"Komisi Eropa harus bertindak,” titah Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dalam wawancara dengan stasiun radio publik France Info. Ia menegaskan,  perusahaan Cina, Shein "jelas telah melanggar aturan Eropa.”

"Komisi [Eropa] memang telah melakukan sejumlah penyelidikan. Kini penyelidikan itu harus disertai dengan sanksi,” tambahnya.

Menanggapi desakan itu, Uni Eropa menyatakan tengah menangani secara serius risiko dari produk-produk ilegal yang beredar di platform digital Shein.

UE bahas langkah lanjutan

Kepala Urusan Digital Uni Eropa, Henna Virkkunen, dijadwalkan bertemu sejumlah menteri Prancis pada Kamis (07/11) untuk membahas "langkah-langkah lanjutan yang mungkin diambil oleh Uni Eropa.”

"Penjualan boneka seks yang menyerupai anak-anak adalah hal yang sangat mengkhawatirkan,” tandas juru bicara urusan digital UE, Thomas Regnier, kepada para wartawan. "Kami tidak ingin produk semacam ini ditawarkan kepada warga Eropa.”

Regnier menambahkan bahwa Uni Eropa belum berencana memblokir akses terhadap situs Shein di bawah Digital Services Act (DSA) — kerangka hukum Uni Eropa yang mengatur layanan daring dan melindungi hak-hak pengguna di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, langkah pemblokiran merupakan "jalan terakhir” dan sepenuhnya menjadi keputusan otoritas Irlandia, negara tempat kantor pusat Shein di Uni Eropa berada.

Uni Eropa kini tengah berkonsultasi dengan Prancis untuk menilai apakah risiko yang ditemukan bersifat sistemik. "Jika terbukti demikian,” ujar Regnier, "Komisi tidak akan ragu untuk mengambil tindakan.”

Kemarahan publik di Prancis

Kisruh ini berawal ketika situs e-niaga Shein di Prancis kedapatan menayangkan iklan boneka seks dengan rupa menyerupai anak kecil. Kabar itu memicu kemarahan publik dan ancaman boikot.

Shein kemudian mengumumkan telah menjatuhkan sanksi kepada penjual pihak ketiga dan melarang penjualan seluruh jenis boneka seks di platformnya.

Namun langkah tersebut belum meredakan amarah publik. Kantor Kejaksaan Paris telah membuka penyelidikan resmi, sementara pemerintah Prancis pada Rabu lalu mulai mempertimbangkan penangguhan sementara situs Shein di Prancis hingga perusahaan itu mematuhi peraturan nasional.

Ironisnya, polemik itu muncul pada hari yang sama ketika Shein membuka toko fisik pertamanya di Prancis, di tengah gelombang protes terhadap praktik ketenagakerjaan dan dampak lingkungan perusahaan tersebut.

Sebuah petisi daring yang menolak keberadaan toko tersebut di jantung ibu kota mode dunia itu telah mengumpulkan lebih dari 120.000 tanda tangan.

Shein di bawah sorotan hukum Uni Eropa

Ini bukan kali pertamanya Shein berada dalam sorotan otoritas Eropa. Pada awal 2024, Uni Eropa memasukkan Shein ke dalam daftar platform daring besar yang dikenai kewajiban lebih ketat berdasarkan Digital Services Act.

Sejak itu, Komisi Eropa meluncurkan penyelidikan atas kemungkinan peredaran konten dan barang ilegal di pasar daring Shein — termasuk kekhawatiran terkait perlindungan anak di bawah umur, kesehatan publik, dan keamanan data pribadi.

Secara paralel, Uni Eropa  juga bekerja sama dengan otoritas perlindungan konsumen di negara-negara anggota untuk menelusuri praktik pemasaran Shein yang diduga melanggar hukum perlindungan konsumen Uni Eropa.

Apabila Shein gagal menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, perusahaan raksasa itu terancam denda bernilai jutaan euro.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid