1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Karhutla Picu Kabut Asap hingga ke Negara Tetangga

02:12

This browser does not support the video element.

13 Oktober 2026

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memicu kabut asap hingga menurunkan kualitas udara para negara tetangga. Sejauh mana tanggung jawab Indonesia atas dampak karhutla yang dirasakan tetangganya?

Bertepatan dengan pagelaran balap F1 di Singapura pada 9 Oktober lalu, akibat asap karhutla kualitas udara berbagai wilayah di Singapura tercatat mencapai level "sangat tidak sehat". Sehari kemudian, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura menyatakan negaranya bersedia turun tangan untuk membantu Indonesia dalam menanganikarhutla. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menelpon langsung Presiden Prabowo, untuk mengutarakan kekhawatirannya terkait dampak asap karhutla yang masih berlangsung. 

Pada tahun 2002, ASEAN sudah memilki Agreement on Transboundary Haze (AATHP)yang bertujuan untuk menaggulangi permasalahan yang terus berulang tersebut. Menurut Senior Forest Gampaigner dari Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, insiden ini menunjukkan bahwa AATHP belum memilki sistem sanksi yang kuat terhadap ketidakpatuhan perjanjian tersebut. Ia menegaskan bahwa keseriusan negara anggota tidak cukup diukur dari pertemuan regional saja. 

Menanggapi komunikasi antara PM Malaysia dan Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI, Arrmantha Nasir merespon dengan menyebut langkah-langkah Indonesia selama ini dalam menangani karhutla, yaitu mulai dari "water bombing" hingga operasi modifikasi cuaca. 

Gugatan "class action" juga telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kalimantan Barat terhadap Presiden Prabowo sertja jajarannya. 

Teo Reffelsen, Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI, menyebut bahwa untuk menentukan pemerintah lalai atau tidak adalah dengan mengecek tindakan pemerintah sebelum karhutla. "Kalau kemudian dia tidak memperingatkan perusahaan, misalkan ini sudah masuk fase kemarau, kekeringan, atau lagi El Nino, tapi kemudian pemerintah tidak mengingatkan perusahaan untuk menjalankan kewajibannya mencegah karhutla, itu bisa jadi pintu masuk juga", ujar Teo. 

Hingga 11 Oktober 2026, BNPB mencatat masih ada 6.811 titik api yang tersebar di 6 provinsi. Total lahan yang terbakar pada periode Januari-Agustus 2026 juga mencapai 1,32 juta hektare. Sebanyak 1.673 penerbangan dalam negeri juga terganggu semenjak terjadinya karhutla, dan jumlah kasus ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) sekarang telah mencapai 174.694. 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait