Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Setyo Budiyanto resmi terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Pria kelahiran 1967 ini memiliki karier cemerlang di kepolisian dan dikenal sebagai jenderal bintang tiga Polri. Setyo bukan sosok baru di KPK, pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan selama lebih dari satu tahun sejak 2020 dan Koordinator Wilayah III dan Plt Dirdik KPK. 

Fitroh Rohcahyanto memulai kariernya di lingkungan kejaksaan dan dikenal sebagai jaksa senior di Kejaksaan Agung, menangani sejumlah kasus besar di Indonesia. Selain berpengalaman sebagai pengacara negara, Fitroh juga memiliki rekam jejak panjang di KPK. Ia pernah menjabat sebagai jaksa penuntut umum dan dipercaya menjadi Direktur Penuntutan KPK pada 2019. 

Ibnu Basuki Widodo adalah hakim senior dengan pengalaman luas di dunia hukum. Terakhir, ia menjabat sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus di Mahkamah Agung (MA). Dalam kariernya, ia pernah memvonis bebas terdakwa korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Marth, pada Oktober 2014. 

Sebelum kembali terpilih untuk periode 2024–2029, Johanis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019–2024. Memulai kariernya di bidang pidana khusus Kejaksaan Agung RI sejak 1989, pencalonan Johanis sempat menjadi sorotan para pegiat antikorupsi. Usulannya untuk pendekatan restorative justice dalam korupsi serta dukungannya terhadap RUU KPK pada 2019 membuatnya kontroversial. 

Sebelumnya, Agus Joko Pramono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2023. Ia mengawali kariernya sebagai dosen dan mulai bergabung dengan BPK pada periode 2013-2018. Selain itu, Agus juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi dan terpilih sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2024-2029 pada Maret lalu.

Sejumlah pihak mempertanyakan pemilihan pimpinan KPK yang dianggap kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Johanis Tanak, satu-satunya petahana, pernah menjalani sidang etik dan ingin menghapus OTT KPK. Ibnu Basuki Widodo dikenal memberi vonis ringan pada terdakwa korupsi. Peneliti ICW, Diky Anandya, mengkritik pemilihan ini sebagai tidak objektif dan berdasarkan selera subjektif DPR. 

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai komposisi pimpinan KPK kali ini adalah yang terburuk sejak 2002. "Desain KPK yang sudah hancur sejak revisi UU KPK tahun 2019, sekarang diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya sangat buruk, dan berasal dari institusi yang justru jadi sasaran tembak KPK, yang justru harusnya menjadi raison d'etre kenapa KPK didirikan," ujanya. 

Ketiadaan perwakilan masyarakat sipil dalam jajaran komisioner KPK menjadi pertanyaan besar. Bivitri Susanti menilai hal ini bertentangan dengan esensi KPK. Diky menambahkan, elemen masyarakat sipil penting untuk kontrol internal, mengingat masalah loyalitas ganda pegawai KPK. Kondisi ini memengaruhi lembaga tersebut dalam menangani kasus yang berkaitan dengan institusi penegak hukum. (fr/ha)

Cina dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Salah satunya Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian China ini terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis ini marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden negeri tirai bambu tersebut

Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi.

Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di sini pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun karena budaya malu di negeri matahari terbit ini masih sangat kuat, korupsi bak aib besar bagi seorang pejabat negara. Tahun 2007 silam Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka melenyapkan nyawa sendiri di tengah skandal korupsi.

Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun, jika seseorang terbukti korupsi ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata lima tahun di penjara.

Di negeri ginseng ini para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing.

Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di negaranya karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta dollar. Adapun mereka yang masuk kedalam kategori kasus korupsi berat, terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

Indonesia diketahui terus berbenah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Di Indonesia pelaku korupsi divonis maksimal 20 tahun penjara, namun terkadang itu juga tidak diterapkan sampai akhir. Nantinya mereka akan mendapatkan remisi. Tak sedikit juga yang divonis dengan hanya tiga atau empat tahun penjara. (rap/rzn)