Investasi Industri Otomotif Inggris Anjlok 50 Persen
31 Januari 2019
Sejak krisis jkeuangan tahun 2008, produksi mobil di Inggris terus turun. Tapi kini Brexit membuat para produsen mobil makin pusing. Kerugian yang disebabkan Brexit bisa "menghancurkan", kata mereka.
Foto: picture-alliance/PA WIre/A. Gowthorpe
Iklan
Investasi di industri mobil Inggris tahun lalu turun sampai 46,5 persen, kata asosiasi otomotif Society of Motor Manufacturers (SMMT) hari kamis (31/1) dalam laporan terbarunya. Inilah angka terendah yang pernah dicatat, sejak SMTT mulai mengumpulkan data-data itu.
Sejak Inggris resmi memilih keluar dari Uni Eropa dengan referendum Brexit tahun 2016, terutama kelompok-kelompok bisnis otomotif menekan pemerintah untuk melunakkan dampak ekonomi dari langkah drastis itu.
Laporan terbaru SMTT menyebutkan, produksi mobil di inggris tahun lalu turun 9,1 persen menjadi 1,52 juta kendaraan. Sejak 2016, angka itu terus merosot. Investasi di bidang industri otomotif bahkan anjlok sampai 46,5 persen. Perkembangan ini terutama disebabkan oleh Brexit dan "penurunan domestik dan global," kata SMTT.
'Kehancuran permanen'
Direktur Eksekutif SMMT Mike Hawes mengatakan: "Ketidakpastian Brexit telah mengakibatkan kerusakan besar pada produksi, investasi dan pekerjaan." Namun dia menegaskan, kerusakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi pada Brexit tanpa perjanjian dengan Uni Eropa (No-Deal-Brexit).
Brexit yang dilaksanakan tanpa kesepakatan, akan menyebabkan "kehancuran permanen" industri otomotif Inggris, kata Mike Hawes. Tapi, seberapa pentingkah industri otomotif bagi perekonomian Inggris saat ini?
Menurut SMTT, saat ini industri otomotif mempekerjakan lebih dari 850.000 orang di Inggris, dan menyumbang 12 persen dari total ekspor barang Inggris. Jadi industri otomotif masih menjadi "bagian vital dari ekonomi Inggris," kata SMTT.
Keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan pukulan besar bagi industri otomotif, karena mereka kehilangan akses ke pasar tunggal Uni Eropa. Apalagi jika benar-benar terjadi No-Deal-Brexit, situasi akan lebih parah. Sebuah laporan pemerintah Inggris dari bulan November mengatakan, Brexit tanpa kesepakatan berpotensi menurunkan perekonomian sampai 9,3 persen.
Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit
Negosiasi Brexit dimulai 19 Juni 2017. Pembicaraan akan berlangsung sampai tahun depan dan Inggris dijadwalkan resmi keluar dari Uni Eropa Maret 2019. Apa saja isu-isu kunci yang akan dibahas Inggris dan Uni Eropa?
Foto: Reuters/C. Kilcoyne
Akses pasar Uni Eropa (UE)
Apakah Inggris akan menuntut akses ke pasar tunggal Eropa? Bagi Uni Eropa, hal itu akan berarti terus membuka pintu bagi pergerakan tenaga kerja dari dan ke Inggris. Sebelum pemilu parlemen, PM Theresa May pernah menyatakan Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa.
Foto: Picture alliance/empics/A. Matthews
Hak-hak warga
Uni Eropa mengatakan, soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris tidak menjadi "prioritas utama" perundingan Brexit. Perunding UE Michel Barnier menyatakan, tidak akan ada diskusi sebelum semua negara anggota yakin, bahwa warga mereka di Inggris akan diperlakukan "baik dan manusiawi". Ada sekitar 3 juta warga UE di Inggris, sementara sekitar 1,1 juta keluarga Inggris tinggal di kawasan Uni Eropa.
Foto: Getty Images/AFP/C. Ratcliffe
Imigrasi
Theresa May berjanji mengendalikan imigrasi dari Eropa setelah Brexit. Namun, anggota parlemen Inggris khawatir, penurunan tajam dalam imigrasi akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sosial dan konstruksi. Brussels menegaskan bahwa Inggris harus terus menerima gerakan bebas warga jika ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal.
Foto: picture alliance/PA Wire /S. Parsons
Keamanan
Tentu saja kerjasama keamanan yang sedang berlangsung antara Inggris dan UE ingin dipertahankan. Hal ini makin pentingnya dengan makin seringnya serangan teror. Namun, akses ke program seperti Europol akan bergantung pada kesediaan Inggris mematuhi aturan hukum Uni Eropa.
Foto: picture-alliance/dpa/o. Hoslet
Hukum Eropa
Theresa May pernah menyatakan akan mengakhiri yurisdiksi Mahkamah Eropa (ECJ) di Inggris. Namun, pemerintah Inggris belakangan memperlunak sikapnya. Artinya, perusahaan Inggris tetap bisa menyelaraskan peraturan yang mengatur mitra Eropanya. Sementara Brussel ingin agar ECJ menjamin perlakuan baik warganya yang ada di Inggris pasca Brexit.
Foto: Reuters/F. Lenoir
Perbatasan Irlandia
Topik Irlandia bisa jadi salah satu tema pembicaraan yang paling sensitif. Kedua pihak telah menyatakan keinginan untuk menghindari adanya 'perbatasan keras' antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia seperti dulu. Namun karena hasil buruk pemilu, Theresa May terpaksa berkoalisi dengan partai nasionalis Irlandia DUP, yang sering bermasalah dengan Republik Irlandia. (Teks: David Martin /hp,ml)
