Israel Setujui Permukiman Baru di Wilayah Palestina
31 Maret 2017
Pemerintah Israel menyetujui pembangunan permukiman pertama di Tepi Barat dalam 20 tahun terakhir. Persetujuan diberikan walaupun dunia internasional khawatir ini akan mempersulit perdamaian.
Iklan
Kabinet keamanan secara penuh menyetujui konstruksi baru di sekitar Shiloh, dekat kota Ramallah, Palestina, yang akan jadi tempat bermukim baru warga Yahudi dari kawasan Amona. Permukiman ilegal Yahudi di Amona dihancurkan Februari, setelah sebuah pengadilan memutuskan permukiman didirikan di properti pribadi milik warga Palestina.
Konflik Berkepanjangan: Pemukiman Israel di Wilayah Palestina
Hujan kecaman tak surutkan langkah parlemen Israel untuk loloskan undang-undang yang memberikan kepastian hukum atas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Kritikus melihatnya sebagai akhir dari solusi dua negara.
Foto: Reuters/B. Ratner
Lebih dari 200 pemukiman di wilayah Palestina
Menurut organisasi hak asasi manusia Betselem, dari tahun 1967 sampai pertengahan 2013, terdapat 125 permukiman resmi Israel dan sekitar seratus "pemukiman liar" yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurut Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan (OCHA), Israel mencaplok 35 persen dari luas wilayah Yerusalem Timur.
Foto: Reuters/B. Ratner
Tiada kesempatan bagi perdamaian?
Di Har Homa, di Tepi Barat -- antara Jerusalem dan Bethlehem, Tepi Barat Yordan, dibangun pemukiman Yahudi baru. Pemimpin Palestina menyakini kebijakan pemukiman Israel telah menghancurkan kesempatan solusi dua-negara dan menghambat penyelesaian damai dengan Palestina.
Foto: picture alliance/newscom/D. Hill
Israel caplok tanah swasta Palestina
16 wilayah pemukiman dan kawasan pinggiran bakal terpengaruh undang-undang baru yang melegalisasi pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang disengketakan. Pemilik tanah Palestina diberi kompensasi secara finansial, agar pemukim Yahudi bisa tetap berada di sana.
Foto: Reuters/A. Awad
Pembongkaran pemukiman Amona
Bagi rumah-rumah di Amona yang telah dibongkar sesuai perintah pengadilan, maka undang-undang baru ini tak berlaku. Padahal dengan undang-undang baru ini kubu pro-pemukiman ingin menghindari pembongkaran pemukiman. Kini 40 keluarga terakhir telah dievakuasi. Hanya empat hari kemudian setelah evakuasi, pembongkaran dimulai.
Foto: Getty Images/AFP/T. Coex
Barikade dan kerusuhan
Sejak akhir 2014 Mahkamah Agung telah memerintahkan pembongkaran Amona. Periode ini diperpanjang beberapa kali. Sampai akhirnya kelompok sayap kanan dan pemukim berusaha untuk mencegah evakuasi dan penghancuran desa. Banyak dari demonstran dari luar wilayah sengaja berunjukrasa di sini. Namun ada juga aksi protes dari warga Palestina.
Foto: Reuters/M. Torokman
Eskalasi penggusuran
Pemukim Amona berpikir bahwa wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 di Tepi Barat adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi kaum Yahudi, seperti termaktub dalam Alkitab. Sekitar 600.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan di Yerusalem Timur. Telah terjadi bentrokan berulang antara pendatang dan warga Palestina.
Foto: Reuters/M. Torokman
Rumah baru
Sebanyak hampir 4.000 rumah dibangun secara ilegal di tanah pribadi warga Palestina. Penghuni rumah-rumah ini harus dievakuasi atau sebaliknya diberi kepastian hukum berdasar undang-undang baru. Banyak warga di Amona akhirnya bermukim di wilayah tetangga, seperti di sini, di Ofra. Di sini warga mempunyai rumah baru.
