1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Terorisme

Jokowi: Terorisme dan Radikalisme Ancaman Serius

10 Juli 2019

Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian juga ikut mengancam kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.

HUT Bhayangkara tahun 2019
Presiden Jokowi hadiri HUT Bhayangkara ke-73Foto: President Secretary/Muchlis Jr

Guna mengatasi hal ini, Presiden pun meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mempererat kerja sama dengan lembaga lain serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

"Saya perlu menegaskan bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius. Perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang-ruang siber," ujar Jokowi dalam upacara peringatan ke-73 Hari Bhayangkara di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (10/07).

Tak hanya itu, kejahatan lintas negara juga menjadi tantangan bagi Polri. Kejahatan seperti peredaran narkotika dan perdagangan manusia memerlukan penanganan secara profesional dari Polri. Presiden juga mengatakan Polri harus mampu mengantisipasi segala jenis ancaman tersebut.

Profesionalitas Polri juga diperlukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi, pencurian, penebangan, serta pembalakan liar yang mengganggu ketertiban masyarakat. 

Masih banyak pekerjaan 

Pada kesempatan ini, Presiden memberikan lima instruksi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas serta bagian dari upaya peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas Polri.

"Yang pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks," kata Jokowi.

Kedua, Polri harus mengedepankan strategi proaktif dan preventif guna mencegah tindak kejahatan dengan pendekatan dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Personil TNI juga turut hadir di peringatan hari Bhayangkara, Rabu (10/07) di Jakarta.Foto: President Secretary/Muchlis Jr

Lebih lanjut Presiden memerintahkan Polri agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat.

Jokowi juga menginstruksikan Polri untuk meningkatkan profesionalitas dan menerapkan prinsip transparansi dalam setiap upaya penegakan hukum untuk memberikan rasa aman dan adil di tengah masyarakat.

Selain itu Polri diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait dalam menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban sosial.

Jangan cepat berpuas diri

Jokowi pun mengapresiasi kesigapan anggota Polri dalam tiap penanggulangan bencana berkat kerja sama yang baik antara Polri dengan TNI.

"Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan semakin kompleks," ujarnya menambahkan.

Menurutnya, kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat masih harus dijadikan perhatian. Selain itu ada jenis kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber juga membutuhkan perhatian besar dari Polri.

"Kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkistis harus diantisipasi. Dan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas," tuturnya.

Untuk itu, Jokowi menegaskan bahwa polisi harus terus meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, dan transparan dalam menjalankan tugas.

ae/vlz (BPMI)