Fatah dan Hamas muncul sebagai dua kekuatan politik utama dalam gerakan kemerdekaan Palestina. Tetapi ada perbedaannya. Misalnya dalam strategi, dalam hal penentuan nasib dan status kemitraan politik mereka.

Didirkan 1950-an oleh Yasser Arafat (foto), dan dipimpinnya hingga meninggal 2004. Partai sekuler ini awalnya berupaya dirikan negara Palestina lewat gerilya. Fatah jadi kekuatan utama dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dibentuk 1964 sebagai representasi berbagai faksi yang ingin menentukan nasib sendiri. Fatah berarti "kemenangan".

Organisasi militan ini didirikan Sheikh Ahmed Yassin 1987 dengan sokongan Ikhwanul Muslimin dan anggota PLO yang religius. Partai keagamaan ini mulai naik pamornya 1993, ketika menampik Kesepakatan Oslo, di mana PLO yang dipimpin Fatah setuju bahwa Israel punya hak untuk eksis. Hamas singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah yang berarti Gerakan Perlawanan Islam.

Tujuannya sama: penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Tapi caranya berbeda. Setelah akhiri perang gerilya terhadap Israel, Fatah jadi mitra perundingan utama di pihak Palestina. Mereka setujui solusi 2 negara dengan Yerusalem sebagai ibukota bersama. Sebaliknya Hamas tidak terima eksistensi Israel, dan serukan penghancurannya. Foto: Perayaan Hari Bencana di Gaza terkait pendirian Israel 1948.

Fatah tidak diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Tetapi pemerintah AS mengklasifikasikan Organisasi Abu Nidal dan Brigade Al Aqsa yang punya hubungan dengan Fatah, sebagai kelompok teroris. Sementara Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Israel dan Uni Eropa.

Koalisi Hamas-Fatah dibubarkan Presiden Mahmoud Abbas setelah Hamas mendesak pemerintah otonomi Palestina keluar dari Jalur Gaza (2006/2007). Setelahnya Hamas berkuasa di Jalur Gaza, dan Fatah di Tepi Barat Yordan. 2011 mulai ada pendekatan lewat pembicaraan menuju rekonsiliasi yang disokong Mesir. Foto: Dua orang kenakan topeng Presiden Mahmoud Abbas dan Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.

Upaya perdamaian antara Hamas dan Fatah sudah digelar berkali-kali. Terakhir, kedua partai berusaha membentuk kabinet persatuan yang beranggotakan menteri-menteri tanpa partai, tahun 2014 Foto: dari kiri: Yasser Arafat, Menlu Israel Shimon Peres dan PM Israel Yitzak Rabin ketika mendapat Nobel Perdamaian 1994 berkat upaya mereka untuk mengadakan perdamaian. Penulis: Kathleen Schuster, Ed.: ml/as

Menurut organisasi hak asasi manusia Betselem, dari tahun 1967 sampai pertengahan 2013, terdapat 125 permukiman resmi Israel dan sekitar seratus "pemukiman liar" yang dibangun di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurut Badan PBB untuk Bantuan Kemanusiaan (OCHA), Israel mencaplok 35 persen dari luas wilayah Yerusalem Timur.

Di Har Homa, di Tepi Barat -- antara Jerusalem dan Bethlehem, Tepi Barat Yordan, dibangun pemukiman Yahudi baru. Pemimpin Palestina menyakini kebijakan pemukiman Israel telah menghancurkan kesempatan solusi dua-negara dan menghambat penyelesaian damai dengan Palestina.

16 wilayah pemukiman dan kawasan pinggiran bakal terpengaruh undang-undang baru yang melegalisasi pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang disengketakan. Pemilik tanah Palestina diberi kompensasi secara finansial, agar pemukim Yahudi bisa tetap berada di sana.

Bagi rumah-rumah di Amona yang telah dibongkar sesuai perintah pengadilan, maka undang-undang baru ini tak berlaku. Padahal dengan undang-undang baru ini kubu pro-pemukiman ingin menghindari pembongkaran pemukiman. Kini 40 keluarga terakhir telah dievakuasi. Hanya empat hari kemudian setelah evakuasi, pembongkaran dimulai.

Sejak akhir 2014 Mahkamah Agung telah memerintahkan pembongkaran Amona. Periode ini diperpanjang beberapa kali. Sampai akhirnya kelompok sayap kanan dan pemukim berusaha untuk mencegah evakuasi dan penghancuran desa. Banyak dari demonstran dari luar wilayah sengaja berunjukrasa di sini. Namun ada juga aksi protes dari warga Palestina.

Pemukim Amona berpikir bahwa wilayah yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 di Tepi Barat adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi kaum Yahudi, seperti termaktub dalam Alkitab. Sekitar 600.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan di Yerusalem Timur. Telah terjadi bentrokan berulang antara pendatang dan warga Palestina.

Sebanyak hampir 4.000 rumah dibangun secara ilegal di tanah pribadi warga Palestina. Penghuni rumah-rumah ini harus dievakuasi atau sebaliknya diberi kepastian hukum berdasar undang-undang baru. Banyak warga di Amona akhirnya bermukim di wilayah tetangga, seperti di sini, di Ofra. Di sini warga mempunyai rumah baru.

