Pemerintahan koalisi Kanselir Jerman Olaf Scholz telah kalah dalam mosi kepercayaan. Hal ini membuka jalan bagi pemilu baru pada Februari mendatang.

Sekitar 394 anggota parlemen memberikan suara menentang pemerintah, sementara 207 anggota memilih mendukung. Sebanyak 116 anggota lainnya abstain, membuat Scholz jauh dari suara mayoritas 367 suara yang dibutuhkan untuk menang. 

Mosi kepercayaan ini berlangsung setelah Partai Demokrat Liberal (FDP) keluar dari koalisi pemerintahan dengan Partai Sosial Demokrat (SPD) yang berhaluan kiri-tengah dan Partai Hijau, menyusul perselisihan soal anggaran.

Setelah pemungutan suara mosi tidak percaya pada Senin (16/12), Olaf Scholz tidak lagi menjabat sebagai kanselir Jerman dalam partai koalisi, tetapi ia masih bertindak sebagai kepala pemerintahan. 

Namun, baik pemerintahan maupun Bundestag akan tetap berfungsi penuh dalam hal isu global selama fase transisi, yang kemungkinan berlangsung selama beberapa pekan setelah pemilu parlemen, hingga pemerintahan koalisi baru disepakati. 

Scholz temui Steinmeier, usulkan pembubaran Bundestag

Scholz berkunjung ke Istana Bellevue di Berlin dan mengusulkan kepada Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, agar Bundestag segera dibubarkan.

Presiden Jerman, sebagai kepala negara, memiliki waktu 21 hari untuk memutuskan apakah akan menyetujui usulan tersebut, dan mengadakan pemilu baru dalam waktu 60 hari.

Persetujuan Steinmeier sudah dapat dipastikan, dan ia juga telah mengisyaratkan setuju dengan tanggal pemilu yang diajukan, yaitu 23 Februari. 

Namun, diperkirakan ia akan menunggu hingga libur Natal berakhir untuk mengambil keputusan itu, terutama karena ia ingin terlebih dahulu mengadakan pembicaraan dengan semua fraksi parlemen di Bundestag. 

Akhir pekan lalu, Steinmeier mengatakan ia tidak akan terburu-buru mengambil keputusan.

"Kecepatan hiruk-pikuk politik sehari-hari dan ritme media tidak akan menentukan prosedur saat ini, tetapi konstitusi dan aturannya yang akan menentukan,” kata presiden Jerman kepada ARD.  

Scholz kurang memimpin, kata Pemimpin Fraksi Partai Hijau

Olaf Scholz tidak menunjukkan cukup kepemimpinannya selama menjadi kanselir Jerman, kata pemimpin fraksi Partai Hijau pada Senin (16/12). 

"Tarik-ulur dan perdebatan panjang” mengenai beberapa proyek legislatif, seharusnya bisa dihindari "jika kanselir kami, Olaf Scholz, menunjukkan kepemimpinan yang lebih baik,” ujar Britta Hasselmann setelah pemungutan suara di Bundestag, Senin (16/12).

Ketua Bersama Fraksi Parlemen Katharina Dröge mengatakan, pemimpin oposisi Friedrich Merz dari Partai Kristen Demokrat (CDU) belum siap menghadapi pemilu mendadak yang dijadwalkan pada 23 Februari mendatang. 

Presiden Steinmeier dijadwalkan akan secara resmi mengumumkan pembubaran Bundestag dalam beberapa hari mendatang. 

Pemerintahan Scholz tetap menjadi pemerintahan sementara. Namun, perjanjian-perjanjian baru tidak dapat ditandatangani sampai pemerintahan baru mengambil alih.

Partai CDU pimpinan Merz unggul dalam jajak pendapat

Partai CDU akan segera meluncurkan program partainya pada Rabu (18/12). Sementara, Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz juga akan meluncurkan programnya pada sore harinya.

Menurut jajak pendapat terbaru Friedrich Merz memimpin lebih dari 10 poin dibandingkan Olaf Scholz, meskipun keunggulan itu semakin menyempit belakangan ini.

Jajak pendapat menunjukkan Partai CDU dan Partai Kristen Sosial (CSU) dari Bayern, memiliki 32% suara. Sementara, partai sayap kanan AfD pimpinan Alice Wiedel, sedikit lebih unggul dari SPD, dan Partai Hijau berada di posisi keempat. 

Partai-partai arus utama menolak untuk berkoalisi dengan AfD, tetapi kehadiran partai itu memperumit aritmetika parlemen, sehingga koalisi yang tidak stabil akan lebih mungkin terjadi.

Namun, Merz mengatakan, ia ingin melihat CDU dan CSU kembali menjadi kekuatan terbesar di Bundestag.

"Kami bisa melakukannya. Kami berada di posisi yang baik dalam jajak pendapat saat ini,” ujarnya. "Tapi tidak sebaik yang saya lihat. Namun, kampanye pemilu akan dimulai dengan perjuangan dan diakhiri dengan pemungutan suara.”

 

kp/rs (AFP, AP, dpa, Reuters)