Kembali pada tahun 1995, Kongres AS mengesahkan apa yang disebut Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, yang menyatakan bahwa Yerusalem "harus diakui sebagai ibu kota negara Israel." Tindakan itu juga memungkinkan presiden duduk menunda langkah tersebut dengan menandatangani surat pernyataan setiap enam bulan.

Selama kampanye presiden AS tahun 2016, saat Donald Trump jadi kandidat Partai Republik, ia berjanji bahwa, jika terpilih, ia akan merelokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, dengan menggambarkan kota suci itu sebagai "ibukota abadi orang-orang Yahudi." Janji Trump menyalakan semangat di Israel dan memenangkan banyak pemilih Yahudi dan konservatif di AS.

Pada Mei 2017, Trump menjadi presiden AS pertama yang mengunjungi Tembok Barat. Situs ini terletak di Kota Tua Yerusalem, yang diduduki pasukan Israel saat Perang Enam Hari 1967. Menurut laporan, Trump mempertimbangkan untuk memenuhi janji Yerusalem-nya selama kunjungan itu, tetapi ia disarankan untuk mengurungkan langkah itu supaya ketegangan regional tidak terpicu.

Saat pidato di Gedung Putih pada 6 Desember 2017, Trump mengatakan dia telah "memutuskan sudah waktunya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel". Ia menambahkan langkah itu adalah "pengakuan atas kenyataan." Trump mengutip UU Kedutaan Besar Yerusalem sebagai salah satu alasan di balik keputusannya.

Setelah pengumuman Trump, ribuan Muslim di seluruh dunia berpartisipasi dalam demonstrasi memprotes keputusannya yang kontroversial. Para pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan, membakar bendera dan meneriakkan slogan anti-Israel di negara-negara termasuk Irak, Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia dan Kashmir yang dikuasai India.

Aksi protes pun pecah di Eropa. Di Jerman, pada tanggal 8 Desember 2017, sebagian besar demonstran Muslim menghadiri rapat umum di dekat kedutaan AS di Gerbang Brandenburg Berlin, melambai-lambaikan bendera Palestina. Pemerintah Jerman termasuk di antara mereka yang memperingatkan langkah Trump.

Pada 21 Desember 2017, sidang darurat Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk keputusan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara memberikan suara mendukung langkah tersebut, sementara sembilan suara menentangnya dan 35 negara abstain. Pemungutan suara dilakukan setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem.

23 Februari, Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan mempercepat relokasi kedutaan ke Yerusalem. "Pembukaannya akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel," kata juru bicara Deplu AS Heather Nauert. Peringatan itu jatuh pada tanggal 14 Mei. Selama kunjungan ke Yerusalem a bulan Januari, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan dia tidak yakin langkah itu akan selesai sebelum akhir 2019.

7 Mei, pemerintah Israel pasang rambu-rambu jalan pertama yang mengarah ke kedutaan AS di Yerusalem. Tanda-tanda itu dipasang di sisi selatan kota oleh konsulat AS. Walikota Yerusalem Nir Barkat menggantung tanda pertama. Ia menyatakan, "Ini bukan mimpi, itu kenyataan. Yerusalem adalah ibukota abadi orang-orang Yahudi dan dunia mulai menyadari fakta ini." Penulis: D.Martin (ap/ml)

Tanggal 14 Mei 1948, tokoh Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang independen. Dia menggarisbawahi latar belakang sejarah keagamaan Yahudi. "Orang-orang tetap percaya dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap mereka kembali ke sana," katanya menegaskan kelahiran negara bagi warga Yahudi tersebut.

Peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh rezim NAZI Jerman, yang dinamakan Holocaust adalah latar belakang kuat yang mendasari kepentingan pendirian Negara Israel. Foto di atas menunjukkan orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz setelah pembebasan.

"Nakba", artinya "bencana", Itulah kata yang digunakan warga Palestina pada hari yang sama. Sekitar 700.000 warga Arab yang tinggal di Palestina saat itu harus melarikan diri dengan tibanya gelombang pendatang Yahudi yang ingin menetap di negara barunya. Pendirian Israel menjadi awal konflik Israel-Palestina dan dunia Arab, yang tidak terselesaikan sampai sekarang, 70 tahun kemudian.

Ketegangan dengan negara-negara Arab di wilayah itu pecah saat 'Perang Enam Hari' terjadi pada Juni 1967. Militer Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir, Yordania dan Suriah, lalu menduduki kawasan Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan dan konflik berkepanjangan hingga kini.

