1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Keanggotaan Turki di Uni Eropa Masih Dipermasalahkan

26 Juni 2007

Jerman mendukung Turki masuk menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan Prancis tetap menolak Turki.

Foto: AP

Pada pertengahan Desember tahun lalu ketika Menteri Luar Negeri Jerman Frank Walter Steinmeier menggambarkan rencana Jerman sebagai pemimpin Uni Eropa, agenda utamanya tentu saja menghidupkan kembali proses ratifikasi konstitusi Uni Eropa. Selain itu, perundingan mengenai keanggotaan Turki di Uni Eropa juga akan didorong. Demikian dikatakan Steinmeier yang menyatakan pandangan Jerman dengan sebuah pertanyaan:

„Apakah mungkin utuk membuka lembaran baru mengenai apa yang bisa terus dibicarakan?“

Setidaknya dalam giliran Jerman sebagai Ketua Dewan Eropa, harus dibuka pembicaraan dua hingga empat topik perundingan mengenai Turki, begitu dikatakan Steinmeier. Terdapat tiga topik yang sudah pasti dibicarakan. Sejak Maret lalu, masalah kebijakan industri sudah dirundingkan dan Selasa ini (26/6) para menteri luar negeri Uni Eropa akan membicarakan pengawasan keuangan dan statistik permodalan. Akan tetapi hal yang sebetulnya yang menarik justru terlewatkan.

Sebenarnya, tema politik ekonomi dan penyatuan mata uang juga akan dibicarakan dalam pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa Selasa ini (26/6). Tapi Presiden Prancis Nicolas Sarkozy sudah memerintahkan menteri luar negerimya Bernard Kuchner untuk tidak menyetujui bab mengenai ekonomi dan keuangan. Berbeda dengan pendahulunya Jacques Chirac, presiden baru Prancis Sarkozy menolak keanggotaan Turki di Uni Eropa:

„Menurut saya, Turki tidak memiliki tempat dalam Uni Eropa dan mengenai hal itu pendirian saya juga tidak akan berubah.“

Sarkozy juga berpendapat, tidak mungkin memulai perundingan mengenai penyatuan mata uang dengan calon anggota Uni Eropa. Ditambahkannya, masalah lain yang tidak terlalu kontroversial dapat dibicarakan dengan negara-negara yang nantinya dapat mendapat status kemitraan istimewa.

Tapi Sarkozy melupakan satu hal dalam penolakannya mengenai keanggotaan Turki di Uni Eropa, demikian kritik Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso tidak lama setelah pemilihan presiden Prancis. Barroso mengungkapkan, perundingan Uni Eropa dengan Turki diadakan berdasarkan keputusan suara bulat. „Jika salah satu atau beberapa negara anggota ingin melakukan perubahan, dia atau mereka yang harus memiliki prakarsanya dan menanggung konsekuensinya,“ begitu dikatakan Barroso.

Tampaknya pendirian Presiden Prancis Sarkozy tetap teguh. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa Desember mendatang, Sarkozy ingin mengangkat topik diskusi „Perbatasan Uni Eropa“. Tadinya diperkirakan, Sarkozy akan mengumumkan penolakannya mengenai perundingan keanggotaan Turki dalam KTT itu. Tapi tidak ada yang menduga dia sudah melakukannya Selasa (26/6).