Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku. Jokowi memberi pesan kepada para pelaku usaha dan investor bahwa investasi tetap aman.
Iklan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku setelah keluar putusan MK yang meminta DPR dan pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka 2 tahun. Jokowi mengatakan tak ada satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja yang dibatalkan MK.
"MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (29/11).
"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku, tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," sambung Jokowi.
Jokowi juga memberi pesan kepada para pelaku usaha dan investor. Dia memastikan investasi tetap aman.
"Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ujar Jokowi.
Dana Investasi Negara Terbesar di Dunia
Negara dengan devisa berlimpah biasa menyisakan asetnya untuk dipakai berbisnis. Saat ini total aset yang dikelola dana investasi pemerintah di seluruh dunia mencapai 7,1 trilyun Dollar AS. Dimana posisi Indonesia?
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
1. Norwegia - 885 Milyar Dollar AS
Sejak 1990 Norwegia menabung surplus keuntungan dari industri minyak milik negara untuk masa depan. Saat ini Dana Pensiun Pemerintah yang dikelola oleh bank sentral itu tercatat sebagai yang terbesar di dunia dengan nilai aset sebesar 885 milyar Dollar AS.
Foto: diegomorde/Fotolia.com
2. Cina (CIC) - 813,8 Milyar Dollar AS
Cina memiliki empat dana investasi sekaligus. Salah satunya, China Investment Corporation adalah yang terbesar dengan nilai aset 813,8 milyar Dollar AS. CIC bertugas mengelola cadangan devisa negara yang diparkir di luar negeri. Belakangan CIC gemar berbelanja di Eropa, mulai dari membeli hak distribusi gas di Inggris atau bahkan memborong aset real estate di Jerman.
Foto: picture-alliance/ dpa
3. Abu Dhabi - 792 Milyar Dollar AS
Didirikan sejak tahun 1976 untuk mengelola surplus keuntungan dari ekspor minyak, Abu Dhabi Investment Authority kini tercatat sebagai salah satu dana investasi paling gemuk di dunia. ADIA ditaksir menyimpan aset senilai 792 milyar Dollar AS, termasuk di antaranya berbagai hotel mewah di Hongkong, bandar udara London Gatwick dan raksasa gas Norwegia, Gassled.
Foto: picture alliance/AP Images/K. Jebreili
4. Arab Saudi - 598,4 Milyar Dollar AS
Arab Saudi memarkir keuntungan dari industri minyaknya di sebuah dana investasi bernama SAMA Foreign Holdings. Saat ini dana investasi yang dikelola bank sentral itu menguasai aset senilai 598,4 milyar Dollar AS. Tapi jika rencana Riyadh buat menjual sebagian saham perusahaan minyak negara Aramco terwujud, maka SAMA akan mendapat suntikan dana segar sebesar 2 trilyun Dollar AS.
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
5. Kuwait - 592 Milyar Dollar AS
Otoritas Investasi Kuwait (KIA) adalah dana investasi tertua di dunia. Didirikan pada 1953, KIA yang sepenuhnya mengandalkan keuntungan dari sektor minyak saat ini mengelola aset senilai 592 milyar Dollar AS. Dalam bisnisnya KIA bersikeras tidak ingin dipengaruhi sikap politik pemerintah pusat dan semata-mata bertujuan meningkatkan nilai aset.
Foto: picture alliance/Robert Harding
6. Cina (SAFE) - 474 Milyar Dollar AS
Dana investasi terbesar kedua di Cina ini awalnya dianggap sebagai satu-satunya instansi bisnis yang berhak mengelola cadangan devisa di luar negeri. Namun status itu terpaksa dibagi dengan CIC pada 2007 silam. Sejak saat itu kedua lembaga sering terlibat persaingan bisnis. SAFE banyak menyimpan obligasi Amerika Serikat dan sejumput saham di perusahaan multinasional seperti Shell dan Rio Tinto
Foto: picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tian Zhe
7. Hong Kong - 442,4 Milyar Dollar AS
Berbeda dengan dana investasi lain, Hong Kong Monetary Authority (HKMA) yang saat ini menyimpan aset senilai 442.4 milyar Dollar AS tidak diizinkan berbelanja di luar negeri. Sebaliknya HKMA berfungsi sebagai perpanjangan tangan bank sentral untuk menjaga stabilitas pasar saham lokal. Sebab itu HKMA cuma aktif di bursa saham Hang Seng.
Foto: imago/Photoshot/Construction Photography
8. Singapura - 350 Milyar Dollar AS
Dana investasi milik pemerintah Singapura (GIC) saat ini ditaksir bernilai 350 milyar Dollar AS. Namun berbeda dengan dompet bisnis pemerintah lain, GIC tidak memiliki aset, melainkan mengelola aset negara atas nama pemerintah. Saat ini GIC tercatat telah menanam modal di 40 negara.
Foto: picture alliance/Robert Harding World Imagery
9. Qatar - 335 Milyar Dollar AS
Otoritas investasi Qatar mengelola surplus penjualan gas dan saat ini ditaksir mengelola aset senilai 335 milyar Dollar AS. Qatar adalah salah satu produsen gas alam terbesar di dunia. Bank Sentral pernah mengukur cadangan gas alam yang dimiliki negeri kecil itu cukup untuk 138 tahun dengan kuota produksi saat ini. Tugas terbesar dana investasi adalah mendorong diversifikasi aset mancanegara.
Foto: imago/imagebroker
10. Cina (NSSF) - 236 Milyar Dollar AS
National Social Security Fund milik Cina yang saat ini menyimpan harta senilai 236 milyar Dollar AS didirikan sebagai solusi atas populasi yang kian menua. Cina kerepotan membiayai kaum manula lantaran ketimpangan demografi menyusul kebijakan satu anak yang diterapkan sejak 1970an. Menurut dewan pengawas, NSSF mengelola dana keamanan sosial untuk menjamin kesejahteraan kaum manula.
Foto: picture-alliance/dpa/L. Xiaofei
70. Indonesia - 300 Juta Dollar AS
Didirikan sejak 2006, Pusat Investasi Pemerintah saat ini menguasai aset senilai 300 juta Dollar AS. PIP didirikan untuk menyontek keberhasilan Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. Sejak 2015 silam pemerintah mengalihkan sebagian aset PIP kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menggenjot investasi di bidang pembangunan infrastruktur.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
11 foto1 | 11
Jokowi hormati putusan MK
Jokowi menghormati putusan MK soal UU Cipta Kerja tersebut. Jokowi lantas memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti putusan MK.
Iklan
"Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi MK, nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga memastikan komitmen pemerintah terkait reformasi struktural. Jokowi menyatakan akan terus memimpin kepastian hukum bagi dunia investasi.
"Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.
"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11).
Bila tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali. Pemerintah juga dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun ke depan.
"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar Usman.
"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ucap Anwar. (Ed: pkp/rap)