Pemerintahan Presiden Donald Trump telah memangkas berbagai kebijakan iklim Amerika Serikat (AS). Namun, bahkan ketika kebakaran hutan, gelombang panas ekstrem, dan banjir yang dahsyat melanda berbagai wilayah di AS, Partai Demokrat yang menjadi partai oposisi pemerintahan Trump memilih untuk tidak banyak membahas masalah iklim dalam kampanye pemilu paruh waktu (midterm election) yang sedang berlangsung. 

Sebaliknya, para kandidat mengemas kebijakan iklim sebagai isu keterjangkauan biaya hidup. Terutama dalam menyoroti kesulitan masyarakat Amerika dalam membayar bahan bakar, kebutuhan pokok, dan premi asuransi rumah yang meningkat akibat cuaca ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim. 

Contohnya adalah calon Senator dari Partai Demokrat, James Talarico, di Texas. Ia dianggap sebagai kandidat terbaik partainya untuk memenangkan kursi senat di negara bagian tersebut.  Texas telah lama menjadi basis bagi Partai Republik selama hampir 40 tahun terakhir. 

Janji-janjinya lebih berfokus pada upaya menurunkan biaya energi, memberikan bantuan darurat ketika tagihan listrik melonjak, mewajibkan pusat data (data center) membayar peningkatan jaringan listrik yang mereka perlukan, serta menciptakan lapangan kerja di sektor energi. 

Pendekatan ini sejalan dengan analisis dari organisasi berita nirlaba Inside Climate News yang menunjukkan bahwa Partai Demokratbanyak mengurangi pembahasan isu perubahan iklim dalam siaran pers dan materi kampanye mereka. 

"Ini adalah situasi yang menarik, di mana kebijakan dalam penanganan iklim tidak perlu disebut sebagai kebijakan iklim untuk tetap menjadi kebijakan iklim," ujar Max Frankel, Direktur Eksekutif SEEC Institute, organisasi nirlaba yang membantu merumuskan kebijakan iklim di Kongres AS, kepada DW. 

Perubahan arah penanganan iklim bila Demokrat menang

Sebagian besar analis memproyeksikan Demokrat akan memenangkan kursi DPR AS dan memperoleh mayoritas suara tipis dalam pemilu 3 November mendatang. Namun, tanpa menguasai Gedung Putih, meloloskan undang-undang akan sangat sulit, dan hampir semua kebijakan iklim harus mendapat dukungan dari lintas partai. 

Adanya perubahan fokus Demokrat untuk menggeser isu iklim ke isu keterjangkauan biaya hidup, hanya sedikit pihak yang memperkirakan akan adanya penegakan penuh dalam penerapan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act/IRA). Undang-undang yang disahkan saat Demokrat berkuasa itu sebelumnya memberikan berbagai insentif bagi pembangunan proyek energi bersih, tetapi sebagian besar ketentuannya telah dihapus melalui undang-undang perpajakan yang diberlakukan Trump. 

Meski demikian, Demokrat diperkirakan akan berupaya menghidupkan kembali beberapa ketentuan IRA yang ramah terhadap iklim, terutama langkah-langkah yang dapat menurunkan tagihan energi rumah tangga. Langkah tersebut mencakup insentif bagi masyarakan dalam mendorong perpindahan penggunaan peralatan seperti pompa panas (heat pump) untuk mengganti pemanas berbahan bakar minyak atau gas, yang diharapkan dapat mengurangi biaya energi rumah tangga. 

Politisi Demokrat juga dapat memperluas kredit pajak manufaktur dari IRA untuk industri panel surya, baterai, dan mineral penting yang sebagian besar masih bertahan. Bahkan, terdapat rancangan undang-undang lintas partai yang mengusulkan agar kredit pajak tersebut diperluas hingga mencakup komponen untuk teknologi fusi nuklir. 

"Langkah-langkah itu tidak akan sebesar IRA. Ibaratnya hanya pencapaian sementara. Namun tetap layak dilakukan," kata Adrian Deveny, pendiri Climate Vision, sebuah lembaga kebijakan yang berfokus pada dekarbonisasi. 

Pembangunan infrastruktur menjadi 

Kini baik Demokrat dan Republik tengah mendukung rancangan undang-undang reformasi dalam sektor pembangunan, sektor yang jarang disepakati kedua partai sebelumnya. Undang-undang ini ingin mereka sahkan sebelum Kongres baru mulai bekerja pada Januari. 

Jika disahkan, undang-undang tersebut dapat mempermudah pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar di Amerika Serikat. Salah satunya proyek pembangunan jaringan transmisi listrik jarak jauh yang menghubungkan berbagai wilayah. Saat ini, pembangunan jaringan tersebut kerap memakan waktu bertahun-tahun karena aturan perizinan yang rumit. 

