Pemerintah federal Amerika Serikat resmi menghentikan operasinya setelah Partai Demokrat dan Partai Republik gagal mencapai kesepakatan terkait rancangan anggaran sementara.
Perselisihan anggaran di Amerika Serikat telah menjadi hal yang biasa Foto: Hu Yousong/Xinhua/picture alliance
Iklan
Kongres Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan pada hari Selasa (30/09) terkait rancangan undang-undang yang seharusnya menentukan sementara pendanaan pemerintah federal setelah berakhirnya tahun anggaran.
Di Amerika Serikat, tahun anggaran pemerintah federal berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September.
Kongres AS terdiri dari dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Senat.
Senat yang beranggotakan 100 orang memerlukan 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Partai Republik menguasai 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memiliki 47 kursi.
Dengan asumsi semua anggota Partai Republik mendukung rancangan tersebut, mereka tetap membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan.
Rancangan ini akan mendanai pemerintah federal dari 1 Oktober hingga 21 November. Namun, mereka gagal mendapatkan dukungan tambahan tersebut.
Penutupan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Trump, di mana fungsi pemerintahan dihentikan selama 35 hari mulai Desember 2018.
Mengapa Partai Republik dan Demokrat tak kunjung sepakat?
Meski Partai Demokrat merupakan minoritas di Senat, Partai Republik tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan rancangan pendanaan tanpa dukungan dari Demokrat.
Demokrat ingin memanfaatkan posisi ini untuk menekan pemerintahan Trump agar mengembalikan ratusan miliar dolar dana layanan kesehatan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Namun, Partai Republik menolak bernegosiasi soal ini.
Senator Demokrat Chuck Schumer menjadi sasaran olokan dari Trump, yang pada hari Senin (29/09) mengunggah video deepfake hasil AI yang menampilkan dirinya bersama seorang pemimpin Demokrat lainnyaFoto: Mariam Zuhaib/AP Photo/picture alliance
Menjelang penutupan, anggota dari kedua partai saling menyalahkan dengan nada marah. "Hanya presiden yang bisa melakukan ini. Kami tahu dia yang mengendalikan semuanya," kata Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pada Selasa (30/09), setelah pertemuan antara pemimpin Partai Republik dan Demokrat di Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan.
Kembali Berkuasa, Trump Bikin Kebijakan Baru yang Kontroversial
Setelah dilantik kembali pada 20 Januari 2025, Donald Trump memperkenalkan kebijakan kontroversial seperti tarif tinggi, pembekuan dana internasional, hingga perubahan kebijakan luar negeri yang memicu ketegangan global.
Foto: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
Deportasi migran ilegal
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan niat mendeportasi 'jutaan dan jutaan' migran ilegal. Pada minggu pertama Trump menjabat, hampir 2.400 migran ditangkap ICE, terutama yang pernah terjerat kasus hukum. Kongres AS juga telah meloloskan Lakes Riley Act, yang memungkinkan penahanan migran tanpa status sah untuk kejahatan berat dan pelanggaran ringan.
Foto: Isaac Guzman/AFP
AS mundur dari Perjanjian Paris
Pada hari pertama menjabat, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Paris, yang kedua kalinya ia lakukan. Tindakan ini menuai kontroversi. "Emisi AS berperan besar dalam menentukan apakah kita bisa tetap di bawah batas 2 derajat dan 1,5 derajat," kata Laura Schäfer dari LSM lingkungan dan HAM, Germanwatch.
Foto: JIM WATSON/AFP
Hengkang dari WHO
Trump menarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Para ahli memperingatkan langkah ini akan menghambat penanganan wabah penyakit dan masalah kesehatan global. Namun, resolusi kongres mengharuskan pemberitahuan satu tahun dan pelunasan kewajiban sehingga perintah ini baru berlaku penuh Januari 2026. Trump juga menghentikan transfer dana AS ke WHO, yang berdampak pada pendanaan organisasi tersebut.
Foto: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Ganti nama Teluk Amerika
Presiden Trump menandatangani dekret untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali di Alaska menjadi McKinley. Dalam posting di X pada 27 Januari 2025, Google menyatakan akan mengikuti praktik lama untuk menerapkan perubahan nama lokasi sesuai pembaruan resmi pemerintah yang merujuk pada Geographic Names Information System (GNIS).
Foto: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images
Rencana setop hibah dan pinjaman federal
Pada Senin (27/01), Trump menginstruksikan badan-badan federal untuk menghentikan sementara pencairan hibah dan pinjaman federal di seluruh AS. Kebijakan ini dianggap mengancam program vital seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan bencana. Namun, seorang hakim federal memblokir sementara rencana tersebut beberapa menit sebelum kebijakan dijadwalkan berlaku pada Selasa (28/01) malam.
Foto: Jim Watson/AFP/Getty Images
Larang atlet transgender di olahraga perempuan
Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang atlet transgender berkompetisi dalam olahraga perempuan dan anak perempuan, Rabu (05/02). Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan untuk membatasi hak LGBTQ+. Perintah ini juga menyatakan bahwa negara hanya akan mengakui dua jenis kelamin, pria dan perempuan. Sekolah yang melanggar aturan ini berisiko kehilangan dana federal.
