Badan intelijen domestik Jerman, Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (BfV), telah mengklasifikasikan partai Alternative for Germany (AfD) atau Alternatif untuk Jerman sebagai "ekstremis sayap kanan yang terkonfirmasi.” Akibatnya, sebagian besar partai politik di Jerman menolak bekerja sama dengan AfD, dan sejumlah politisi bahkan menyerukan agar partai tersebut dibubarkan. Lalu, bagaimana kondisi partai-partai serupa di negara Eropa lainnya?

Belanda

Party for Freedom (PVV) atau Partai Kebebasan yang dipimpin Geert Wilders baru-baru ini menyebabkan runtuhnya koalisi empat partai yang dibentuknya setelah ia menilai koalisi tersebut tidak cukup tegas dalam menangani isu migrasi.

"Saya mengusulkan rencana untuk menutup perbatasan bagi pencari suaka, pemulangan mereka, dan menutup tempat penampungan. Saya meminta mitra koalisi untuk menyetujuinya, tetapi mereka menolaknya," kata Wilders kepada wartawan. "Saya mendukung kebijakan suaka yang paling ketat, bukan untuk menghancurkan Belanda."

Pemilihan umum baru dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober mendatang.

Meskipun partainya meraih suara terbanyak dalam pemilihan parlemen, Wilders tidak menjadi kepala pemerintahan karena dianggap terlalu radikal oleh mitra koalisinya. Sebagai gantinya, politisi independen Dick Schoof dicalonkan sebagai perdana menteri Belanda.

Jika keputusan sepenuhnya ada di tangan Wilders, ia akan melarang pembangunan masjid baru dan pelarangan Al-Qur'an. Ia juga dikenal sebagai penentang vokal kebijakan hijau untuk mengatasi perubahan iklim, serta mengkritik Uni Eropa yang ia anggap terlalu otoriter.

Geert Wilders memegang kendali penuh atas partainya, di mana ia tercatat sebagai satu-satunya anggota resmi. Para deputi dan menteri hanya secara formal menyatakan dukungan terhadap partai, tanpa menjadi anggota. Struktur ini memberi Wilders kekuasaan mutlak untuk menentukan program partai dan menetapkan semua kandidat pemilu secara sepihak.

Polandia

Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) atau Partai Hukum dan Keadilan dikalahkan dalam pemilihan parlemen pada akhir tahun 2023, dan sejak itu Polandia dipimpin oleh Perdana Menteri Donald Tusk, mantan Presiden Dewan Eropa yang berhaluan liberal. Namun, PiS menguasai kursi kepresidenan dan dapat menggunakan hak veto untuk mengerem kebijakan pemerintah.

Kondisi ini tidak berubah setelah pemilu presiden pada akhir Mei 2025, yang dimenangkan tipis oleh Karol Nawrocki, kandidat independen yang didukung PiS, dengan perolehan 50,89% suara. Nawrocki menjalankan kampanye anti-Uni Eropa dan anti-Jerman.

Meski begitu, secara umum PiS bersikap hati-hati terhadap Brussels, menyadari pentingnya dana Uni Eropa bagi perekonomian Polandia. Partai ini juga mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia dan mendorong kehadiran militer NATO yang kuat di kawasan.

Namun, dalam isu migrasi PiS tetap memegang pandangan garis keras, sejalan dengan sekutu-sekutunya di Eropa. Dalam isu sosial, partai ini dekat dengan Gereja Katolik Polandia dan menentang legalisasi aborsi, pernikahan sesama jenis, serta adopsi oleh pasangan LGBTQ+.

Hungaria

Fidesz – Magyari Polgári Szővetség atau Aliansi Sipil Hungaria mungkin merupakan partai sayap kanan paling sukses di Eropa. Di bawah kepemimpinan Viktor Orban, partai ini pernah berkuasa di Hungaria pada tahun 1998-2002 dan kembali memerintah sejak tahun 2010. Didirikan pada tahun 1988 menjelang runtuhnya komunisme, Fidesz awalnya merupakan partai liberal radikal dan mempertahankan arah tersebut selama bertahun-tahun.

Namun, sejak setidaknya 2015 ketika Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan kebijakan "budaya penyambutan” bagi pengungsi, Orban dan Fidesz mulai bergeser tajam ke kanan. Kini, partai tersebut secara terbuka mendukung model demokrasi non-liberal, menganggap "Barat Kristen” terancam oleh infiltrasi asing, dan mendorong pembatasan ketat terhadap pengaruh Uni Eropa.

Berbeda dengan PiS Polandia, Fidesz menjalin hubungan lebih dekat dengan Rusia, terutama dalam isu energi, meskipun perang di Ukraina masih berlangsung. Orban juga memiliki kedekatan ideologis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Menariknya, tidak seperti banyak partai sayap kanan lainnya, Fidesz mengakui perubahan iklim akibat ulah manusia sebagai ancaman nyata.

Slowakia

Slovenska socialna demokracia (Smer) atau Partai Sosial Demokrat Slowakia didirikan oleh Perdana Menteri Slowakia saat ini, Robert Fico. Arah politik partai ini cenderung ke kanan dan pendekatan demokrasi sosial yang diusungnya tidak mencerminkan model demokrasi sosial ala Jerman. Smer juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Slowakia menjadi terlalu "asing".

Fico secara terbuka menyatakan bahwa umat muslim sulit untuk berintegrasi dan pada tahun 2016 ia menegaskan bahwa Islam tidak memiliki tempat di Slowakia.

Ia juga menggambarkan warga Ukraina yang menjadi korban agresi Rusia sebagai "Nazi dan fasis". Menjelang pemilu parlemen 2023, yang dimenangkan oleh Smer, Fico menyatakan bahwa ia akan segera menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina.

Setelah terpilih, ia melanjutkan retorikanya dengan menyalahkan NATO dan Amerika Serikat atas invasi Rusia ke Ukraina, yang kemudian memicu gelombang protes di seluruh Slowakia.

Pemerintah Fico juga secara konsisten mengkritik sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, menyebutnya sebagai "tidak efektif dan kontraproduktif".

Spanyol

Partai Vox (dari bahasa Latin yang berarti "suara"), yang dipimpin oleh Santiago Abascal, mengalami kebangkitanpesat sejak didirikan pada tahun 2013. Dalam pemilihan parlemen tahun 2016, Vox hanya meraih 0,2% suara. Namun, pada tahun 2019 mampu mengantongi 15% suara. Sejak saat itu, popularitasnya mengalami sedikit penurunan.

Meskipun demikian, Vox tetap menjadi kekuatan politik terbesar ketiga di Spanyol saat ini. Namun, partai ini belum pernah menjadi bagian dari pemerintahan pusat. Partai konservatif Partido Popular mungkin bersedia membentuk koalisi dengan Vox, tetapi pemerintahan saat ini justru dibentuk oleh Perdana Menteri dari Partai Sosialis, Pedro Sanchez.

Fokus utama Vox adalah isu-isu domestik khas Spanyol. Partai ini menentang otonomi daerah seperti Catalonia dan Negara Basque, dan menyerukan agar Spanyol kembali menjadi negara yang terpusat. Sikap anti-imigrasi dan anti-Islam Vox juga memiliki nuansa nasionalistik yang khas, Abascal bahkan menyerukan dilakukannya "Reconquista" baru, mengacu pada kampanye berabad-abad oleh penguasa Kristen untuk merebut kembali Semenanjung Iberia dari kerajaan-kerajaan muslim, yang berakhir pada tahun 1492.

Denmark 

Dansk Folkeparti (DPP) atau Partai Rakyat Denmark didirikan pada tahun 1995 dan mencapai puncak kejayaannya selama tahun 2000-an hingga 2010-an. Dengan posisi politik yang menentang imigrasi, globalisasi, dan Uni Eropa, serta dukungan terhadap negara kesejahteraan yang kuat, partai ini memainkan peran penting dalam mendukung beberapa pemerintahan kanan-tengah di ibu kota Denmark, Kopenhagen. Salah satu keberhasilannya adalah mendorong pengetatan kebijakan suaka.

Namun, sejak tahun 2019, dukungan terhadap DPP mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh Partai Sosial Demokrat Denmark yang dipimpin oleh Mette Frederiksen, yang tidak hanya mengadopsi kebijakan anti-suaka, tetapi juga memperkuatnya. Dalam pemilu parlemen terakhir tahun 2022, DPP hanya memperoleh 2,6% suara. Saat ini, kebijakan imigrasi dan suaka yang diterapkan oleh pemerintahan Sosial Demokrat Denmark termasuk yang paling ketat di Eropa.

 

Artikel ini merupakan terjemahan dari versi berbahasa Jerman

Diadaptasi oleh Ausirio Ndolu

Editor: Hani Anggraini