Pembangunan permukiman Yahudi di kawasan yang diduduki memperburuk konflik dengan Palestina, yang sebenarnya dijanjikan untuk mendirikan negara. Otoritas Palestina menuduh Israel menjalankan politik yang berupaya menihilkan harapan pendirian Negara Palestina Merdeka. Israel tidak mengindahkan protes internasional yang menentang pembangunan permukiman Yahudi.

Akhir 1987, warga Palestina melakukan mobilisasi untuk menentang pendudukan Israel. Kerusuhan menyebar di wilayah permukiman Palestina dari Gaza sampai Yerusalem Timur. Kerusuhan itu menggagalkan Kesepakatan Oslo dari tahun 1993 — kesepakatan pertama yang dicapai dalam perundingan langsung antara perwakilan pemerintah Israel dan pihak Palestina, yang diwakili oleh PLO.

Presiden AS Bill Clinton (tengah) menengahi konsultasi perdamaian antara PM Israel Yitzhak Rabin (kiri) dan pimpinan PLO Yasser Arafat (kanan). Perundingan itu menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang memuat pengakuan kedua pihak atas eksistensi pihak lain. Namun harapan perdamaian pupus ketika Rabin dibunuh oleh seorang warga Yahudi radikal dua tahun kemudian.

Rabin ditembak pengikut radikal kanan pada 4 November 1995 ketika akan meninggalkan acara demonstrasi damai di Tel Aviv. Foto di atas menunjukkan Shimon Peres yang kemudian menggantikan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Kursi kosong di sebelahnya adalah tempat duduk Rabin.

Tahun 2002, setelah rangkaian aksi kekerasan dan teror selama Intifada II, Israel mulai membangun tembok pemisah sepanjang 107 kilometer atas alasan keamanan. Tembok ini memisahkan wilayah Israel dan Palestina di wilayah Tepi Barat. Proyek tembok pemisah sekarang masih dilanjutkan dan menurut rencana panjangnya akan mencapai 700 kilometer. (Teks: Kersten Knipp/hp/ts)

Alaa al-Daly bermimpi mengibarkan bendera negaranya di ajang Asian Games di Jakarta, Agustus mendatang. Ia adalah atlet sepeda yang sedianya akan mewakili Palestina pada perhelatan akbar olahraga terbesar se-Asia tersebut. Namun apa daya, nasib berkata lain.

Pemuda berusia 21 tahun itu ditembak serdadu Israel ketika menghadiri aksi demonstrasi mengenang hari Nakba di perbatasan Israel dan Jalur Gaza. Akibatnya, kaki kanan Alaa harus diamputasi - sebuah vonis mati untuk seorang atlet.

Alaa mengaku tidak mengetahui aksi damai di perbatasan akan berubah menjadi insiden berdarah. Setidaknya 16 demonstran tewas dihujani peluru oleh serdadu Israel. Sementara 16 orang lain mengalami nasib seperti Alaa. Kendati beruntung masih hidup, peristiwa tersebut mengubah hidupnya untuk selamanya.

Kaki Alaa mungkin masih bisa diselamatkan seandainya ia mendapat pengobatan yang baik di luar negeri. Buat penduduk Jalur Gaza, satu-satunya layanan medis yang paling berkualitas hanya terdapat di Israel. Nahas buat sang atlet, militer Israel menolak mengabulkan permohonannya lantaran ia terlibat dalam aksi demonstrasi di perbatasan.

"Setiap bentuk permohonan layanan medis oleh teroris atau demonstran yang ikut serta dalam aksi berdarah akan ditolak," tulis IDF dalam pernyataannya. "Warga asing tidak memiliki hak untuk memasuki Israel, termasuk warga Palestina yang hidup di Jalur Gaza." Aksi demonstrasi yang berlangsung selama berhari-hari itu menyisakan 31 korban jiwa.

Alaa adalah satu dari sedikit atlet Palestina yang bisa berlaga di turnamen internasional. Ia bahkan atlet sepeda pertama yang diproyeksikan untuk tampil di ajang dunia. Kini Alaa bertekad melanjutkan mimpinya di ajang Paralimpiade atau Asian Para Games. Namun untuk itu ia harus terlebih dahulu berlatih berjalan untuk kelak bisa kembali menggowes sepeda.