Karsten Wildberger sendiri terkejut ketika ditunjuk sebagai menteri digital dan modernisasi di kabinet baru Kanselir Friedrich Merz. Semuanya terjadi "dengan tiba-tiba,” jelas pria berusia 55 tahun ini saat terima jabatan dari pendahulunya, Volker Witting.

Sebenarnya, Wildberger tidak benar-benar memiliki pendahulu, karena Kementerian Digital dan Modernisasi adalah kementerian baru. Semuanya terjadi begitu cepat: seseorang yang independen bukan dari parpol manapun diangkat menjadi menteri, lalu kemudian bergabung sebagai anggota Partai Kristen Demokrat (CDU) yang dipimpin Merz. Wildberger punya kuasa yang signifikan, pasalnya beberapa lingkup kewenangan dari lima kementerian dan satu kantor kanselir berada di bawah komandonya.

Intinya, segala sesuatu yang melibatkan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi Jerman kini berada di bawah pengawasan Wildberger - seorang pria yang hingga dua minggu lalu masih bekerja memimpin Ceconomy, sebuah perusahaan ritel internasional yang mengoperasikan toko-toko elektronik di seluruh Eropa.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

DOGE-nya Jerman?

Seperti apa peran Wildberger dalam praktiknya masih belum jelas, tetapi berfokus pada efisiensi dan digitalisasi. Pebisnis yang tiba-tiba menyandang status menteri ini lantas membuatnya dibandingkan dengan Elon Musk yang memimpin Departmen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), satuan tugas yang dibentuk Trump pada masa pemerintahan keduanya.

Niklas Potrafke, direktur Pusat Keuangan Publik dan Ekonomi Politik di institut ekonomi Ifo di München, mengatakan bahwa kesamaan antara Wildberger dan Musk adalah unsur "disrupsi”. "Maksud saya adalah melakukan hal-hal tertentu dengan cara yang berbeda, berpikir dengan cara yang baru,” katanya. "Dan untuk benar-benar mengubah atau ‘mendobrak' hal-hal yang sangat penting - seperti prosedur administratif. Ini adalah aspek-aspek positif yang kami ambil dari Elon Musk.”

Namun, Wildberger sepertinya tidak akan begitu saja memecat pegawai pemerintah tanpa proses hukum atau dengan bangga ‘memamerkan' gergaji mesin di atas panggung dalam pertemuan-pertemuan politik. Satu hal, nada bicara Wilberger tidak sekeras Musk: "Tujuan saya adalah menciptakan kondisi optimal bagi Jerman untuk tumbuh sebagai negara digital yang kompetitif dan inovatif,” ujar Wildberger dalam sebuah pernyataan resmi. "Negara perlu (bertransformasi) menjadi lebih modern, efisien, berorientasi pada warga negara, serta memiliki pemerintahan yang berpikir dan bertindak secara digital.”

Mengutip laporan majalah Jerman, Der Spiegel, Wildberger mengatakan bahwa ia akan bekerja dengan "rasa hormat, keingintahuan, tekad, dan kerja sama dalam tim" - secara samar Wilberger menambahkan, sedikit "keuletan yang bersahabat.”

Niklas Potrafke, menganggap perbandingan Musk dengan Wilberger tidak cocok. "Elon Musk menurut saya adalah pribadi yang sangat tidak biasa, dan sangat mencolok,” katanya kepada DW. "Wildberger tidak terlalu mencolok.”

Bahkan ada perbedaan kontras: Musk tidak secara resmi menjadi bagian dari pemerintah, yang berarti dia tidak terikat oleh kompromi-kompromi administrasi sehari-hari. Selain itu, tidak seperti Musk, Wildberger tentu saja akan tunduk pada peraturan privasi data Uni Eropa yang lebih ketat.

Namun, seperti Musk, Wildberger tentu saja memiliki keinginan untuk melucuti peraturan bisnis secara radikal. "Untuk setiap undang-undang, dua undang-undang harus dicabut. Apakah itu mungkin?" katanya pada hari Selasa (13/05), dalam sebuah pidato di pertemuan kelompok lobi Dewan Ekonomi yang berafiliasi dengan CDU. Dan Wilberger sudah memiliki dua undang-undang yang telah dipertimbangkannya secara matang, untuk dicabut: Undang-undang rantai pasokan, yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah perbudakan modern dalam rantai pasokan perusahaan multinasional, dan undang-undang penggunaan energi pada bagunan, yang dimaksudkan untuk membuat sistem pemanas di gedung-gedung baru yang lebih ramah iklim.

