Pemerintah Myanmar tengah memasang lebih banyak kamera pengintai untuk sejumlah kota di negara itu. Aktivis HAM menilai pengadaan proyek pemasangan CCTV ini untuk memata-matai kelompok oposisi.
Junta militer Myanmar mengadakan tender pengadaan CCTV yang akan dipasang di kota-kota besar di negara ituFoto: Cavan Images/imago images
Iklan
Pemerintah junta militer Myanmar memasang kamera buatan Cina dengan kemampuan pengenalan wajah di lebih banyak kota di seluruh negara itu. Hal ini diungkapkan oleh tiga orang yang mengetahui langsung proyek tersebut.
Dalam tender untuk pengadaan dan pemasangan kamera keamanan dan teknologi pengenalan wajah, rencana tersebut digambarkan sebagai proyek kota aman yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan, dalam beberapa kasus, menjaga perdamaian sipil.
Iklan
Penambahan jumlah CCTV di seluruh negeri
Sejak kudeta Februari 2021, pemerintahan junta militer telah memulai proyek pengawasan dengan kamera baru untuk setidaknya lima kota termasuk Mawlamyine, salah satu kota terbesar keempat di negara itu. Informasi ini dipaparkan dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.
Krisis Rohingya Bisa Meluas Jadi Konflik Keamanan Regional
00:55
This browser does not support the video element.
Proyek baru tersebut merupakan tambahan dari lima kota di mana sistem kamera yang disebut-sebut sebagai tindakan pencegahan kejahatan dipasang atau direncanakan oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sumber dan media lokal.
Juru bicara junta militer tidak berkomentar mengenai proyek pengadaan kamera pengawas itu. Tak satu pun dari 10 pemerintah kota, yang semuanya dikendalikan oleh junta berkomentar mengenai hal ini.
Menurut salah seorang sumber, pemerintahan yang dikuasai oleh junta militer sedang merencanakan sistem pengawasan kamera untuk kota-kota di masing-masing dari tujuh negara bagian dan tujuh wilayah Myanmar.
Sementara tender pengadaan kamera pengawas ini telah dimenangkan oleh perusahaan pengadaan lokal termasuk Fisca Security & Communication dan Naung Yoe Technologies Co. Perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan raksasa pengawasan asal Cina seperti China Zhejiang Dahua Technology, Huawei Technologies Co Ltd dan Hikvision. Namun kedua perusahaan yang berkedudukan di Yangon ini enggan berkomentar saat Reuters bertanya mengenai rencana pengadaan ini.
Selain itu, ketiga sumber juga mengatakan perusahaan pengadaan Myanmar yang memenangkan tender terkadang menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah yang dikembangkan oleh perusahaan lokal dan regional karena lisensi perangkat lunak asal Cina harganya mahal. Mereka tidak menyebutkan nama perusahaan perangkat lunak lokal itu.
Isu pengawasan kepada sipil
Aung San Suu Kyi: Ironi Pejuang Kemerdekaan
Aung San Suu Kyi dari Myanmar memiliki komunitas global yang mendukungnya ketika dia menjadi tahanan politik belasan tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dia dihujani protes soal militer membantai Muslim Rohingya.
Foto: picture-alliance/dpa
Lahir untuk demokrasi
Aung San Suu Kyi lahir tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibu kota Myanmar di yaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang menjadi korban serangan tahun 1947. Suu Kyi mengenyam pendidikan di Inggris dan pulang ke Myanmar pada akhir 1980an. Dia menjadi tokoh kunci dalam pemberontakan 1988 melawan kediktatoran militer di negara tersebut.
Foto: dapd
Tahanan Rumah
Tahun 1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Setelah tahun 1995, Suu Kyi dilarang bertemu kedua putra dan suaminya, Michael Aris, bahkan setelah suaminya didiagnosis menderita kanker. Aris, terlihat di foto menampilkan gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada istrinya.
