Kapolri Ingatkan Larangan Aksi Massal dan Pawai 11 Februari
10 Februari 2017
Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menegaskan keputusan kepolisian tidak mengijinkan aksi massal di luar Masjid Istiqlal pada tanggal 11 Februari.
Iklan
Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menyatakan, masih tercium aroma politik dalam rencana aksi tanggal 11 Februari di Jakarta.
Kapolri sekali lagi menegaskan, kegiatan aksi massal di luar areal Masjid Istiqlal pada tanggal 11 Februari itu dilarang."Jalan kaki hari Sabtu, masih hari kerja, di jalan protokol itu mengganggu, apalagi mengusung isu politik," kata Tito Karnavian di Jakarta hari Jumat (10/2)
Kelompok-kelompok penentang Basukio Tjahaja Purnama alis Ahok tadinya berencana menggelar unjuk rasa dan berpawai dari Monas ke Bundaran HI.
Namun karena tidak ada ijin dari kepolisian, akhirnya acara diubah menjadi kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal. Pihak Polda Metro Jaya menegaskan, jika massa aksi melanggar kesepakatan, polisi akan membubarkan acara.
"Masih cukup kental aroma politik dari masalah ini, kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito.
Panitia aksi tadinya meminta ijin melakukan untuk rasa yang akan dihadiri ribuan orang, namun polisi tidak setuju dengan alasan keamanan dan terlalu dekat dengan penyelenggaraan minggu tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, 15 Februari mendatang.
"Yang ada hanya ibadah saja", kata Tito Karnavian dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Dareah Metro Jaya hari Jumat. Jika ada massa yang berpawai melalui kota, "polisi yang didukung oleh militer akan mengambil tindakan tegas," tandasnya.
Konferensi Pers itu dihadiri juga oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolda Metro Jaya Mochamad Iriawan. Lebih dari 20.000 polisi akan dikerahkan untuk menjaga keamanan menjelang Pilkada.
Memilih Pemimpin Jakarta
Tiada hari tanpa pemberitaan ‘panasnya pilkada Jakarta 2017‘. Berbagai pergolakan politik mewarnai proses pemilihan orang nomor satu di ibukota negara ini. Inilah serba-serbi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Tiga paslon Gubernur DKI Jakarta
Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada DKI Jakarta 2017: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan nomor urut 1, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut 2. Adapun Anies Baswedan-Sandiaga Uno nomor urut 3.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Demi Jakarta yang lebih baik
Ketiga kandidat menunjukkan bahwa mereka ingin menjadikan ibukota negara menjadi kota yang nyaman dan aman bagi semua penduduknya, serta bebas dari masalah yang selama ini menghantui: banjir, macet, dll. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk juga jadi tolak ukur.
Foto: Roxana Duerr
Penuh pertikaian dalam pertarungan
Namun, pertarungan dalam memilih pemimpin DKI Jakarta 2017 penuh dengan perseteruan. Aksi saling gempur buzzer yang kadang mengarah pada kampanye hitam, peredaran berita bohong, saling tuding dan berbagai kekisruhan lainnya. Hiruk pikuk jelang pemilihan kepala daerah itu seolah menenggelamkan seratusan wilayah lainnya yang juga akan menggelar pilkada pada tahun 2017.
Foto: Reuters/K. Pempel
Kepentingan siapa?
Kubu petahana bertarung dengan kubu lainnya, Dalam politik, memang ada prinsip tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Namun benarkah kepentingan ini adalah kepentingan rakyat?
Foto: AFP/Getty Images/Bay Ismoyo
Calon kontroversial
Jelang pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan keturunan Tionghoa dan bukan Muslim, tersandung kasus dugaan penistaan agama. Proses hukum terus berlangsung hingga pilkada digelar. Iapun banyak dikritik atas kasus penggusuran.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Demonstrasi besar
Aksi demonstrasi besar sehubungan dengan kasus dugaan penistaan agama, berlangsung pada akhir tahun 2016 di Jakarta dalam aksi yang disebut #412 dan #212. Para pemrotes yang ingin agar Ahok ditangkap, bukan hanya datang dari Jakarta, namun juga wilayah-wilayah lain.
Foto: picture-alliance/AP Photo/T. Syuflana
Calon putra mantan penguasa
Agus Harimurti Yudhoyono dikenal sebagai perwira muda cemerlang. Kakek dan ayahnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono-- jenderal yang sangat terkenal. Pilihan Agus untuk pensiun dini adalah proses politik yang masih terus bergulir. Namun dukungan ayahnya, kerap malah jadi ‘bumerang‘ dalam pencalonan Agus. Masyarakat masih harus menunggu bagaimana performa Agus di medan politik.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Mantan menteri yang kontroversial
Anies Baswedan membawa karakter-karakter kebalikan dari petahana. Mantan menteri pendidikan dan wakilnya Sandiaga Uno, mengaku banyak menemui tokoh nasional di selama masa kampanye. Namun pertemuan pria yang dulu dikenal amat moderat dengan Front Pembela Islam (FPI) memicu kekecewaan sebagian kalangan. Debat paslon memberi ruang bagi publik melihat kualitas calon yang mereka pilih.
Foto: Reuters/M. Agung Rajasa
Perang hukum dan medsos
Berkaitan dengan situasi jelang Pilkada DKI, perang hukum diwarnai aksi saling lapor ke kepolisian. Mulai dari laporan terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama diikuti laporan terhadap ketua FPI, Rizieq Shibab untuk pelbagai kasus. Sementara itu, medsos pun ramai berkomentar setiap kali isu Pilkada mengemuka, apalagi jika menyangkut FPI yang dikenal berseberangan dan paslon petahana. (ap)