Kasus tersebut menyangkut seorang pria Suriah berusia 25 tahun yang datang ke Inggris pada Mei 2020. Dia dilaporkan menghindari wajib militer paksa menjadi tentara pada 2017, untuk menghindari pemaksanaan membunuh sesama warga Suriah.

Pria yang tidak bisa disebutkan namanya demi melindungi identitasnya mengatakan, kembali ke Suriah akan membahayakan nyawanya. Dia akan menjadi sasaran wajib militer, ditangkap dan kemungkinan dibunuh, katanya.

Surat kabar The Guardian melaporkan, dalam surat penolakannya kepada pria itu, Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan, dia bisa kembali dengan selamat ke Suriah. "Saya tidak puas dengan tingkat kemungkinan yang masuk akal bahwa anda memiliki ketakutan yang beralasan akan penganiayaan,” tulis Home Office, menurut The Guardian.

Kantor Dalam Negeri Inggris, pada Selasa lewat twitter mencuit bahwa "dalam keadaan saat ini kami tidak akan mengembalikan orang ke Suriah. Pemerintah Inggris setuju dengan penilaian PBB bahwa Suriah tetap tidak aman bagi mereka,”

Home Office mengkonfirmasi pernyataan dengan DW.

‘Adil tapi tegas'

Pada 2021, Inggris memperkenalkan perubahan besar-besaran pada sistem imigrasi dan suakanya. Berbicara di Parlemen pada Desember 2021, Menteri Dalam Negeri Ingris, Priti Patel mengatakan, undang-undang baru tersebut mewakili ‘rencana jangka panjang yang komprehensif, adil tetapi tegas, yang membahas tantangan migrasi ilegal secara langsung,”

"Pencari suaka ilegal yang dianggap tiba di Inggris secara ilegal tidak akan lagi memiliki hak yang sama dengan mereka yang tiba di negara itu melalui jalur legal,” kata Patel.

"Bahkan jika klaim mereka berhasil, mereka akan diberikan status pengungsi sementara dan menghadapi kemungkinan bertanggung jawab tanpa batas untuk pemindahan,”

"Pencari suaka sementara dapat dikeluarkan dari Inggris sementara klaim atau banding suaka mereka tertunda, yang membuka pintu untuk pemrosesan suaka lepas pantai,” katanya.

Langkah yang mengkhawatirkan

Meskipun informasi tentang kasus pemohon yang bersangkutan masih sedikit, sikap pemerintah merupakan perkembangan yang mengganggu dan mengejutkan, kata Rim Turkmani, Direktur Penelitian untuk Suriah dengan Program Penelitian Konflik di London School of Economics.

Turkmani yang telah memberikan bukti ahli kepada Komite Terpilih Urusan Luar Negeri Inggris tentang krisis Suriah mengatakan, meskipun tingkat kekerasan telah terjadi di beberapa bagian Suriah, keselamatan individu masih beresiko, khususnya dengan motif politik.

"Menghindari wajib militer di Suriah setelah 2011 memang pernyataan politik oleh orang-orang yang menolak bergabung dengan tentara yang menyerang warga sipil, melakukan kejahatan perang dan mereka akan di tempatkan di pos-pos di mana harus mengambil bagian dalam menyerang wilayah sipil sendiri. Berusaha menghindari wajib militer menempatkan orang tersebut pada risiko penahanan, seperti yang didokumentasikan oleh banyak organisasi hak asasi manusia, bisa berarti penyiksaan dan bahkan kematian. Fakta bahwa orang ini telah mengajukan suaka menempatkan dia pada risiko jika dia dikirim kembali ke Suriah,” katanya kepada DW melalui email.

Sejumlah badan amal pengungsi Inggris yang dihubungi oleh DW mengatakan mereka tidak dapat mengomentari kasus khusus ini pada saat ini.

Dalam sebuah pernyataan kepada DW, Kepala Kampanye di Refugee Action Mariam, Kemple Hardy mengatakan : "Ini menimbulkan keyakinan terkakt pernyataan Home Office bahwa Suriah sebagai negara yang aman. Terus terang, jika pemerintah ini tidak lagi membereskan perlindungan kepada pengungsi Suriah, kepada siapa akan diberikan perlindungan? Keputusan ini menarik jembatan gantung bagi mereka yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan. Itu gagal memunuhi bahkan minimal yang diharapkan siapa pun dari pemerintah yang mengklaim untuk menegakkan kewajibannya di panggung dunia,”

Seorang juru bicara Home Office sebelumnya kepada DW dalam sebuah pernyataan mengatakan, bahwa mereka tidak mengomentari kasus individu, seraya menambahkan bahwa "semua aplikasi suaka dipertimbangkan berdasarkan manfaat masing-masing berdasarkan kasus perkasus dan sejalan dengan kebijakan yang diterbitkan saat ini,”

Preseden berbahaya?

Jika pihak berwenang Inggris memutuskan untuk mengenbalikan warga Suriah ke daerah yang mereka anggap aman, itu bisa memiliki implikasi yang luas. 

"Pertama, pihak berwenang Suriah dan sekutunya akan menggunakan ini untuk berpura-pura bahwa Suriah aman bagi semua pengungsi. Negara-negara penerima pengungsi seperti Turki, Yordania dan Lebanon dikhawatirkan akan menggunakan ini sebagai pernyataan bahwa aman bagi pengungsi untuk kembali, padahal tidak. Negara lain akan merasa lebih nyaman dalam mengadopsi garis Inggris dan Denmark. Sebagian besar negara Eropa membutuhkan sedikit alasan dalam iklim anti-imigrasi ini untuk mempersulit klaim suaka,” kata Turkmani. 

Pada tahun 2020, Denmark menyatakan ibu kota Suriah, Damaskus aman. Sejak itu pihak berwenang telah mencabut atau tidak memperbarui izin tinggal Denmark bagi ratusan warga Suriah dari wilayah itu. Swedia telah mengadopsi kebijakan serupa.

Meskipun pihak berwenang Inggris tampaknya mundur dalam contoh kasus ini, menyoroti garis keras yang dilakukan Patel dalam upaya imigrasi dan suaka untuk melawan kritik bahwa dia tidak melakukan tindakan cukup khusus untuk menghentikan kapal-kapal pengungsi yang datang dari Prancis.

"Kasus ini bisa membuatnya terlihat tangguh di mata para kritikus yang menunjukkan bahwa dia siap untuk menindak aplikasi suaka serta imigrasi. Suasana di Inggris sayangnya tetap sangat anti-imigrasi seperti yang kita lihat dalam referendum Brexit, dan terlalu banyak orang tidak mengerti perbedaan antara pencari suaka dan imigran lainnya,” kata Turkmani.

rw/pkp   (guardian, DW)