Joe Biden Peringatkan Inggris Hindari Pertikaian dengan UE
10 Juni 2021
Joe Biden bertemu dengan PM Inggris Boris Johnson dan mengingatkan agar Inggris tidak terlibat perselisihan pangjang dengan Uni Eropa yang bisa mengancam perekonomian global dan perdamaian di Irlandia Utara.
Iklan
Dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai presiden, Joe Biden bertemu PM Inggris Boris Johnson hari Kamis (10/6) di resor tepi laut Carbis Bay. Joe Biden memperingatkan agar Inggris tidak terlibat perselisihan panjang dengan Uni Eropa. Boris Johnson adalah salah satu tokoh politik yang dulu lantang memimpin kampanye Brexit. Negosiasi Inggris dan Uni Eropa saat ini masih terganjal isu pengawasan perbatasan di Irlandia Utara.
"Presiden Biden sangat jelas tentang keyakinannya yang kuat pada Perjanjian Jumat Agung sebagai dasar untuk hidup berdampingan secara damai di Irlandia Utara," kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan; kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One.
"Setiap langkah yang membahayakan atau merusaknya tidak akan dijawab oleh Amerika Serikat," kata Sullivan, tanpa menjelaskan langkah konkrit yang akan dilakukan AS.
Pertikaian Inggris dan Uni Eropa soal Irlandia Utara
Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuat situasi perdamaian di Irlandia Utara tegang lagi, karena Uni Eropa menuntut agar tidak ada pengawasan perbatasan antara Irlandia Utara, yang termasuk wilayah Inggris, dan Republik Irlandia, yang merupakan anggota Uni Eropa. Inggris dan Uni Eropa kemudian sepakat bahwa pengawasan perbatasan hanya akan dilakukan di Laut Irlandia. Namun belakangan, Boris Johnson secara sepihak membatalkan klausa Irlandia Utara dalam kesepakatan itu, yang membuat gusar para pemimpin Uni Eropa.
Iklan
Kekhawatiran Biden atas situasi di Irlandia Utara dan sengketa antara Inggris dan Uni Eropa cukup besar, sehingga Duta Besar AS di London Yael Lempert sempat mengeluarkan surat teguran diplomatik, menurut laporan harian Inggris, Times. Dalam surat itu, AS minta Inggris agar tidak "membakar" ketegangan di Irlandia.
Joe Biden, yang bangga dengan darah Irlandianya, akan membahas hal itu dengan Boris Johnson, kata Jake Sullivan. "Dia tidak mengeluarkan ancaman atau ultimatum, dia hanya akan menyampaikan keyakinannya yang mendalam bahwa kita perlu berdiri di belakang dan melindungi protokol (perdamaian Irlandia) ini," katanya.
Brexit: Tarik Ulur Politik Inggris Keluar Dari Uni Eropa
Inggris kejutkan dunia dengan hasil referendum 23 Juni 2016 yang sepakat keluar dari Uni Eropa. Mulailah rentang waktu penuh kisruh, tarik uluk dan adu kekuatan politik di Eropa terkait Brexit.
Foto: picture-alliance/empics/Y. Mok
Juni 2016: Kehendak Rakyat Inggris
Hasil referendum yang diumumkan 24 Juni 2016, hampir 52 persen dari pemilih setuju, Inggris keluar dari Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron dari partai konservatif menerima "kehendak rakyat Inggris, dan mengundurkan diri sehari setelah referendum..
Foto: picture-alliance/dpa/A. Rain
Juli 2016: Brexit berarti Brexit
Mantan Menteri Dalam Negeri, Theresa May gantikan posisi Cameron sebagai Perdana Menteri pada 11 Juli. Ia menjanjikan´Brexit berarti Brexit´. Sebelumnya, May diam-diam dukung kampanye Inggris tetap di Uni Eropa. Dia tidak secara jelas mengatakan kapan akan memulai pembicaraan diberlakukannya Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa terkait masa dua tahun sebelum Inggris resmi keluar Uni Eropa.
Foto: Reuters/D. Lipinski
Maret 2017: Kami siap Berpisah
May tandatangani nota diplomatik untuk memulai Pasal 50, 29 Maret. Beberapa jam kemudian, Duta Besar Inggris untuk UE, Tim Barrow serahkan nota itu kepada Presiden Dewan Eropal, Donald Tusk. Inggris dijadwalkan keluar dari Uni Eropa 29 Maret 2019. Tusk merespon nota itu dengan komentar: “Kami sudah siap berpisah. Terima kasih dan selamat tinggal”.
Foto: picture alliance / Photoshot
Juni 2017: Perundingan Dimulai
Menteri Brexit, David Davis dan ketua jururunding UE, Michel Barnier memulai perundingan di Brussel pada 19 Juni. Perundingan pertama diakhiri dengan kesepakatan Inggris akan mematuhi aturan UE terkait sisa negosiasi. Tahap pertama membahas persyaratan keluarnya Inggris dan tahap kedua membahas hubungan UE dan Inggris pasca-Brexit.
Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/W. Daboski
Juli – Oktober 2017: Uang, Hak-hak dan Irlandia
Tahap kedua perundingan dimulai dengan berfoto bersama tim Inggris yang terlihat tak siap. Perundingan gagal raih kemajuan terkait tiga masalah pasca-Brexit: Berapa banyak yang masih harus dibayar Inggris ke anggaran UE, bagaimana dengan hak warga negara UE dan Inggris dan apakah Inggris tetap dapat membuka perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara.
Foto: Getty Images/T.Charlier
November 2017: May Tunjukkan Kemajuan?
Kemajuan baru terlihat setelah putaran perundingan ke-6 di awal November. Inggris setuju untuk membayar 57 miliar Euro atau sekitar Rp 900 triliun sebagai “biaya perceraian”. Awalnya May hanya mau membayar 20 juta, padahal UE telah menghitung biayanya sebesar 60 juta Euro. Laporan konsensi Inggris ini memicu kemarahan di kalangan politikus dan media pro-Brexit.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
Desember 2017: Maju ke fase ke-2
Para pimpinan dari 27 anggota UE secara resmi menyetujui “kemajuan yang cukup” itu untuk diteruskan ke fase kedua: transisi periode pasca-Brexit dan masa depan hubungan perdagangan UE-Inggris. Perdana Menteri Theresa May mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan ini, sebaliknya Presiden Dewan Eropa, Tusk memperingatkan bahwa perindingan putaran kedua akan “sangat sulit.
Foto: picture-alliance/AP Photo/dpa/O. Matthys
September 2018: Tidak ada ceri untuk Inggris
Proposal May tidak berjalan mulus. Pada pertemuan puncak di Salzburg akhir September, para pimpinan UE sampaikan kepada May bahwa proposalnya tidak dapat diterima. Presiden Dewan Eropa,Tusk menyindir May lewat Instagram dengan postingan foto mereka yang sedang melihat sepotong kue: “Sepotong kue barangkali? Maaf, tidak ada ceri”. Ini sindiran bahwa Inggris cuma mau keuntungan sepihak dari Eropa.
Foto: Reuters/P. Nicholls
November 2018: Kemajuan di Brussel
Para pimpinan UE dukung draft kesepakatan perceraian serta deklarasi politis soal hubungan pasca-Brexit setebal 585 halaman. Draft ini dikecam habis anggota parlemen yang pro maupun kontra Brexit dalam perdebatan di Parlemen Inggris beberapa minggu sebelumnya. Menteri Brexit, Dominic Raab bersama dengan beberapa menteri mencoba memicu mosi tidak percaya di bulai Mei.
Foto: Getty Images/AFP/E. Dunand
Desember 2019: May Lolos Dari Mosi Tidak Percaya
Menghadapi oposisi yang sulit, May menunda pemungutan suara di parlemen pada 10 Desember. Besoknya ia bertemu Kanselir Jerman, Angela Merkel untuk mencari kepercayaan diri dalam meyakinkan para anggota parlemen yang skeptis kembali ke kesepakatan. Sementara ia pergi, anggota parlemen dari Partai Konservatif ajukan mosi tidak percaya. May menang mosi kepercayaan di hari berikutnya.
Foto: Getty Images/S. Gallup
Januari 2019: Kesepakatan ditolak
Kesepakatan Brexit May, ditolak Parlemen Inggris dengan 432 suara dan hanya 202 suara mendukungnya. Sebagai respon hasil tersebut, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk sarankan agar Inggris tetap bertahan di Uni Eropa. Partai Buruh Inggris menyerukanmosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ini adalah tantangan berat dalam kepemimpinan kedua May dalam bulan-bulan terakhir.
Foto: Reuters
11 foto1 | 11
Biden cabut larangan WeChat dan Tiktok di AS
Pemerintahan Joe Biden sebelumnya mencabut keputusan pemerintahan Donald Trump yang melarang aplikasi populer dari Cina, TikTok dan WeChat. Gedung Putih menyatakan akan meninjau lagi kebijakan itu berkaitan dengan risiko keamanan nasional.
Joe Biden mengeluarkan keputusan presiden yang mengarahkan Departemen Perdagangan untuk melakukan analisis ``berbasis bukti'' atas transaksi yang melibatkan aplikasi yang diproduksi atau dipasok atau dikendalikan oleh Cina. Ada kekhawatiran bahwa aplikasi-aplikasi itu mengumpulkan data pribadi pengguna dan memiliki koneksi dekat ke militer atau intelijen Cina.
Joe Biden memerintahkan pencabutan beberapa keputusan Donald Trump terhadap perusahaan teknologi Cina dan melakukan analisis baru, apakah TikTok dan aplikasi lain menimbulkan bahaya bagi orang Amerika. Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, keputusan dan tindakan Donald Trump tidak "selalu diterapkan dengan cara yang paling masuk akal''. Karena itu akan dilakukan tinjauan ulang untuk menetapkan kriteria yang jelas soal keamanan data dan risiko privasi dari setiap aplikasi.
Joe Biden berada di Inggris menjelang pertemuan KTT G7 hari Jumat-sampai Minggu dan KTT NATO pada hari Senin. Lalu pada hari Selasa dilaksanakan KTT AS-Uni Eropa. Pada hari Rabu Biden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Jenewa, Swiss.