Pemerintahan koalisi Israel di bawah pimpinan blok Partai Likud dari PM Benjamin Netanyahu kehilangan mitra koalisi terbesarnya Partai Kadima. Meskipun demikian blok Likud yang berhaluan kanan itu tidak kehilangan mayoritas di parlemen. Tanpa Kadima, Likud memiliki 66 dari 120 kursi di parlemen. Namun pemilihan umum yang direncanakan digelar musim gugur tahun 2013, kemungkinan akan dimajukan.

Sengketa politik dimulai seputar masalah wajib militer di Israel dengan keputusan Mahkamah Pengadilan tertinggi. Undang-Undang yang dikeluarkan Februari lalu dalam sebuah keputusan historis menentang peraturan selama ini, yakni pembebasan secara obligatoris warga Yahudi Ultraortodoks dan warga Arab Israel dari wajib militer dan menyatakan peraturan tersebut ilegal, harus diubah sampai Agustus mendatang. Partai Likud dari PM Netanyahu sebetulnya tidak berniat menyinggung kelompok Ultraortodoks Yahudi dan tidak ingin mengubah peraturan wajib militer yang ada. Tapi kemudian tunduk pada tuntutan masyarakat.

Netanyahu pada dasarnya menyetujui semua warga negara Israel diwajibkan memanggul senjata atau ditugaskan untuk kepentingan militer. Namun masih ada sengketa dalam rincian dan penerapannya.

Tidak Ada Kompromi dengan Mofas

Partai Kadima yang bergerak haluan lebih ke tengah di bawah pimpinan Shaul Mofas, Selasa (17/07) menolak usulan-usulan Netanyahu. Perdana Menteri Israel itu menurut keterangan radio Israel mengusulkan, wajib militer bagi warga Ultraortodoks dan Arab Israel tidak lagi pada usia 18 tahun melainkan 23 tahun. Siapa yang tidak mau melakukan ini, harus memasuki dinas lainnya sampai usia 26 tahun, misalnya sebagai petugas pemadam kebakaran atau polisi.

Tapi Mofas menilai usulan itu masih kurang. Menurut radio Israel berdasarkan perkiraan dari orang kepercayaan Mofas, kompromi itu hanya akan meliputi 50 persen dari target jumlah wajib militer.

Tidak Sesuai UU dan Kadaluarsa

Sejak pembentukan negara Israel tahun 1948 disepakati, bahwa warga Yahudi Ultraortodoks dibebaskan dari tugas militer. Namun ketika itu peraturan tersebut hanya berlaku bagi sekitar 400 mahasiswa teologi.

Sehubungan tingginya tingkat kelahiran pada keluarga Yahudi Ultraortodoks, kini setiap tahunnya puluhan ribu warga dari kelompok agama ini dibebaskan dari wajib militer. Ini menyulut kemarahan kelompok mayoritas sekuler.