1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Kebijakan Imigrasi Baru untuk Eropa?

5 Juli 2008

Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy terkenal keras dalam menghadapi pendatang ilegal. Ia menyerukan agar upaya menghambat masuknya imigran ilegal ke Uni Eropa ditingkatkan.

Imigran gelap ditangkap saat mencoba masuk SpanyolFoto: AP

Badan PBB Urusan Penanganan Pengungsi (UNHCR) di Jenewa sudah menyampaikan permohonan kepada Ketua Dewan Uni Eropa agar perlindungan pengungsi tetap diperhatikan. UNHCR kuatir akan sikap konservatif yang dianut Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, yang diperkirakan akan mengambil jalan keras. Sikap itu terlihat dalam wawancara televisi yang belum lama ini disiarkan.

“Ini merupakan salah satu target kepemimpinan Prancis, sebuah kebijaksaan imigrasi bersama.“

Menurut Sarkozy jumlah imigran selalu harus diperhatikan, ungkapnya:

“Ada 450 juta pemuda Afrika yang usianya lebih muda dari 17 tahun. Dan Afrika terletak di selat Gibraltar, jaraknya hanya 13 kilometer dari Eropa.”

Menurut keterangan Komisi Uni Eropa setiap tahunnya 220 ribu orang mengajukan permohonan suaka. Sekitar satu setengah hingga dua juta orang bermigrasi secara legal dan diperkirakan ada sekitar satu setengah juta orang juga yang tanpa ijin menetap di Uni Eropa. Presiden Sarkozy tampak ingin membuat senang para pendukung konservatifnya, ketika mengatakan:

“Baik Prancis maupun Eropa tak dapat mengatasi semua permasalahan yang ada di bumi ini. Bila mencobanya juga, maka negara sosial kami akan meledak.”

Prancis dan Spanyol tampak telah menyepakati masukan yang akan disampaikan pada pertemuan menteri dalam negeri di Cannes. Sebelumnya Prancis mengritik Spanyol karena telah memberikan izin tinggal kepada 800 ribu pendatang gelap yang berhasil memperoleh pekerjaan di Spanyol. Menurut Sarkozy, sejak adanya kesepakatan Schengen tak ada lagi pemeriksaan di perbatasan dan kini orang dapat bergerak bebas di Eropa. Oleh sebab itu, negara anggota Uni Eropa perlu memiliki persyaratan yang sama untuk para calon migran. Prancis yang menjadi Ketua Dewan Uni Eropa, juga mendesak agar badan penjaga perbatasan Uni Eropa, Frontex diperkuat. Selain itu, penjagaan di laut Tengah serta pesisir Afrika Barat ditingkatkan

Para aktivis Hak Azasi Manusia dan organisasi bantuan pengungsi mengecam Uni Eropa yang dinilai menjadikan Eropa sebagai benteng tertutup. Juga negara-negara Amerika Selatan pernah mengritik hal ini. Namun Sarkozy bersikeras, harus ada peraturan yang sama untuk mengusir pemohon suaka yang sudah ditolak.

“Parlemen Eropa akan menyepakati sebuah direktif, dimana negara-negara anggotanya akan memulangkan para pendatang yang tak memiliki izin tinggal”. Demikian tegas Sarkozy, yang beranggapan bahwa hanya dengan memerangi pendatang ilegal secara konsekwen, maka perdagangan dan penyelundupan manusia dapat dihentikan. (ek)