Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna terletak di sisi paling utara Selat Karimata, berbatasan dengan banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, maupun Cina. Tercatat jumlah penduduk yang ada di Natuna sebanyak 81.000 jiwa. Berdasarkan UNCLOS 1982, Laut Natuna Utara termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Natuna sangat terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya di sektor perikanan dan energi. Laut Natuna Utara dikenal kaya akan ikan layang, tuna, cakalang, kerapu, udang, cumi, hingga tongkol. Ini membuat nelayan-nelayan dari negara tetangga tergiur melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Natuna. Setidaknya 1 juta ton ikan/tahun berpotensi dihasilkan dari kawasan ini.

Polemik akan Natuna kembali mencuat kala jubir Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengklaim bahwa Cina punya hak dan kepentingan di perairan Natuna. Menurutnya perairan Natuna merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional Cina berdasarkan hukum Nine-Dash Line. Namun klaim tersebut dimentahkan Pengadilan Arbitrase Laut Cina Selatan saat menyelesaikan sengketa serupa antara Filipina dengan Cina.

Karena menyimpan potensi ikan yang melimpah, perairan Natuna kerap dijadikan tempat penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan-nelayan asing. Mereka yang sering kali kedapatan tengah melakukan aksi illegal fishing berasal dari Vietnam dan Cina. Pada 30 Desember 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menangkap tiga kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna.

Natuna juga diketahui menyimpan cadangan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar. Sebut saja Blok East Natuna yang ditemukan sejak tahun 1973, diketahui mempunyai cadangan gas bumi sebesar 222 TCF (trillion cubic feet) dengan cadangan terbukti sebesar 46 TCF. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan cadangan gas bumi yang ada di Blok Masela. Natuna juga memproduksi 25.447 barel minyak bumi per hari.

Laut Natuna sendiri diketahui masuk dalam jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. ALKI I melintasi Samudera Hindia - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Natuna - Laut Cina Selatan. Ini dapat dimanfaatkan oleh kapal asing untuk melaksanakan pelayaran lintas damai dengan cara normal (tidak melakukan aktivitas yang merugikan Indonesia).

Presiden Jokowi pastikan adanya penegakan hukum di laut Natuna. "Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi ekslusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ujarnya. (rap/vlz, dari berbagai sumber)