Kanselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan penghentian sementara proses pemberian izin proyek jaringan pipa Nord Stream 2 itu di  Berlin Selasa (22/02). Ini merupakan reaksi pemerintah di Berlin atas pengakuan pemerintah Rusia terhadap kawasan separatis di Ukraina, mendahului langkah sanksi yang masih dirundingkan di Uni Eropa. "Saya meminta Kementrian Ekonomi untuk menarik kembali laporan terkait analisis pengamanan suplai energi dari lembaga jaringan federal Jerman," kata Scholz.

Kedengarannya sangat teknis, tapi itu merupakan langkah hukum administratif yang diperlukan, ujar kanselir Jerman itu. Dengan itu, sekarang tidak ada kelanjutan untuk memberikan sertifikasi jaringan pipa tersebut."Tanpa sertifikasi ini, Nord Stream 2 tidak akan bisa beroperasi," tegas Scholz.

Sebelumnya disebut-sebut Menteri Ekonomi Robert Habeck sudah mengambil langkah semacam itu, langsung setelah dia dilantik menduduki jabatannya. Departemen yang bertanggung jawab di Kementrian Ekonomi Jerman, sekarang akan melakukan sebuah analisis terbaru pengamanan pasokan energi, dengan mempertimbangkan perkembangan paling baru ini, papar kanselir Scholz.

"Dalam fase ini, disamping memberikan sanksi pertama, sekarang amat penting untuk mencegah terjadinya eksalasi berikutnya dan dengan itu mencegah terjadinya bencana. Kanselir Jerman menambakan, semua upaya diplomatis Jerman kini diarahkan untuk itu.

Jaringan pipa Nord Stream 2 dari Rusia melalui laut Baltik ke Jerman sepanjang lebih 1.200 km memang sudah tuntas dibangun, namun sejauh ini belum dialirigas dari Rusia. Proses sertifikasinya sudah dihentikan bulan November tahun lalu oleh jawatan jaringan energi federal Jerman, yang menuntut perusahaan operasionalnya mengikuti aturan usaha di Jerman.

Rusia akui kemerdekaan wilayah separtis di Ukraina

Presiden Rusia, Vladimir Putinsebelumnya telah memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan ke dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri, menurut sebuah dekrit yang diterbitkan Selasa (22/02) pagi, setelah Moskow mengakui "Republik Rakyat Luhansk (LPR)" dan "Republik Rakyat Donetsk (DPR)" sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Kremlin menyebut Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk "menjaga perdamaian" di Ukraina timur. Keputusan itu tidak menentukan kapan penempatan personel akan dilakukan. Namun, langkah itu meningkatkan ketegangan, karena para pemimpin Barat telah memperingatkan Moskow dapat menggunakan pertempuran kecil di wilayah yang bergolak itu sebagai alasan untuk serangan Rusia yang lebih besar.

Tidak jelas apakah perintah dalam dekrit itu berarti pasukan Rusia akan ditempatkan hanya di dalam wilayah yang sudah dikuasai oleh separatis.

as/yf (dpa, afp, rtr)