Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di pertemuan puncak Asian Pacific Economic Cooperation di Beijing, Cina, termasuk yang paling ditunggu. Untuk pertama kalinya kecakapan diplomasi Jokowi diuji di panggung internasional. Selain kepala negara dan pemerintahan, ia juga bertemu dengan nama-nama tersohor dari dunia bisnis.

Padahal pertemuan APEC kali ini penuh bumbu konflik. Presiden AS, Barack Obama misalnya untuk pertama kali bertatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak konflik meletus di Ukraina Timur.

Sumber prahara lain adalah pertemuan PM Jepang Abe dan tuan rumah Xi Jinping. Ketegangan antara Jepang dan Cina terkait kepulauan Diaoyu alias Senkaku terasa pada pertemuan kedua kepala pemerintahan tersebut. Di antara dua konflik besar itulah Joko Widodo mencari tempat di atas panggung internasional pertamanya sejak terpilih.

Kendati dirundung konflik yang mengintai, pemimpin dunia tetap menyempatkan diri bertemu dengan presiden baru Indonesia itu. Bersama Cina, Rusia, Vietnam dan beberapa negara lain, Jokowi berbicara mengenai investasi di bidang kelautan. Sementara Barack Obama lebih banyak mengangkat isu keamanan dan terorisme.

Tanpa basa basi Jokowi mengundang dunia bisnis agar berinvestasi di Indonesia. Pidatonya yang dalam bahasa Inggris sederhana tanpa naskah itu mendapat pujian dari berbagai pihak. Antara lain karena ia berjanji mengentaskan masalah terbesar yang dihadapi para investor asing di Indonesia. "Ini kesempatan buat kalian," ujarnya.

Setelah melawat ke Cina, Jokowi dijadwalkan akan menapaki panggung diplomasi lain di Australia, yakni pada pertemuan negara-negara G20 di Brisbane. Serupa dengan APEC 2014, agenda utama pertemuan G20 yang melibatkan AS, Rusia, Jerman dan Jepang itu akan lebih banyak membahas program pemulihan ekonomi, investasi di bidang infrastruktur dan masalah keamanan regional.

Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, Senin 29 Januari 2018 pukul 11.40 waktu setempat. Kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Afghanistan merupakan kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia ke Afghanistan setelah Kunjungan Kenegaraan Presiden Sukarno pada tahun 1961.

Udara dingin bahkan hujan salju yang selimuti Kabul tidak mengurangi hangatnya penyambutan yang dilakukan pemerintah Afghanistan. Pejabat Afghanistan yang menyambut: Wakil Presiden Sarwar Danish, Menteri Luar Negeri Salahudin Rabbani, Menteri Keuangan Eklil Hakimi, Dubes Afghanistan untuk Indonesia Roya Rahmani, Gubernur Kabul Mohammad Yaqoub Haidan, Walikota Kabul Abdullah Habibzal.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Indonesia atas kunjungannya dan belasungkawa yang diungkapkan Widodo untuk korban rangkaian serangan di Kabul sebelum kedatangannya.

Joko Widodo mengadakan pembicaraan dengan para pejabat tinggi tingkat tinggi lainnya di Afghanistan dan membahas masalah bilateral. Ghani mengatakan bahwa dia berharap Afghanistan dapat memanfaatkan pengalaman Indonesia dalam mendapatkan dukungan para ulama untuk menghadapi ekstremisme.

Afghanistan dililt konflik berkepanjangan. Ledakan bom di penghujung Januari ini bahkan menewaskan lebih dari 100 orang. Baru-baru ini delegasi Dewan Perdamaian Tinggi Afganistan, yang bertugas mempromosikan upaya perdamaian dengan Taliban dan kelompok gerilyawan lainnya, melakukan perjalanan ke Indonesia. Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap proses perdamaian Afghanistan.

Presiden Joko Widodo berbicang sejenak tentang masalah pengiriman bantuan yang dibawa oleh pesawat milik Angkatan Udara Indonesia, dari bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 13 September 2017.

Barang bantuan diberangkatkan dengan menggunakan empat pesawat Hercules. Berbeda dengan bantuan lain yang sudah pernah diberikan Indonesia bagi Rohingya akhir tahun lalu, yang dibawa dengan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dalam empat pesawat Hercules diangkut beras, makanan siap saji, family kit, tangki air, tenda pengungsi, pakaian anak dan selimut. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat melepas keberangkatan pesawat.

Presiden mengatakan juga, diharapkan bantuan bisa dibawa hingga sedekat mungkin dengan pesawat ke lokasi tempat pengungsi berada di perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar. Dari pesawat barang bantuan akan diangkut dengan truk.

Saat melepas bantuan, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. (Penulis: ml/hp)

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.