Foto: Andres Caballero-Reynolds/AFP
Pembekuan dana USAID ke 130 negara
Keputusan Presiden Trump untuk menangguhkan dana bantuan USAID telah menghentikan proyek-proyek di sekitar 130 negara, termasuk Indonesia, berdampak dramatis pada jutaan orang dan pekerja bantuan. Trump menuduh USAID melakukan pemborosan, dengan menulis di Truth Social, "Sepertinya miliaran dolar telah dicuri di USAID.” Namun, ia tidak memberikan bukti apa pun.
Foto: Sofia Toscano/colprensa/dpa/picture alliance
Satgas DOGE untuk efisiensi
Satuan Tugas Department of Government Efficiency (DOGE) dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk merombak sistem birokrasi federal. DOGE, yang dipimpin oleh Elon Musk, bertujuan mengurangi peraturan, pengeluaran, dan staf pemerintah. Banyak pihak mengkritik minimnya transparansi dalam perekrutan tim DOGE dan mempertanyakan jika tim tersebut telah melalui pemeriksaan terkait kesesuaian dan keamanan.
Foto: Andrew Harnik/Getty Images via AFP
Keinginan AS ambil alih Gaza
Presiden Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Jalur Gaza. Usulan ini disampaikan saat kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke AS, Selasa (04/02). "AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan sebuah pekerjaan. Kami akan memilikinya. Dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata lainnya di tempat tersebut," kata Trump.
Foto: Khalil Ramzi/REUTERS
Kenaikan tarif impor baja dan alumunium
Trump mengumumkan tarif 25% untuk impor baja dan aluminium, berlaku Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan "membuat Amerika kaya kembali," kata dia. Namun, banyak ekonom menolak asumsi ini, dan menyatakan justru merugikan semua pihak. Tarif dimaksudkan melindungi produsen dalam negeri, tetapi industri AS masih bergantung pada impor logam, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memicu inflasi.
Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia
10 foto1 | 10
"Partai Republik punya waktu sampai tengah malam ini untuk bersikap serius," lanjut Schumer.
Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik menyatakan tidak akan menerima perubahan apa pun pada rancangan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah rancangan yang sederhana dan “bersih” sehingga seharusnya tidak menimbulkan kontroversi.
Trump bahkan mengunggah video deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menyerang Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.
Video tersebut mengejek Jeffries dan Schumer dengan kata-kata kasar, secara keliru menggambarkan mereka seolah-olah mengumumkan rencana untuk menarik imigran ilegal dengan berbagai manfaat. Dalam video itu, Jeffries digambarkan mengenakan sombrero dan kumis lebat dengan latar musik mariachi.
Iklan
Ratusan ribu pegawai pemerintah terancam "dirumahkan"
Dampak pastinya belum sepenuhnya jelas, tetapi dalam kondisi penutupan, operasi pemerintahan yang dianggap tidak esensial akan dihentikan sementara. Artinya, ratusan ribu pegawai pemerintah federal akan sementara tidak menerima gaji.
Penutupan ini juga bisa mengganggu pembayaran beberapa tunjangan sosial. Lembaga-lembaga federal telah menyusun rencana darurat jika pendanaan dihentikan. Rencana tersebut mencakup kantor mana yang tetap buka dan pegawai mana yang akan dirumahkan sementara.
Elon Musk Berseteru dengan Orang di Balik Tarif Trump
01:16
This browser does not support the video element.
Menjelang penutupan, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan akan memberhentikan sementara seperempat stafnya. Namun, fungsi pemerintahan lain seperti misi luar angkasa NASA dan perlindungan perbatasan akan tetap berjalan.
“Kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka adalah Demokrat, mereka akan jadi Demokrat,” kata Trump sebelum penutupan diberlakukan.
Langkah ini akan menambah penderitaan pegawai pemerintah setelah pemecatan massal yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder Elon Musk pada awal tahun ini.
Taman nasional tetap buka sebagian
Layanan Taman Nasional berencana memberhentikan sementara sekitar 9.200 orang pekerjanya, hampir dua pertiga dari total karyawannya, selama penutupan pemerintah federal. Ini adalah rencana darurat yang dirilis beberapa jam sebelum penutupan dimulai.
Rencana tersebut menyebutkan bahwa “taman, tempat pengamatan, jalur pendakian, dan monumen terbuka umumnya akan tetap dapat diakses oleh pengunjung.”
Namun, situs-situs bisa ditutup jika mengalami kerusakan atau jika sampah menumpuk terlalu banyak.
Layanan taman memiliki lebih dari 400 lokasi, termasuk taman-taman populer seperti Great Smoky Mountain, Zion, Yellowstone, dan Grand Canyon..
Selama penutupan pemerintah federal terakhir, ketika taman nasional tetap dibuka, para pengunjung merusak bahkan menebang pohon Joshua, padahal pohon ini butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk tumbuh dewasaFoto: Wirestock/IMAGO
Menjelang penutupan ini, Asosiasi Konservasi Taman Nasional memperingatkan agar taman tidak dibiarkan tetap buka karena berisiko mengalami kerusakan.
Banyak taman nasional tetap buka selama penutupan 35 hari pada masa jabatan pertama Trump.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris