Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tanggal 22 November 1967 menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Sejak itu, banyak upaya untuk membangun perdamaian di wilayah mengacu pada Resolusi 242. Resolusi itu ditulis sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, di mana resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah.

26 Maret 1979, foto diambil setelah Presiden Mesir Anwar Sadat, presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan PM Israel Menachem Begin tandatangani perjanjian perdamaian di Washington, AS. Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973). Perang ini akhirnya mengarah pada pembicaraan damai yang berlangsung 12 hari & menghasilkan dua kesepakatan

Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibukota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah untuk pertamakalinya mereka bertemu juru runding Israel. Di sini tak banyak pencapaian ke arah perdamaian. Namun pertemuan tersebut membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan.

Negosiasi di Norwegia berlangsung antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Inilah kesepakatan pertama antar kedua belah pihak yang disebut Perjanjian Oslo & ditandatangani di Amerika bulan September 1993. Isinya antara lain penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun

Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan Ketua PLO, Yasser Arafat, untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Camp David tahun 2000 diikuti oleh pemberontakan Palestina.

Negosiasi berikutnya di Washington, di Kairo dan Taba, Mesir. Namun, juga tanpa hasil. Kemudian, Inisiatif Perdamaian Arab diusulkan di Beirut pada Maret 2002. Inisiatif menyatakan jika Israel mencapai kesepakatan dengan Palestina tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967, maka semua negara Arab akan tandatangani perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel.

Dalam kerangka Kuartet Timur Tengah, AS, Uni Eropa, Rusia & PBB mengembangkan peta jalan damai. Pada bulan Juni 2003, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, menerima peta jalan damai itu, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November. 2003. Jadwal kesepakatan akhir sejatinya bakal berlangsung tahun 2005. Sayangnya, hal itu tidak pernah terlaksana.

2007, Presiden AS, George W. Bush jadi tuan rumah konferensi di Annapolis, Maryland, yang bertujuan meluncurkan kembali proses perdamaian. PM Israel, Ehud Olmert & Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas ambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat puluhan negara-negara Arab. Disepakati, negosiasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai pada akhir tahun 2008.

Tahun 2010, atas upaya utusan khusus AS George Mitchell, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui dan menerapkan moratorium 10 bulan untuk permukiman di wilayah yang dipersengketakan. Kemudian, Netanyahu dan Abbas setuju untuk kembali meluncurkan negosiasi langsung guna menyelesaikan semua masalah. Negosiasi dimulai di Washington pada September 2010, namun dalam beberapa minggu terjadi kebuntuan

Babak baru kekerasan pecah di dan sekitar Gaza akhir tahun 2012. Gencatan senjata dicapai antara Israel dan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza berakhir Juni 2014. Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel pada Juni 2014 mengakibatkan kekerasan baru dan akhirnya menyebabkan peluncuran operasi militer Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus tahun 2014.

Utusan dari lebih dari 70 negara berkumpul di Paris, Perancis, membahas konflik Israel -Palestina. Netanyahu mengecam diskusi itu sebagai bentuk "kecurangan". Baik perwakilan Israel maupun Palestina menghadiri pertemuan puncak. "Sebuah solusi dua negara adalah satu-satunya kemungkinan," kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault, dalam acara tersebut. Penulis: Aasim Saleem (ap/as)

Menurut organisasi hak asasi manusia Betselem, dari tahun 1967 sampai pertengahan 2013, terdapat 125 permukiman resmi Israel dan sekitar seratus "pemukiman liar" yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurut Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan (OCHA), Israel mencaplok 35 persen dari luas wilayah Yerusalem Timur.

Di Har Homa, di Tepi Barat -- antara Jerusalem dan Bethlehem, Tepi Barat Yordan, dibangun pemukiman Yahudi baru. Pemimpin Palestina menyakini kebijakan pemukiman Israel telah menghancurkan kesempatan solusi dua-negara dan menghambat penyelesaian damai dengan Palestina.

16 wilayah pemukiman dan kawasan pinggiran bakal terpengaruh undang-undang baru yang melegalisasi pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang disengketakan. Pemilik tanah Palestina diberi kompensasi secara finansial, agar pemukim Yahudi bisa tetap berada di sana.

Bagi rumah-rumah di Amona yang telah dibongkar sesuai perintah pengadilan, maka undang-undang baru ini tak berlaku. Padahal dengan undang-undang baru ini kubu pro-pemukiman ingin menghindari pembongkaran pemukiman. Kini 40 keluarga terakhir telah dievakuasi. Hanya empat hari kemudian setelah evakuasi, pembongkaran dimulai.

Sejak akhir 2014 Mahkamah Agung telah memerintahkan pembongkaran Amona. Periode ini diperpanjang beberapa kali. Sampai akhirnya kelompok sayap kanan dan pemukim berusaha untuk mencegah evakuasi dan penghancuran desa. Banyak dari demonstran dari luar wilayah sengaja berunjukrasa di sini. Namun ada juga aksi protes dari warga Palestina.

Pemukim Amona berpikir bahwa wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 di Tepi Barat adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi kaum Yahudi, seperti termaktub dalam Alkitab. Sekitar 600.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan di Yerusalem Timur. Telah terjadi bentrokan berulang antara pendatang dan warga Palestina.

Sebanyak hampir 4.000 rumah dibangun secara ilegal di tanah pribadi warga Palestina. Penghuni rumah-rumah ini harus dievakuasi atau sebaliknya diberi kepastian hukum berdasar undang-undang baru. Banyak warga di Amona akhirnya bermukim di wilayah tetangga, seperti di sini, di Ofra. Di sini warga mempunyai rumah baru.

Tetapi bahkan di Ofra, tidak semua rumah itu sah secara hukum. Salah satunya rumah ini, sebelum tanggal 5 Maret 2017 wajib dibongkar karena ada berdiri di tanah Palestina. Bahkan keluarga Ben Susan harus meninggalkan rumahnya. Penulis / Penulis: Sabrina Pabst (ap/yf)