Buat politisi korup, mafia kakap, gembong narkoba atau penilap pajak, tindak pecucian uang adalah satu-satunya cara menyelamatkan harta. Antara 2002-2011 saja Cina mencatat aliran dana ilegal ke luar negeri sebesar 1,8 triliun US dollar. Dalam periode yang sama Rusia kehilangan 880 miliar US dollar, dan Malaysia 370 miliar USD. Total duit haram di seluruh dunia saat ini mencapai 5,4 triliun USD

Cara paling umum adalah dengan menitipkan uang melalui berbagai perusahaan offshore di surga pajak seperti Panama atau Hongkong. Perusahaan ini tidak memiliki apa pun kecuali sebuah papan nama, rekening dan alamat. Berbagai kantor hukum atau bank menawarkan jasa pembentukan perusahaan papan nama dengan biaya 1000 US dollar. Lantaran bentuknya, pemilik perusahaan offshore hampir mustahil diketahui.

Pejabat korup atau kelompok mafia di Cina punya cara unik menilap uang curian. Untuk itu mereka biasanya mengandalkan jasa operator junket. Perusahaan jasa itu akan menukar uang tunai dengan koin judi dengan tarif 20%. Pemilik uang lalu akan berjudi dengan koin tersebut dan hasilnya, yang berupa uang bersih, bisa disimpan di bank lokal atau ditransfer ke perusahaan offshore.

Dunia gelap finansial mengenal profesi Smurf. Berbeda dengan tokoh kartun berbadan biru itu, Smurf adalah penyeda jasa pencucian uang. Seorang smurf biasanya bertugas memecah uang haram dalam jumlah kecil dan didepositokan ke rekening yang berbeda-beda. Tujuannya adalah supaya menghindar kewajiban melaporkan transaksi keuangan. Pemilik juga bisa meminta Smurf untuk mengambil atau memindahkan uang.

Intan sudah menjadi mata uang resmi dunia kriminal. Pasalnya transaksi dengan batu mulia yang satu ini sulit diawasi dan mudah diseludupkan. Tahun 2008 silam seorang konsultan bank UBS, Swiss, bercerita bagaimana pelanggan kaya selalu disarankan membeli intan dan diseludupkan di dalam pasta gigi supaya lolos dari pemeriksaan bandar udara.

Kebanyakan pengemplang pajak atau koruptor akan menginvestasikan ulang duit haram yang telah dicuci, entah itu dengan berjudi di lantai bursa, membuka rumah judi atau bahkan membuka usaha legal seperti klub malam, bar, atau bengkel mobil. Kroni di sekitar Presiden Rusia Vladimir Putin misalnya pernah tercatat meminjam uang lewat perusahaan offshore untuk dipinjamkan kembali dengan bunga tinggi.

Cina dikenal sebagai salah satu negara yang paling keras dalam menindak pelaku korupsi. Mereka yang terbukti merugikan negara lebih dari 100.000 yuan atau setara 215 juta rupiah akan dihukum mati. Salah satunya Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian China ini terbukti korupsi dan dihukum mati. Vonis ini marak diberlakukan semenjak Xi Jinping menjabat sebagai presiden negeri tirai bambu tersebut

Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegah Rasuah (BPR) dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku korupsi.

Jepang tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai korupsi. Di sini pelaku korupsi akan diganjar hukuman maksimal 7 tahun penjara. Namun karena budaya malu di negeri matahari terbit ini masih sangat kuat, korupsi bak aib besar bagi seorang pejabat negara. Tahun 2007 silam Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Toshikatsu Matsuoka melenyapkan nyawa sendiri di tengah skandal korupsi.

Korupsi juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, salah satunya Jerman. Negeri di jantung Eropa ini sebetulnya sudah memiliki sistem transparansi keuangan yang baik. Namun, jika seseorang terbukti korupsi ia wajib mengembalikan seluruh uang yang dikorupsi dan mendekam rata-rata lima tahun di penjara.

Di negeri ginseng ini para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena dikucilkan oleh keluarganya dan tak kuat menahan rasa malu atas kasus korupsi yang menjeratnya, ia memilih bunuh diri dengan lompat dari tebing.

Amerika tidak menerapkan hukuman mati bagi para pelaku koruptor di negaranya karena alasan hak asasi manusia. Biasanya para pelaku koruptor akan divonis 5 tahun penjara plus membayar denda sebesar 2 juta dollar. Adapun mereka yang masuk kedalam kategori kasus korupsi berat, terancam hukuman kurung maksimal 20 tahun penjara.

Indonesia diketahui terus berbenah dalam memerangi tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Di Indonesia pelaku korupsi divonis maksimal 20 tahun penjara, namun terkadang itu juga tidak diterapkan sampai akhir. Nantinya mereka akan mendapatkan remisi. Tak sedikit juga yang divonis dengan hanya tiga atau empat tahun penjara. (rap/rzn)