Regulasi lawan 'disrupsi'

Namun Potrafke mengakui bahwa menempatkan eksekutif bisnis di pemerintahan ada bahayanya: Tentu saja akan menjadi hasil yang buruk jika mantan pebisnis membuat kebijakan, seperti regulasi, yang menguntungkan sektor mereka sendiri," katanya.

"Mereka dapat memperkaya diri, bisa dibilang, karena mereka tahu bahwa suatu hari mereka akan meninggalkan politik dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan mereka sendiri," tambahnya.

Kekuasaan Wildberger juga dilindungi oleh sistem federal Jerman, yang berarti pemerintah negara bagian dan pemerintah distrik setempat memiliki otonomi atas layanan publik mereka sendiri.

"Salah satu tugas besarnya adalah membuat aliansi dan menemukan kesamaan dengan negara bagian, karena menteri federal tidak dapat memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan," ujar Lena-Sophie Müller, kepala Initiative D21, sebuah jaringan masyarakat digital yang bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah.

"Bukan hanya itu: Wilberger memiliki kekuasaan untuk memerintah, tapi apakah ia dapat menjadi pemimpin yang baik, dapatkah ia menyatukan Jerman dan bekerja bersama dalam ‘satu tim'?"

Mengapa Wildberger?

Kanselir Merz tidak benar-benar membuat terobosan baru dengan memasukkan direktur perusahaan ke dalam kabinetnya. Pada tahun 1998, Kanselir Sosial Demokrat (SPD) Gerhard Schröder yang baru saja terpilih mengangkat Werner Müller, seorang anggota dewan direksi perusahaan energi raksasa RWE, sebagai menteri ekonominya - mengisyaratkan harapan eksplisit pemerintahannya akan lebih berorientasi pada bisnis.

Namun tetap saja, penunjukan Wildberger merupakan kejutan bagi banyak orang - bahkan bagi mereka yang mengharapkan pemerintahan Merz untuk membentuk Kementerian Digitalisasi. "Saya yakin semua orang terkejut,” kata Müller dari Initiative D21.

"Saya menelepon beberapa orang di jaringan saya, dan saya bertanya, 'Apakah kalian mengenalnya? Tidak ada yang benar-benar mengenalnya."

Kejutan tambahan adalah kekuasaan khusus yang tidak biasa yang diberikan kepada kementerian Wildberger: Hak veto untuk menolak pengeluaran departemen federal lainnya jika ingin melakukan apa yang disebut pemerintah sebagai "pengeluaran teknologi informasi yang signifikan.” Di Jerman, wewenang kontrol pengeluaran biasanya hanya diberikan kepada Kementerian Keuangan, meskipun dibatasi prinsip yang tercantum dalam konstitusi di mana setiap kementerian memiliki hak untuk memutuskan urusannya sendiri.

"Kontrol pengeluaran ini adalah instrumen yang kuat. Namun Wilberger tidak dapat mengatakan: ‘Anda harus membelanjakannya untuk hal lain,'” ujar Müller. "Kewenangannya terbatas pada hak veto saja."

Müller berharap bahwa dengan jaminan latar belakang bisnisnya, Wildberger dapat mengukur kinerja kementeriannya berdasarkan indikator yang tepat. Müller, yang organisasinya Initiative D21 melakukan survei tahunan mengenai sikap masyarakat terhadap digitalisasi, memiliki saran tersendiri mengenai hal ini.

"Agar ia dapat dikatakan sukses, saya berekspektasi untuk melihat meningkatnya persentase layanan digital,” katanya.

Hal ini dapat tercermin tidak hanya dari seberapa positif orang melihat layanan publik digital - "Jika orang mengatakan, ‘pemerintah benar-benar membuat hidup saya lebih mudah',” seperti yang dikatakan Müller - tetapi juga dari seberapa baik warga negara Jerman mengembangkan keterampilan digitalnya.

"Jika saya melihat tren positif dalam angka-angka tersebut, saya akan menganggap Wilberger telah melakukan sesuatu yang tepat,” ujarnya.

Ini tentu akan menjadi langkah maju yang signifikan di suatu negara yang di mana pembicaraan tentang layanan digital sering kali berubah menjadi lelucon tentang mesin faks, yang masih digunakan banyak perusahaan di Jerman.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor Yuniman Farid