"Sektor pengembang yang paling diuntungkan dari pembangunan lebih banyak jaringan transmisi adalah para pengembang energi angin dan surya. Karena lokasi terbaik dan termurah untuk menghasilkan listrik dari kedua sumber itu biasanya jauh dari pusat kota," kata David Spence, ilmuwan politik dari University of Texas yang meneliti regulasi energi.  

"Karena itu, mereka membutuhkan jalur transmisi untuk menyalurkan listrik ke pelanggan," tambahnya. 

Namun, kelompok pemerhati lingkungan hidup memperingatkan bahwa undang-undang tersebut juga dapat mempercepat persetujuan dalam membangun proyek berbahan bakar fosil. 

Menurut Spence, jika Demokrat meraih kemenangan besar dalam pemilu paruh waktu, sebagian dari mereka mungkin menarik dukungan terhadap rancangan itu. Alasannya karena merasa dapat menyusun kebijakan yang lebih baik di Kongres berikutnya. 

Menuju pemilu Presiden AS 2028

Kemungkinan lahirnya undang-undang terkait isu iklim yang besar sebelum pemilu presiden AS pada tahun 2028 dinilai sangat kecil.  Kemungkinan tersebut tetap bergantung pada kemenangan Demokrat di Gedung Putih, Senat, dan DPR secara bersamaan. 

Meski platform resmi untuk pemilu 2028 belum diumumkan, para pakar kebijakan memperkirakan beberapa isu akan menjadi sorotan utama. 

Salah satunya adalah terkait pusat data (data center). Penolakan terhadap infrastruktur yang sangat boros energi dan dibangun secara besar-besaran untuk mendukung kecerdasan buatan (AI) terus meningkat di seluruh Amerika Serikat. Menurut sebuah jajak pendapat yang dikutip Politico, setengah dari warga Amerika kini menolak pembangunan pusat data di dekat tempat tinggal mereka. 

"Saya yakin setiap kandidat akan membahas kendala yang ditimbulkan pusat data, sebagai cara untuk mengatasi masalah keterjangkauan biaya," ujar Deveny.  

Ia juga menambahkan, "Di siniah celah kebijakan iklim akan masuk untuk dibahas." 

Saat ini terdapat beberapa gagasan yang berkembang, termasuk usulan dari Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez untuk menghentikan sementara pembangunan pusat data. Ada pula usulan untuk menghapus keringanan pajak bagi pengembang pusat data dan menerapkan pajak baru atas konsumsi listrik mereka. 

Partai Demokrat juga kemungkinan akan berupaya mengembalikan insentif pajak energi bersih yang sebelumnya ada dalam IRA. Pada tahun ini, lebih dari 150 anggota legislatif memberikan dukungan terhadap RUU yang dikenal sebagai Energy Bills Relief Act. Undang-undang yang bertujuan untuk  menghidupkan kembali insentif pajak energi bersih, mereformasi sistem perizinan transmisi listrik, dan mewajibkan pusat data membayar peningkatan jaringan listrik yang mereka perlukan. 

Meski kecil kemungkinan RUU tersebut segera disahkan, namun hal tersebut memberikan gambaran mengenai kebijakan yang kemungkinan akan didukung Demokrat di masa mendatang. 

"Sejauh ini, kesepakatan terbesar yang ada adalah mengembalikan banyak insentif pajak energi bersih dari IRA," kata Deveny.  

Lebih jauh ia menjelaskan, "Tidak semua orang mendukung, tetapi gagasan itu mendapat dukungan yang sangat luas di kalangan anggota Demokrat di Kongres." 

Dukungan juga muncul untuk berbagai usulan lain. Salah satunya untuk program federal baru yang membantu perusahaan asuransi menanggung kerugian akibat bencana yang dipicu perubahan iklim. Tujuannya agar premi dapat ditekan, serta pembentukan climate superfund atau dana khusus penanganan isu iklim. 

Melalui mekanisme tersebut, perusahaan bahan bakar fosil akan diminta berkontribusi terhadap biaya kerusakan akibat cuaca ekstrem dan diwajibkan untuk mendorong adaptasi terhadap risiko perubahan iklim. 

Vermont dan New York telah mengesahkan undang-undang untuk membentuk dana seperti itu, walaupun seorang hakim federal memblokir penerapan undang-undang tersebut di New York. 

Kompetisi menuju pemilu presiden 2028 diperkirakan akan dimulai beberapa minggu setelah pemilu paruh waktu selesai. Harapannya momen ini akan membawa gelombang baru ide dan perdebatan kebijakan. Presiden baru umumnya memiliki kesempatan besar untuk menentukan agenda terkait pembentukan undang-undang pada awal masa jabatannya, terutama jika partainya juga menguasai Kongres. 

"Selama ada keyakinan bahwa energi bersih adalah sumber energi yang lebih murah dan dapat memberikan stabilitas jangka panjang terhadap tingginya biaya energi, ada jutaan cara untuk mengusulkan solusi dengan sudut pandang tersebut," tutup Deveny. 

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Athif Aiman
Editor: Ayu Pruwaningsih