Kaum perempuan Afganistan menggalang oposisi demi menuntut balik pemulihan hak-hak dasar. Sebagian mendirikan majalah online dan bertaruh nyawa demi bisa mengungkap situasi kaum perempuan dan minoritas di bawah Taliban.
Jurnalis perempuan di AfganistanFoto: Rahmat Gul/AP/picture alliance
Iklan
Laporan terbaru misi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Afganistan, UNAMA, kembali menorehkan catatan pahit untuk hak perempuan Afganistan di bawah kekuasaan Taliban. Kelompok radikal Islam itu terutama membatasi ruang gerak perempuan lajang dan yang berpergian tanpa ditemani saudara laki-laki.
Akses perempuan tidak hanya dibatasi dalam kebebasan berpergian, tetapi juga akses pekerjaan atau layanan kesehatan. Dalam sebuah kasus, seorang perempuan bahkan diperintahkan Kementerian Amar Maruf Nahi Munkar untuk menikah demi mempertahankan pekerjaannya di sebuah instansi kesehatan, lapor UNAMA. Dalih yang digunakan adalah pencegahan tindakan asusila jika seorang perempuan lajang bekerja bersama laki-laki.
"Contoh tersebut hanya satu dari sekian banyak kasus serupa", kata Zahra Nader. Jurnalis perempuan Afganistan itu mendirikan majalah online, Zan Times, tahun 2022 lalu untuk memberdayakan hak perempuan.
Nader sendiri kini tinggal di Kanada, usai melarikan diri dari Taliban demi menempuh pendidikan di Amerika Serikat. "Saya merasa berkewajiban untuk membantu kaum perempuan di kampung halaman," tegasnya.
Larangan Kuliah oleh Taliban, Hak Perempuan Afganistan Dirampas
Sejak merebut kekuasaan pada pertengahan 2021, Taliban semakin membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan Afganistan. Kini, mereka membatasi akses perempuan ke pendidikan tinggi hingga memicu kemarahan internasional.
Foto: AFP
Perpisahan untuk selamanya?
Perempuan tidak akan diizinkan untuk kembali berkuliah. Dalam pernyataan pemerintah pada hari Selasa (20/12), Taliban menginstruksikan semua universitas di Afganistan, baik swasta maupun negeri, untuk melarang perempuan mengenyam pendidikan. Sekarang ini semua mahasiswa perempuan dilarang masuk ke universitas
Foto: AFP
Perempuan disingkirkan
Pasukan Taliban menjaga pintu masuk sebuah universitas di Kabul, sehari setelah larangan untuk perempuan berkuliah diberlakukan. Para mahasiswi diberitahu bahwa mereka tidak bisa masuk kampus. Larangan diberlakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, sudah ada aksi protes di universitas, di mana siswa laki-laki batal mengikuti ujian dan beberapa dosen laki-laki juga mogok mengajar.
Foto: WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
Pendidikan tinggi hanya untuk laki-laki
Sejumlah pembatasan telah diberlakukan sebelum ini. Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, universitas harus memisahkan pintu masuk dan ruang kuliah berdasarkan jenis kelamin. Mahasiswi hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau oleh pria tua. Gambar ini menunjukkan ada batas pemisah untuk mahasiswi di Universitas Kandahar.
Foto: AFP/Getty Images
Angkatan terakhir
Mahasiswi Universitas Benawa di Kandahar, masih bisa ikut wisuda Maret lalu dengan gelar di bidang teknik dan ilmu komputer. Pembatasan baru atas hak-hak perempuan di Afganistan mengundang kecaman keras dari dunia internasional. Human Rights Watch menyebut larangan kuliah bagi perempuan sebagai "keputusan yang memalukan", sementara PBB menyatakan keputusan itu melanggar hak asasi perempuan.
Foto: JAVED TANVEER/AFP
Dampaknya menghancurkan masa depan negara
Ribuan perempuan dan anak perempuan mengikuti ujian masuk universitas pada Oktober lalu, salah satunya di Universitas Kabul. Banyak yang ingin belajar kedokteran atau menjadi guru. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, larangan Taliban "tidak hanya melanggar persamaan hak perempuan dan anak perempuan, tetapi akan berdampak buruk pada masa depan negara."
Foto: WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
Tutup peluang pendidikan untuk perempuan
Larangan untuk perempuan berkuliah adalah satu lagi pembatasan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Selama lebih dari setahun, gadis remaja hanya bisa bersekolah sampai kelas tujuh di sebagian besar provinsi. Gadis-gadis yang berjalan ke sekolah di Afganistan timur ini beruntung karena beberapa provinsi yang jauh dari pusat kekuatan Taliban mengabaikan larangan tersebut.
Foto: AFP
Negeri tanpa kehadiran perempuan
Perempuan dan anak perempuan sekarang disingkirkan dari sebagian besar aspek kehidupan publik Afganistan. Mereka tidak diizinkan mengunjungi gym atau taman bermain di Kabul selama berbulan-bulan. Taliban membenarkan larangan tersebut dengan berkilah, peraturan tentang pemisahan jenis kelamin tidak dipatuhi, dan banyak perempuan tidak mengenakan jilbab seperti yang diwajibkan oleh mereka.
Foto: WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
Realitas distopia
Sejumlah perempuan mengumpulkan bunga safron di Herat. Ini adalah pekerjaan yang boleh mereka lakukan, tidak seperti kebanyakan profesi lainnya. Sejak berkuasa, Taliban telah memberlakukan banyak peraturan yang sangat membatasi kehidupan perempuan dan anak perempuan. Misalnya, mereka dilarang bepergian tanpa pendamping laki-laki dan harus mengenakan hijab di luar rumah setiap saat.
Foto: MOHSEN KARIMI/AFP
Sebuah aib yang memalukan
Banyak perempuan Afganistan menolak penghapusan hak-hak mereka dan berdemonstrasi di Kabul pada November lalu. Sebuah plakat bertuliskan "Kondisi Mengerikan Perempuan Afganistan Merupakan Noda Aib bagi Hati Nurani Dunia." Siapapun yang ikut protes perlu keberanian besar. Demonstran menghadapi risiko represi kekerasan dan pemenjaraan. Para aktivis hak-hak perempuan juga dianiaya di Afganistan.
Foto: AFP
9 foto1 | 9
Risiko bekerja di bawah rejim Taliban
Ketika masih menetap di Afganistan, Nader sudah banyak membuat laporan untuk media internasional, seperti The New York Times di AS. Dia mengaku masih berhubungan dengan jurnalis perempuan di Afganistan yang kehilangan pekerjaan atau mengungsi ke luar negeri setelah pengambilalihan kekuasaan olen Taliban.
Iklan
"Di majalah kami, jurnalis-jurnalis perempuan Afganistan di dalam dan luar negeri rajin menulis laporan dalam bahasa Inggris atau Farsi. Informasi di lapangan dikumpulkan sekelompok kecil jurnalis perempuan. Mereka menanggung risiko besar ketika melaporkan isu-isu yang tidak diinginkan Taliban, seperti LGBTQ di Afganistan, hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan anak," kata dia.
Sejak merebut kembali kekuasaan di Afganistan pada Agustus 2021, Taliban melarang perempuan untuk bekerja di ruang-ruang publik. Murid perempuan juga dilarang bersekolah setelah menamatkan kelas keenam. Salon kecantikan dipaksa tutup. Pada Mei 2022, Taliban menyarankan perempuan mengenakan burka dan hanya memperlihatkan kedua mata ketika berpergian ke luar.
"Bagi keluarga adalah sebuah aib jika ada anggota keluarga perempuan yang ditangkap Taliban. Sebab itu, ayah atau suami seringkali melarang anak atau isterinya untuk keluar rumah," kata Zahra Nader. "Membuat laporan kritis yang membantah propaganda Taliban berisiko kehilangan nyawa. Kolega kami di lapangan harus sangat berhati-hati. Mereka menulis dengan nama samaran atau hanya meninggalkan rumah setelah berkoordinasi dengan kami. Mereka saling mengenal satu sama lain dan hanya berkomunikasi dengan kolega di luar negeri," imbuhnya.
Ribuan Pengungsi Afganistan Terpaksa Meninggalkan Pakistan
01:24
This browser does not support the video element.
"Bukan kata kosong"
Nader awalnya harus menggunakan tabungan pribadi untuk membiayai operasi Zan Times. Sejumlah kolega rela bekerja tanpa dibayar. Kini, majalahnya hidup dari dana sumbangan.
"Kami ingin mencerahkan. Kami ingin memberdayakan pola pikir yang kritis," kata dia. "Pembaca kami utamanya berasal dari Afganistan. Tapi belakangan ada juga pembaca dari negara lain yang banyak menampung pelarian dari Afganistan."
Nader menggantungkan harapan pada solidaritas internasional untuk membantu kaum perempuan di kampung halamannya. Dia mengajak negara-negara yang selama 20 tahun terlibat di Afganistan untuk menggiatkan bantuan bagi kaum perempuan di negara itu.
"Saya tidak cuma mengajak mereka berpidato untuk mengutuk Taliban. Itu saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Taliban harus dilawan dengan tindakan. Misalnya dengan diberi sanksi atau larangan ke luar negeri bagi anggota Taliban, selama mereka belum mengubah kebijakan yang memusuhi perempuan dan masih melarang kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam kehidupan publik."
rzn/as
Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!