertahanan Jerman, menegaskan kembali sikap tersebut pada Senin (16/03). “Ini bukan perang kami. Kami tidak memulainya. Kami menginginkan solusi diplomatik dan akhir konflik yang cepat, tetapi penambahan kapal perang di kawasan kemungkinan besar tidak akan membuat hal itu terwujud,” kata Boris.

Boris menganggap Operation Aspides atau operasi militer Uni Eropa untuk merespons serangan kelompok Houthi untuk mengamankan jalur pelayaran di Laut Merah, tidak sesuai untuk dikerahkan ke Selat Hormuz.

Trump ancam NATO

“Semoga Cina, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain yang terdampak oleh pembatasan ini akan mengirim kapal ke kawasan tersebut sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi ancaman dari sebuah negara yang ‘kepemimpinannya sudah dipenggal’,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social, merujuk pada blokade Iran terhadap jalur pelayaran tersebut.

Trump lantas memperkuat tuntutannya dengan memperingatkan bahwa NATO akan menghadapi masa depan suram jika tidak membantu mengamankan selat yang sangat vital bagi transportasi minyak dunia.

“Amerika Serikat juga tidak berkonsultasi dengan kami sebelum perang dimulai. Karena itu kami menilai ini bukan urusan NATO maupun pemerintah Jerman,” kata Stefan. 

Beban ekonomi dari naiknya harga energi

Di tengah dampak perang di Iran, Merz mengambil sikap konfrontatif terhadap Trump.

“Yang paling kami khawatirkan adalah nampaknya tidak ada rencana [Amerika Serikat dan Israel] untuk mengakhiri perang dengan cepat dan tegas,” kata Merz.

Menurut Merz, perang berkepanjangan bukanlah kepentingan Jerman. Merz juga memperingatkan adanya konsekuensi luas bagi Eropa, termasuk dalam bidang keamanan, pasokan energi, dan migrasi.

Di atas segalanya, harga minyak yang melonjak tajam menunjukkan dampak langsung perang tersebut terhadap Jerman. Hal ini merupakan pukulan bagi Merz. Pemulihan ekonomi Jerman merupakan tujuan politik paling penting bagi Merz saat ini.

Bahkan tanpa faktor perang di Iran, perekonomian Jerman sulit keluar dari resesi dan hanya dapat bertahan berkat investasi baru dalam jumlah besar yang didanai melalui utang publik. Sejumlah perusahaan Jerman mengajukan bangkrut atau memindahkan operasi mereka ke luar negeri. Tingkat pengangguran pun terus meningkat.

Ifo Institute for Economic Research, lembaga riset ekonomi, memproyeksikan dampak perang Iran terhadap ekonomi Jerman. Menurut studi mereka, perang akan memperlambat pemulihan ekonomi sekaligus mendorong inflasi.

Studi Ifo menyebut bahwa jika perang segera berakhir, pertumbuhan ekonomi Jerman tahun ini bisa berkurang sebesar 0,2% - 0,8%. Namun, jika perang berlangsung lebih lama, pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun hingga 0,4%. 

Dilema Merz

Merz menyadari bahwa kondisi ekonomi bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan pemerintahannya.

Krisis internasional juga berpotensi memengaruhi pemilu negara bagian di Sachsen-Anhalt dan Mecklenburg-Vorpommern di Jerman bagian timur pada September mendatang. Di wilayah tersebut, partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD) jauh lebih unggul berdasarkan jajak pendapat.

AfD mendorong diakhirinya sanksi terhadap Rusia. Fakta bahwa Trump kini juga ingin menangguhkan sanksi di sektor energi untuk meredakan tekanan harga minyak dan gas akan semakin menguntungkan posisi AfD.

Situasi ini menempatkan Merz dalam dilema. Ia ingin mempertahankan sanksi terhadap Moskow untuk terus menekan Rusia dalam perang di Ukraina. Namun di sisi lain, sebagian besar masyarakat Jerman mengharapkan pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan harga energi.

Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa publik menolak keras keterlibatan Jerman dalam perang melawan Iran. Inilah dilema kedua bagi Merz. Di satu sisi ia ingin menampilkan diri sebagai sekutu yang dapat diandalkan Amerika Serikat. Setelah bersusah payah membangun hubungan baik dengan Trump, kini ia kembali dipaksa mengambil jarak.

Namun Merz bukan satu-satunya pemimpin di Eropa yang menolak kontribusi militer terhadap perang. Inggris dan Prancis yang sama-sama memiliki kekuatan angkatan laut juga masih bersikap hati-hati. Dua negara tersebut enggan terlibat dalam perang, yang dimulai Trump tanpa adanya konsolidasi dengan mereka sebelumnya sebagai sekutu.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman. 

Adaptasi dari naskah berbahasa inggris oleh Joan Aurelia Rumengan.

Editor: Prihardani Purba