1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jokowi Respon Ijtimak Ulama II Yang Dukung Prabowo

17 September 2018

Presiden Joko Widodo meminta semua pihak agar memanfaatkan pemilu 2019 sebagai ajang kontestasi gagasan, bukan buat memainkan isu SARA. Hal ini disampaikannya ketika merespon dukungan Ijtimak Ulama II kepada Prabowo

Ziaur Rahman, ehemaliger Präsident von Bangladesch
Foto: Getty Images/L. Zhang

Menyusul langkah Prabowo Subianto menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dalam Ijtimak Ulama II, kini Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa dukungan pada salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2019 harus dilakukan dalam konteks yang sehat dan fair.

"Indonesia negara demokrasi. Sering saya sampaikan ada satu kelompok pendukung Prabowo, kelompok lain dukung saya dan Kiai Ma'ruf Amin. Ya ini demokrasi, silakan, nggak dilarang di negara demokrasi," kata Jokowi saat ditemui wartawan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, (17/9)

Baca Juga: Mari Hentikan Bicara Politik Praktis di Masjid, Apalagi Jelang Pemilu 2019

Dia berharap dengan begitu pemilih bisa menjadi semakin dewasa dan matang dalam berpolitik. "Kemudian juga masyarakat bisa menguji ide, menguji gagasan, menguji program yang disampaikan atau yang telah dilaksanakan," kata Presiden.

Pemilu Tanpa SARA

"Saya kira Pemilu ini adalah kontestasi gagasan, kontestasi hasil kerja, kontestasi prestasi, kontestasi rekam jejak," lanjutnya. Presiden menghimbau kepada semua pihak agar tidak memakai isu sensitif seperti SARA ataupun dengan cara-cara fitnah dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Presiden 2019.

Baca Juga:Kasus Chat Porno Dihentikan, Rizieq Belum Akan Pulang 

"Saya kira (penggunaan isu SARA dan fitnah) tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita," tandasnya.

Kandidat presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, sebelumnya menyepakati 17 butir tuntutan dalam Pakta Integritas yang disusun oleh GNPF-MUI. Kesepakatan tersebut antara lain penggunaan kewenangan presiden untuk memulangkan dan memulihkan hak-hak pentolan FPI, Rizieq Shihab, yang sedang berada di Arab Saudi.

GNPF-MUI juga meminta Prabowo mempertimbangkan "pendapat para ulama" dalam memecahkan berbagai masalah di Indonesia. GNPF tadinya menyatakan enggan mendukung Prabowo setelah dia memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres, bukan tiga calon yang diajukan Ijtimak Ulama I. 

Namun kini gerakan yang aktif pada Pilkada DKI 2017 silam itu mengaku siap mengerahkan sumber daya buat memenangkan paslon yang diusung Gerindra, PAN dan PKS tersebut.

rzn/vlz