Setiap orang memiliki rahasia dan hal-hal yang tidak akan diceritakan kepada sembarang orang. Namun, bagaimana dengan aplikasi kencan yang digunakan? Banyak informasi yang tersimpan di sana, mulai dari tipe pasangan yang dicari, tempat mencari pasangan, preferensi seksual, hingga informasi tentang kondisi kesehatan.

Informasi ini seharusnya digunakan untuk membantu aplikasi mencarikan pasangan yang sesuai, bukan untuk dijual kepada perusahaan lain.

Namun, hal itulah yang diduga terjadi pada Grindr, aplikasi kencan yang secara khusus ditujukan bagi komunitas LGBTQ+. Sekitar 12.000 pengguna aplikasi Grindr di Inggris menggugat perusahaan itu. Mereka menuding Grindr telah membagikan informasi pribadi yang sangat sensitif kepada pengiklan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, status HIV pengguna pun turut dibagikan. 

Gugatan yang diajukan pada 2024 itu diselesaikan awal pekan ini. Grindr sepakat membayar total 26 juta poundsterling (sekitar Rp618,3 miliar) kepada para penggugat. Namun, perusahaan tersebut menegaskan bahwa pembayaran tersebut bukanlah pengakuan atas tanggung jawab hukum. Grindr juga masih membantah tuduhan tersebut dan hingga kini belum ada putusan pengadilan.

Apa yang terjadi pada data kita di aplikasi?

Kasus terbaru ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang memunculkan satu pertanyaan besar: sebenarnya, apa yang terjadi pada informasi yang setiap hari kita percayakan pada berbagai aplikasi?

Bagi pengguna, aplikasi pada dasarnya hanyalah produk yang membantu memudahkan berbagai kebutuhan. Namun, di baliknya terdapat layanan cloud (komputasi awan), perangkat analisis, jaringan periklanan, serta penyedia layanan lainnya. Mereka menyimpan dan memindahkan data, menghubungkan serta menganalisisnya. Namun, berbagai proses ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sejalan dengan kepentingan kita.

Jan Penfrat, pakar kebijakan digital, mengatakan banyak perusahaan teknologi besar berupaya “membuat pengguna dan otoritas pengawas sesulit mungkin memahami data apa yang dikumpulkan dari perangkat mereka, siapa yang mengumpulkannya, dan untuk tujuan apa”.

Penfrat bekerja untuk European Digital Rights (EDRi), jaringan organisasi nonpemerintah dan pakar di Eropa yang memperjuangkan perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental di ranah digital.

Nomor telepon tersimpan di server tanpa persetujuan

Persoalannya terletak pada detail. Ketika memasang WhatsApp, misalnya, kita memberikan akses kepada aplikasi itu ke seluruh kontak yang tersimpan di ponsel. Nomor-nomor telepon tersebut kemudian dikirim ke server—termasuk nomor orang-orang yang tidak menggunakan WhatsApp dan tidak pernah memberikan izin agar informasi kontak mereka diteruskan.

“Semua informasi ini kemudian menjadi bagian dari sebuah profil yang sangat besar,” ujar Penfrat.

Perusahaan seperti Google kemudian menawarkan produk yang disebut “penargetan” atau targeting berdasarkan data tersebut.

“Artinya, produsen mobil atau pakaian dapat mengatakan: Saya ingin menyasar kelompok tertentu dan ingin iklan saya muncul dalam pencarian Google, Google Mail, atau di salah satu dari ratusan juta situs pihak ketiga yang memasang iklan Google,” jelas Penfrat.

Memperjualbelikan profil data

Google hanyalah satu dari banyak perusahaan yang menawarkan profil data. Ada dua jenis data yang membentuk profil tersebut. Pertama, data yang secara sukarela diberikan pengguna ketika mencantumkan informasi tertentu di profil mereka atau mengunggah foto pribadi.

Namun, selain itu, banyak perusahaan teknologi besar yang selama bertahun-tahun juga membuat berbagai asumsi berdasarkan data yang mereka terima.

“Jika mereka memiliki akses ke data lokasi saya dan mengetahui di mana saya biasanya berada pada malam hari, mereka dapat menyimpulkan bahwa tempat itu adalah alamat rumah saya,” kata Penfrat. 

“Jika, misalnya, alamat itu berada di kawasan yang sangat mahal, mereka bisa langsung membuat prediksi tentang pendapatan saya. Jika mereka melihat geolokasi diaktifkan dan orang tersebut rutin pergi ke klub gay, mereka mungkin menyimpulkan bahwa dia adalah bagian dari komunitas LGBTQ+. Semua informasi itu kemudian langsung masuk ke dalam profil.”

Regulasi ketat di Eropa

Uni Eropa telah memiliki salah satu regulasi perlindungan data paling ketat di dunia. General Data Protection Regulation (GDPR) bertujuan melindungi data pribadi dan privasi masyarakat.

Undang-undang digital Uni Eropa lainnya, seperti Digital Markets Act dan Digital Services Act, ditujukan untuk mencegah perusahaan teknologi besar menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap pelaku usaha dan pengguna. Perusahaan AS juga wajib mematuhi aturan tersebut jika menawarkan layanan kepada masyarakat di Eropa atau memantau perilaku mereka.

Komisi Eropa telah menjatuhkan banyak denda sebagai sanksi atas pelanggaran aturan tersebut. Pada 2025, Komisi Eropa mendenda Apple sebesar 500 juta euro (sekitar Rp10,207 triliun). Meta, perusahaan yang mengoperasikan Facebook, juga didenda 200 juta euro (sekitar Rp4,083 triliun).

Google harus membayar denda sebesar 890 juta euro (sekitar Rp18,168 triliun) tahun ini. Meski angka tersebut memang terdengar sangat besar, jika dibandingkan dengan laba bersih Alphabet, perusahaan induk Google, nilainya cukup jauh berbeda. Pada 2025, laba bersih Alphabet mencapai sekitar 117 miliar euro (sekitar Rp2,39 kuadriliun).

“Jadi, bagi perusahaan seperti Google atau Amazon, jumlah tersebut bisa mereka hasilkan hanya dalam beberapa hari,” ujar Penfrat. “Mereka tinggal memasukkannya ke dalam anggaran.”

Ketergantungan pada layanan digital AS

Akibatnya, tidak mudah bagi Uni Eropa untuk menerapkan pengawasan yang benar-benar efektif. Perusahaan teknologi raksasa memiliki infrastruktur global, sumber daya keuangan yang sangat besar, serta model bisnis yang kompleks. Lembaga-lembaga Eropa harus terlebih dahulu menghadapi berbagai hal tersebut.

Di sisi lain, Eropa juga masih bergantung pada layanan cloud, sistem operasi, platform, bahkan infrastruktur kecerdasan buatan yang sampai saat ini kebanyakan disediakan perusahaan-perusahaan AS,

Penfrat mengkritik Brussel karena dinilai tidak memiliki kemauan politik yang cukup untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dan memperkuat kapasitas otoritas perlindungan data di Eropa.

Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

Editor: Yuniman Farid