Tetapi bahkan di Ofra, tidak semua rumah itu sah secara hukum. Salah satunya rumah ini, sebelum tanggal 5 Maret 2017 wajib dibongkar karena ada berdiri di tanah Palestina. Bahkan keluarga Ben Susan harus meninggalkan rumahnya. Penulis / Penulis: Sabrina Pabst (ap/yf)

Perusahaan listrik Israel mulai menghentikan pasokan energi ke Jalur Gaza. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah Israel memutuskan untuk memangkas pengiriman listrik sebanyak 40% sesuai desakan Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Perkembangan tersebut dilatari kisruh antara pemerintah Palestina di Tepi Barat Yordan dan Hamas di Jalur Gaza. Pemerintahan Otonomi di Ramallah selama ini membayar tagihan listrik untuk Jalur Gaza. Namun Presiden Mahmud Abbas ingin menggandakan tekanan terhadap kelompok garis keras tersebut dan mengurangi pembayaran tagihan listrik.

Padahal ketersediaan listrik untuk dua juta penduduk Palestina di Jalur Gaza saat ini pun sudah sangat kritis. Setiap rumah hanya mendapat jatah listrik selama tiga hingga empat jam per hari. Dengan pengurangan tersebut jatah listrik harian akan berkurang menjadi cuma dua jam. Sebagian yang mampu membeli generator listrik berbahan bakal diesel.

Israel selama ini menyuplai listrik berkapasitas 125 megawatt, atau sekitar 30% dari total kebutuhan energi di Jalur Gaza. Untuk memenuhi kebutuhan listrik buat dua juta penduduk Gaza dibutuhkan pasokan listrik sebesar 450 megawatt. Tapi kapasitas yang ada saat ini hanya mencapai 150 megawatt.

Kini pengamat mengkhawatirkan pecahnya konflik baru di Timur Tengah. Pekan lalu Hamas mengatakan sikap Israel dan manuver Mahmud Abbas bertanggungjawab atas "konsekuensi buruk" kelangkaan listrik. Organisasi radikal itu juga menyebut penghentian pasokan listrik sebagai perkembangan yang "berbahaya."

"Kebijakan ini menghukum semua orang, tidak cuma Hamas. Untuk apa? kami tidak mengerti," kata Samir Zaqout dari Organisasi HAM Al-Mezan kepada Al-Jazeera. PBB juga mengkhawatirkan munculnya krisis kesehatan. Saat ini pun 13 rumah sakit dan 54 klinik di Jalur Gaza yang harus bergantung pada generator listrik mengalami kekurangan dana untuk membeli bahan bakar.

Setidaknya 65 persen penduduk Jalur Gaza hidup di bawah garis kemiskinan, 72% mengalami kelangkaan pangan dan 80% hidup dari bantuan internasional, menurut laporan EU-Mediterranean Human Rights Monitor. Tahun 2016 lalu tingkat pengangguran di Jalur Gaza meningkat tajam menjadi 43%, yang tertinggi sejak satu dekade terakhir.

Alaa al-Daly bermimpi mengibarkan bendera negaranya di ajang Asian Games di Jakarta, Agustus mendatang. Ia adalah atlet sepeda yang sedianya akan mewakili Palestina pada perhelatan akbar olahraga terbesar se-Asia tersebut. Namun apa daya, nasib berkata lain.

Pemuda berusia 21 tahun itu ditembak serdadu Israel ketika menghadiri aksi demonstrasi mengenang hari Nakba di perbatasan Israel dan Jalur Gaza. Akibatnya, kaki kanan Alaa harus diamputasi - sebuah vonis mati untuk seorang atlet.

Alaa mengaku tidak mengetahui aksi damai di perbatasan akan berubah menjadi insiden berdarah. Setidaknya 16 demonstran tewas dihujani peluru oleh serdadu Israel. Sementara 16 orang lain mengalami nasib seperti Alaa. Kendati beruntung masih hidup, peristiwa tersebut mengubah hidupnya untuk selamanya.

Kaki Alaa mungkin masih bisa diselamatkan seandainya ia mendapat pengobatan yang baik di luar negeri. Buat penduduk Jalur Gaza, satu-satunya layanan medis yang paling berkualitas hanya terdapat di Israel. Nahas buat sang atlet, militer Israel menolak mengabulkan permohonannya lantaran ia terlibat dalam aksi demonstrasi di perbatasan.

"Setiap bentuk permohonan layanan medis oleh teroris atau demonstran yang ikut serta dalam aksi berdarah akan ditolak," tulis IDF dalam pernyataannya. "Warga asing tidak memiliki hak untuk memasuki Israel, termasuk warga Palestina yang hidup di Jalur Gaza." Aksi demonstrasi yang berlangsung selama berhari-hari itu menyisakan 31 korban jiwa.

Alaa adalah satu dari sedikit atlet Palestina yang bisa berlaga di turnamen internasional. Ia bahkan atlet sepeda pertama yang diproyeksikan untuk tampil di ajang dunia. Kini Alaa bertekad melanjutkan mimpinya di ajang Paralimpiade atau Asian Para Games. Namun untuk itu ia harus terlebih dahulu berlatih berjalan untuk kelak bisa kembali menggowes sepeda.