Senin (26/08) siang, bertempat di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi umumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota Indonesia. Kedua wilayah tersebut akan menggantikan Jakarta yang dinilai sudah terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi.

Pemindahan ini juga didasari atas sejumlah permasalahan yang dimiliki Jakarta dan Pulau Jawa antara lain perihal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang parah, dan tingkat polusi udara dan air yang tinggi.

Jokowi pun menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling strategis sebagai ibu kota karena berada di tengah-tengah Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara juga sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan terletak dekat dengan kota besar yang telah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda.

Ditinjau dari resiko bencana alam, kedua kabupaten tersebut dinilai aman dari bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, bahkan longsor. Pemerintah pun mengklaim telah menguasai 180.000 hektar tanah di kawasan tersebut.

Jokowi juga menyampaikan, selain pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan, nantinya pembangunan industrialisasi di luar Jawa yang berbasis hilirisasi sumber daya alam akan menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

"Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," tegas Jokowi.

Total anggaran yang dibutuhkan pemerintah adalah sebesar Rp 466 triliun dimana 19 persennya berasal dari APBN dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung pihak swasta dan BUMN. Jokowi menambahkan saat ini pemerintah akan segera membentuk Rancangan Undang-Undang terkait pemindahan ibu kota baru untuk disampaikan kepada DPR.

Target tahun 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa pada tahun 2020 adalah fase persiapan sekaligus finalisasi pemindahan ibu kota, dimana master plan, urban design, building design, Rancangan Undang-Undang, serta persiapan lahan telah rampung dibuat. Kemudian pembangunan infrastruktur bisa dimulai di akhir tahun 2020.

"Kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya dan nanti kita akan tentunya detailkan begitu sudah ketahuan bagaimana progress dari pembangunannya. Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan," papar Bambang.

Menanggapi ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Isran Noor menyatakan bahwa pihaknya telah siap atas keputusan lokasi pemindahan ibu kota baru ini. Nantinya ia akan berkoordinasi dengan Walikota Samarinda dan Balikpapan serta Bupati Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Dengan pemindahan ibu kota ini, Isran meyakini akan memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitarnya.

"Dampak positifnya saya kira bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi dampaknya terhadap semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur. Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, ini adalah suplai daripada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya sangat bagus" imbuh Isran.

Dalam kesempatan ini Jokowi juga didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

rap/na