Junta Myanmar Umumkan Darurat Militer Bagi Daerah Bergejolak
3 Februari 2023
Junta umumkan darurat militer di beberapa wilayah Myanmar pada Kamis (2/2). Pengumuman itu dikeluarkan sehari setelah pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat telah diperpanjang di seluruh negeri.
Foto: Getty Images
Iklan
Junta militer mengumumkan darurat militer di beberapa wilayah Myanmar pada Kamis (2/2). Pengumuman itu dikeluarkan sehari setelah pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat telah diperpanjang di seluruh negeri dengan disertai kekerasan militer. Beberapa pakar PBB menggambarkannya sebagai perang sipil.
Televisi MRTV yang dikelola negara menyiarkan pengumuman oleh Aung Lin Dwe, sekretaris Dewan Administrasi Negara junta militer, yang memberlakukan darurat militer di 37 kota kecil di delapan dari 14 wilayah dan negara bagian.
Sebelas dari kota-kota yang terkena dampak berada di wilayah Sagaing dan tujuh di negara bagian Chin, daerah di barat laut tempat pertempuran paling sengit terjadi antara tentara dan gerilyawan yang tergabung dalam Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi dan sekutu mereka dalam milisi etnis minoritas.
Sebelumnya, militer telah mengumumkan status darurat militer di Yangon pada awal 2021, setelah aksi kekerasan terhadap pengunjuk rasa terus meningkat .
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pengawas independen yang melacak pembunuhan dan penangkapan ektrajudisal melaporkan, setidaknya 2.948 warga sipil telah tewas sejak pengambilalihan kekuasaan dalam kudet militer di negara anggota ASEAN itu..
Aung Lin Dwe dalam sebuah pernyataan mengatakan, darurat militer perlu diumumkan untuk secara efektif menegakkan keamanan dan supremasi hukum.
Myanmar: Aksi Protes Perahu Menentang Kudeta Militer
Warga etnis Intha di negara bagian Shan, Myanmar, melakukan protes unik terhadap junta militer dengan aksi protes perahu di Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara itu.
Foto: Robert Bociaga
Protes meluas di Myanmar
Protes terhadap kudeta militer di Myanmar 1 Februari lalu meluas ke luar kota Yangon. Pada 18 Februari, penduduk di sekitar Danau Inle, salah satu tujuan wisata populer di negara bagian Shan selatan, berdemonstrasi menentang junta militer dan menuntut pemulihan demokrasi.
Foto: Robert Bociaga
Protes dari atas perahu
Warga dari semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam aksi protes perahu. Mereka terlihat membawa megafon dan plakat-plakat, sambil melantunkan lagu-lagu revolusi.
Foto: Robert Bociaga/DW
Kudeta militer
Pihak militer awal Februari mengkudeta pemerintahan sipil dengan mengklaim terjadi penipuan yang luas dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari Aung San Suu Kyi, sekalipun militer ketika itu membuat partai politik untuk menang pemilu. Sejak kudeta, banyak anggota NLD dan pemerintahan sipil yang ditahan, termasuk Suu Kyi.
Foto: AP Photo/picture alliance
Pembangkangan sipil
Sejak kudeta, puluhan ribu orang melakukan protes dan kampanye pembangkangan sipil. Pihak militer menanggapi dengan keras dengan gelombang penangkapan ancaman sanksi berat.
Foto: REUTERS
Aksi protes perahu dukung sanksi Barat terhadap pelaku kudeta
Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lain. Pengunjuk rasa di Danau Inle menyambut baik sanksi tersebut dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengakhiri dominasi militer selamanya. Namun, mereka tidak mendukung rekonsiliasi dengan para jenderal, kebijakan yang diambil Suu Kyi selama ini.
Foto: Robert Bociaga
Sistem demokrasi satu-satunya jalan melindungi minoritas
Negara bagian Shan dihuni oleh warga etnis Intha, yang juga dikenal sebagai "orang danau". "Satu-satunya cara untuk melindungi tradisi minoritas adalah melalui sistem demokratis dan desentralisasi. Itulah mengapa kami membutuhkan demokrasi federal di Myanmar," kata Ko Su, seorang aktivis etnis Intha, kepada DW.
Foto: Robert Bociaga
Sektor turisme di bawah pengawasan militer
Suku Intha mengatakan, mereka belum dapat sepenuhnya memanfaatkan pariwisata karena sebagian besar hotel dan bisnis di daerah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan militer. Namun sebelum kudeta, penduduk setempat setidaknya bisa mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata yang berkembang pesat. (hp/vlz)
Foto: Robert Bociaga
7 foto1 | 7
Darurat militer beri otoritas total terhadap suatu wilayah
Darurat militer menggantikan semua undang-undang yang sebelumnya belaku dan memberikan otoritas total kepada militer atas wilayah tertentu, termasuk fungsi administratif, yudikatif dan penegakan hukum.
Iklan
Daerah lainnya dimana darurat militer diberlakukan adalah di wilayah Magway, Bago dan Tanintharyi, dan negara bagian Kayah, Kayin dan Mon.
Pada Rabu (01/02) pemerintah militer Myanmar mengumumkan, telah memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan ketika junta merebut kekuasaan dua tahun lalu. Langkah itu berujung pada pembatalan rencana pemilihan umum yang sebelumnya diharapkan digelar bulan Agustus mendatang.
Junta militer menyatakan, perlu untuk memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi, dengan alasan karena negara masih dalam situasi yang tidak normal dan perlu waktu untuk mempersiapkan pemilu yang damai dan stabil.
Perombakan besar-besaran Kabinet dan Dewan Administrasi Negara junta militer yang lebih kuat juga diumumkan pada Rabu (01/02).