Foto: Reuters/B. Ratner
Penggusuran paksa di Ofra
Tetapi bahkan di Ofra, tidak semua rumah itu sah secara hukum. Salah satunya rumah ini, sebelum tanggal 5 Maret 2017 wajib dibongkar karena ada berdiri di tanah Palestina. Bahkan keluarga Ben Susan harus meninggalkan rumahnya. Penulis / Penulis: Sabrina Pabst (ap/yf)
Foto: Reuters/B. Ratner
8 foto1 | 8
Sebelumnya, PM Benjamin Netanyahu memang berjanji akan memberikan tempat tinggal baru bagi belasan keluarga Yahudi di Amona itu, dan keputusan tersebut dikecam Palestina. "Keputusan yang diberikan hari ini kembali membuktikan bahwa Israel lebih berkomitmen untuk menolong populasi pemukim ilegal daripada mengusahakan stabilitas dan perdamian." Demikian Hanan Ashrawi, anggota eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Para pemukim Yahudi dipaksa pindah dari Amona, setelah pertemuan antara Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump bulan lalu. Trump dianggap mendukung permukiman Yahudi. Tapi dalam pertemuan dengan Netanyahu di Gedung Putih, ia meminta Netanyahu untuk sedikit mecegah pembangunan permukiman agar memungkinkan pembicaraan perdamaian.
Sejarah Proses Perdamaian Israel-Palestina
Lima puluh tahun berlalu sejak Perang Enam Hari tahun 1967, namun sengketa antara Israel dan Palestina belum juga terpecahkan. Berikut sejarah singkat upaya menghadirkan damai di Timur Tengah.
Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, 1967
Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tanggal 22 November 1967 menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Sejak itu, banyak upaya untuk membangun perdamaian di wilayah mengacu pada Resolusi 242. Resolusi itu ditulis sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, di mana resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah.
Foto: Getty Images/Keystone
Perjanjian Perdamaian Camp David, 1978
26 Maret 1979, foto diambil setelah Presiden Mesir Anwar Sadat, presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan PM Israel Menachem Begin tandatangani perjanjian perdamaian di Washington, AS. Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973). Perang ini akhirnya mengarah pada pembicaraan damai yang berlangsung 12 hari & menghasilkan dua kesepakatan
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty
Konferensi Madrid, 1991
Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibukota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah untuk pertamakalinya mereka bertemu juru runding Israel. Di sini tak banyak pencapaian ke arah perdamaian. Namun pertemuan tersebut membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Hollander
Perjanjian Oslo, 1993
Negosiasi di Norwegia berlangsung antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Inilah kesepakatan pertama antar kedua belah pihak yang disebut Perjanjian Oslo & ditandatangani di Amerika bulan September 1993. Isinya antara lain penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun
Foto: picture-alliance/dpa/A. Sachs
Perjanjian Camp David, 2000
Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan Ketua PLO, Yasser Arafat, untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Camp David tahun 2000 diikuti oleh pemberontakan Palestina.
Foto: picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds
Inisiatif Perdamaian Arab, 2002
Negosiasi berikutnya di Washington, di Kairo dan Taba, Mesir. Namun, juga tanpa hasil. Kemudian, Inisiatif Perdamaian Arab diusulkan di Beirut pada Maret 2002. Inisiatif menyatakan jika Israel mencapai kesepakatan dengan Palestina tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967, maka semua negara Arab akan tandatangani perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel.
Foto: Getty Images/C. Kealy
Peta jalan damai, 2003
Dalam kerangka Kuartet Timur Tengah, AS, Uni Eropa, Rusia & PBB mengembangkan peta jalan damai. Pada bulan Juni 2003, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, menerima peta jalan damai itu, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November. 2003. Jadwal kesepakatan akhir sejatinya bakal berlangsung tahun 2005. Sayangnya, hal itu tidak pernah terlaksana.
Foto: Getty Iamges/AFP/J. Aruri
Annapolis, 2007
2007, Presiden AS, George W. Bush jadi tuan rumah konferensi di Annapolis, Maryland, yang bertujuan meluncurkan kembali proses perdamaian. PM Israel, Ehud Olmert & Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas ambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat puluhan negara-negara Arab. Disepakati, negosiasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai pada akhir tahun 2008.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Thew
Washington 2010
Tahun 2010, atas upaya utusan khusus AS George Mitchell, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui dan menerapkan moratorium 10 bulan untuk permukiman di wilayah yang dipersengketakan. Kemudian, Netanyahu dan Abbas setuju untuk kembali meluncurkan negosiasi langsung guna menyelesaikan semua masalah. Negosiasi dimulai di Washington pada September 2010, namun dalam beberapa minggu terjadi kebuntuan
Foto: picture-alliance/dpa/M. Milner
Siklus eskalasi dan gencatan senjata
Babak baru kekerasan pecah di dan sekitar Gaza akhir tahun 2012. Gencatan senjata dicapai antara Israel dan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza berakhir Juni 2014. Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel pada Juni 2014 mengakibatkan kekerasan baru dan akhirnya menyebabkan peluncuran operasi militer Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus tahun 2014.
