Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti program insentif tenaga kesehatan (nakes) yang dijanjikan pemerintah. Dia minta agar pencairan insentif untuk tenaga medis dipercepat.

Hal itu diutarakan Jokowi saat membuka rapat terbatas pagi ini di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/06).

"Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan," tegasnya.

Jokowi geram. Dia tidak ingin ada tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan tambahan hingga uang santunan kematian. Jika ada prosedur yang berbelit, dia minta segera dipangkas.

"Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-bertele. Kalau aturan di permennya berbelit-belit ya disederhanakan," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan COVID-19 juga dipercepat.

"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan disiapkan dua saluran. Pertama pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran itu untuk insentif tenaga kesehatan di daerah.

Sementara untuk tenaga kesehatan di wilayah pusat dilakukan melalui anggaran melalui Kemenkes anggarannya mencapai Rp 1,9 triliun. Selain itu disiapkan juga santunan kematian sebesar Rp 60 miliar.

Perebutan jenazah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Corona (COVID-19) agar tidak ada lagi kabar perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit. Jokowi meminta semua pihak berkoordinasi dengan tokoh agama hingga budayawan.

"Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan," kata Jokowi dalam 'Ratas Percepatan Penanganan Dampak Pandemik Covid-19' yang disiarkan secara live di YouTube Setpres, Senin (29/06).

Jokowi meminta jajarannya memastikan agar tidak ada lagi perebutan jenazah positif Corona. Dia meminta seluruh pihak bekerja sama melakukan koordinasi.

"Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga, agar tidak terjadi lagi setelah ini," jelasnya.

Belanja kementerian

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menyinggung belanja kementerian yang menurutnya masih biasa-biasa saja. Jokowi ingin kinerja dipercepat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/06). Jokowi awalnya menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar padahal suasana sedang darurat karena Corona.

"Belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan-laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat," tegas Jokowi.

"Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres saya akan keluarkan perpresnya," tambahnya.

Kemudian Jokowi menyoroti anggaran Kemenkes. Jokowi mengatakan anggaran Rp 75 triliun Kemenkes baru keluar 1,53 persen, dan Jokowi meminta agar Kemenkes segera mengeluarkan anggaran itu dengan penggunaan yang tepat sasaran.

"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi, pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," sebut Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti pembagian bantuan sosial ke masyarakat yang belum mencapai 100 persen. Jokowi meminta seluruh pihak terkait segera bertindak, jika menemukan masalah segera diatasi.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extraordinary harusnya 100 persen," tegasnya. 

Ancaman reshuffle

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan instruksi tegas kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat kabinet paripurna tersebut. Jokowi bahkan mengancam akan membubarkan lembaga dan perombakan kabinet apabila tidak ada progres yang signifikan dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19).

"Lha kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary," kata Jokowi seperti arahannya kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/06).

"Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," imbuhnya.

Jokowi mengamati bahwa kinerja para kabinet dan jajarannya layaknya dalam situasi normal. Dengan suara yang bergetar dan meninggi, Jokowi mengutarakan kejengkelannya atas kinerja tersebut.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis," tegas Jokowi.

Jokowi kemudian meminta para menteri untuk melakukan kerja yang ekstra dalam menangani pandemi Corona. Tak tanggung, Jokowi juga mengancam akan membubarkan lembaga dan perombakan kabinet jika diperlukan.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi sambil mengangkat ketua tangannya. (Ed: gtp/rap)

 

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

Jokowi Geram Insentif Nakes Lambat Cair: Prosedur di Kemenkes Dipotong!

Jokowi: Jangan Sampai Terjadi Lagi Perebutan Jenazah Pasien Covid-19

Soroti Belanja Kementerian Biasa Saja, Jokowi Sentil Bidang Kesehatan-Bansos

Suara Meninggi-Bicara Reshuffle, Ini Arahan Lengkap Jokowi di Depan Menteri