Presiden Joko Widodo membuka hari kedua KTT ASEAN pada Kamis (11/05) dengan pembahasan soal Myanmar. Saat membuka rapat itu, Jokowi menekankan isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN.
Iklan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan signifikan. Dia menyebut perlunya persatuan negara ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan.
"Saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," kata Jokowi saat membuka pertemuan sesi retreat dalam rangkaian KTT ke-42 ASEAN, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kamis (11/05). Pembukaan pertemuan itu disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Untuk diketahui, implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Jokowi menekankan isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan ASEAN.
"Tapi, yang ingin juga saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN," ujarnya.
Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer
Warga etnis Intha di negara bagian Shan, Myanmar, melakukan protes unik terhadap junta militer dengan aksi protes perahu di Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara itu.
Foto: Robert Bociaga
Protes meluas di Myanmar
Protes terhadap kudeta militer di Myanmar 1 Februari lalu meluas ke luar kota Yangon. Pada 18 Februari, penduduk di sekitar Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara bagian Shan selatan, berdemonstrasi menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi.
Foto: Robert Bociaga
Protes dari atas perahu
Warga dari semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam aksi protes perahu. Mereka terlihat membawa megafon dan plakat-plakat, sambil melantunkan lagu-lagu revolusi.
Foto: Robert Bociaga/DW
Kudeta militer
Pihak militer awal Februari mengkudeta pemerintahan sipil dengan mengklaim terjadi penipuan yang luas dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari Aung San Suu Kyi, sekalipun militer ketika itu membuat partai politik untuk menang pemilu. Sejak kudeta, banyak anggota NLD dan pemerintahan sipil yang ditahan, termasuk Suu Kyi.
Foto: AP Photo/picture alliance
Pembangkangan sipil
Sejak kudeta, puluhan ribu orang melakukan protes dan kampanye pembangkangan sipil. Pihak militer menanggapi dengan keras dengan gelombang penangkapan ancaman sanksi berat.
Foto: REUTERS
Aksi protes perahu dukung sanksi Barat terhadap pelaku kudeta
Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lain. Pengunjuk rasa di Danau Inle menyambut baik sanksi tersebut dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengakhiri dominasi militer selamanya. Namun, mereka tidak mendukung rekonsiliasi dengan para jenderal, kebijakan yang diambil Suu Kyi selama ini.
Foto: Robert Bociaga
Sistem demokrasi satu-satunya jalan melindungi minoritas
Negara bagian Shan dihuni oleh warga etnis Intha, yang juga dikenal sebagai "orang danau". "Satu-satunya cara untuk melindungi tradisi minoritas adalah melalui sistem demokratis dan desentralisasi. Itulah mengapa kami membutuhkan demokrasi federal di Myanmar," kata Ko Su, seorang aktivis etnis Intha, kepada DW.
Foto: Robert Bociaga
Sektor turisme di bawah pengawasan militer
Suku Intha mengatakan, mereka belum dapat sepenuhnya memanfaatkan pariwisata karena sebagian besar hotel dan bisnis di daerah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan militer. Namun sebelum kudeta, penduduk setempat setidaknya bisa mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata yang berkembang pesat. (hp/vlz)
Foto: Robert Bociaga
7 foto1 | 7
Jokowi mengatakan RI terus berupaya mendorong adanya langkah maju implementasi Five Point Consensus. Jokowi mendorong terciptanya dialog inklusif untuk menghentikan kekerasan.
"Sebagai ketua, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Five Point Consensus dan melalui engagements dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assessment melalui AHA Centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan," ujarnya.
Seperti diketahui, KTT ke-42 ASEAN ini sudah berlangsung sejak kemarin (10/05). Keseluruhan rangkaian KTT ke-42 ASEAN 2023 dihadiri delapan pemimpin negara ASEAN, Sekjen ASEAN, dan Perdana Menteri Timor Leste. KTT akan ditutup dengan konferensi pers oleh Jokowi di Media Center, Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Kamis (11/05). (ha)