Foto: picture-alliance/dpa
KTT Paris, 2017
Utusan dari lebih dari 70 negara berkumpul di Paris, Perancis, membahas konflik Israel -Palestina. Netanyahu mengecam diskusi itu sebagai bentuk "kecurangan". Baik perwakilan Israel maupun Palestina menghadiri pertemuan puncak. "Sebuah solusi dua negara adalah satu-satunya kemungkinan," kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault, dalam acara tersebut.
Penulis: Aasim Saleem (ap/as)
Foto: Reuters/T. Samson
11 foto1 | 11
Karena merasa mendapat angin setelah Trump terpilih jadi presiden, Israel mengijinkan pembangunan permukiman bagi ribuan orang, dalam bulan-bulan pertama pemerintahan Trump. Langkah ini juga dipandang sebagai cara Netanyahu untuk mendapat dukungan kaum ekstrem kanan dalam koalisi pemerintahan yang dipimpinnya.
Awal pekan ini, petugas PBB bagi masalah Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam laporan pertamanya sejak resolusi yang mengecam permukiman Yahudi dikeluarkan Desember, bahwa ada kecenderungan besar untuk melanjutkan penyebaran permukiman Yahudi.
Saat ini ada sekitar 550.000 pemukim yahudi di Tepi Barat Yordan dan Yerusalem Timur. Mereka hidup di tengah-tengah tiga juta warga Palestina, demikian keterangan kelompok HAM Israel B'Tselem. Permukiman tersebut mencakup permukiman yang dianggap legal oleh Israel dan sekitar 100 yang ilegal.
5 Negara Yang Paling Senang Trump Jadi Presiden AS
Di AS, sejumlah aksi demonstrasi "anti Trump" akan digelar usai pelantikan Donald Trump di Washington D.C. Tapi tidak sedikit negara-negara asing yang justru bersorak dengan kemenangan Trump. Negara mana saja kah itu?
Foto: Reuters/L. Jackson
Rusia
Hampir setengah dari peserta survey di Rusia mengatakan, jika bisa memilih presiden AS mereka akan memilih Donald Trump. Hanya 4% yang mendukung Hillary Clinton. Sepertiga bahkan yakin Trump akan menjadi presiden terbaik dalam sejarah Amerika Serikat.
Foto: picture-alliance/dpa/M. Pochuyev
Israel
Donald Trump disebut-sebut sebagai "sahabat sejati" Israel. PM Benjamin Netanyahu mengirimkan pesan video setelah Trump dinyatakan sebagai pemenang pemilu. "Presiden terpilih Trump adalah sahabat sejadi Israel dan saya tidak sabar untuk bekerja sama dengannya dalam meningkatkan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan kami."
Foto: Reuters/B. Ratner
Filipina
Presiden Rodrigo Duterte yang pernah menyebut Barack Obama sebagai "anak pelacur", termasuk salah seorang pemimpin negara pertama yang memberi selamat kepada Trump usai terpilih sebagai presiden. "Kami berdua sering menyumpah. Saya harus berhenti karena sekarang Trump yang berkuasa. Saya tidak mau bertengkar lagi, karena Trump menang."
Foto: Reuter/E. Acayan
Suriah
Presiden Suriah Bashar al-Assad mengecam cara pemerintahan Obama dan negara Barat lainnya dalam menyikapi perang di negerinya. Belum lama ini ia mengatakan, Donald Trump bisa menjadi "sekutu alami" dalam perang melawan terorisme.
Foto: picture-alliance/Anadolu Agency/T. al Masri
Yunani
Ini komentar partai ekstrim kanan Golden Dawn setelah Trump menang: "Ini adalah kemenangan bagi kekuatan yang menentang globalisasi, memerangi migrasi ilegal, mendukung pembersihan etnis, dan memihak pada kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri." vlz/ap (dari berbagai sumber)