Foto: TORSTEN BLACKWOOD/AFP
Nobel Perdamaian
Tahun 1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia." Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengizinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. Setelah 20 tahun berselang, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.
Foto: AP
Bebas dari tahanan rumah
Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.
Foto: picture alliance/epa/N. C. Naing
Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS
Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.
Foto: Reuters/K. Lamarque
Penghargaan dari Berlin
Tahun 2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.
Foto: picture-alliance/dpa
Disumpah sebagai anggota parlemen
Usahanya selama puluhan tahun akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 2012 Suu Kyi diizinkan mencalonkan diri dalam pemilu. Dia memenangkan kursi di parlemen saat Myanmar memulai peralihannya dari pemerintahan militer. Ia menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2015, tapi pada akhirnya ia menjabat sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara - peran yang mirip perdana menteri.
Foto: AP
Dikritik soal Rohingya
Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Tidak lagi disukai
Ketika menjadi penasihat negara di tahun 2016, Suu Kyi membentuk komisi untuk menyelidiki klaim tindak kekejaman negara terhadap kaum Rohingya di negara bagian Rakhine. Suu Kyi menuding Rohingya menyebarkan "segunung informasi yang salah", dan prihatin dengan "ancaman teroris" yang ditimbulkan oleh para ekstremis. Sikapnya memicu protes di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia.
Foto: picture-alliance/Zumapress/J. Laghari
Pemilu kontroversial
Pada tahun 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi(NLD) yang berkuasa di Myanmar memenangkan pemilu 8 November, dengan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, pihak militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, mengklaim penipuan dan menuntut pemilihan baru yang diawasi oleh militer. Dengan itu muncul komentar-komentar yang menyinggung kemungkinan kudeta.
Foto: Shwe Paw Mya Tin/REUTERS
Militer menahan Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi bersama dengan beberapa sekutu politiknya, ditahan dalam penggerebekakan dini hari pada 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh militer. Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Junta militer mengklaim kecurangan pemilu dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden.
Foto: Franck Robichon/REUTERS
11 foto1 | 11
Closed-circuit television (CCTV) atau sistem pengawasan video digunakan oleh banyak kota di seluruh dunia untuk mencegah kejahatan. Perangkat lunak pengenalan wajah yang semakin kontroversial juga digunakan, dengan teknologi yang semakin berkembang di Amerika Serikat untuk tujuan penegakan hukum. Beberapa sistem canggih, seperti yang digunakan di kota-kota Cina, menggunakan kecerdasan buatan untuk mencocokkan gambar orang secara real-time dengan database gambar.
Orang-orang yang mengetahui langsung proyek-proyek Myanmar dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka khawatir proyek-proyek baru itu dapat digunakan untuk menindak para aktivis dan kelompok-kelompok oposisi, yang keduanya telah ditetapkan sebagai "teroris" oleh junta setelah kudetanya.
"Kamera pengintai menimbulkan risiko serius bagi aktivis demokrasi (Myanmar) karena militer dan polisi dapat menggunakannya untuk melacak pergerakan mereka, mencari tahu hubungan antara aktivis, mengidentifikasi tempat berlindung dan tempat berkumpul lainnya, dan mengenali serta mencegat mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh para aktivis. ," kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson.
Junta Myanmar terlibat dalam pengawasan yang meluas. Pemerintah Myanmar juga telah memasang alat penyadap pada penyedia telekomunikasi dan internet untuk memata-matai komunikasi warganya dan mengerahkan unit "perang informasi" untuk memantau dan menyerang narasi-narasi anti-pemerintah secara online.
Tentara memiliki petugas yang didedikasikan untuk menganalisis umpan kamera pengintai, kata Nyi Thuta, mantan kapten yang membelot dari militer pada akhir Februari 2021. Dia mengatakan tidak mengetahui berapa banyak petugas yang ditugaskan untuk pekerjaan ini, tetapi dia menjelaskan bahwa dirinya pernah mengunjungi ruang kontrol CCTV yang dikelola oleh tentara di ibu kota Naypyidaw.
