Invasi Rusia ke Ukraina serta hubungan diplomatik Amerika Serikat (AS) dan Cina yang semakin memburuk juga tak luput jadi sorotan utama, di mana Menlu AS Antony Blinken, Menlu Rusia Sergey Lavrov, dan Menlu Cina Qin Gang, akan turut hadir sebagai mitra dialog ASEAN.
Para diplomat tertinggi ASEAN, yang meliputi negara Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, terlebih dahulu akan bertemu pada hari Selasa (11/07) dan Rabu (12/07), sebelum akhirnya bergabung dengan rekan Asia dan Barat dalam pertemuan pada hari Kamis (13/07) dan Jumat (14/07).
ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia
Sejak mengambil alih keketuaan bergilir ASEAN, Indonesia telah menyelenggarakan sekitar 110 pertemuan dengan berbagai kelompok di Myanmar, serta turut memberikan bantuan kemanusiaan untuk terus membangun kepercayaan antarnegara, ungkap Menlu Indonesia Retno Marsudi.
Iklan
"ASEAN begitu prihatin dengan meningkatnya aksi kekejaman di Myanmar yang telah mengakibatkan banyaknya korban sipil dan hancurnya fasilitas umum," kata Retno dalam konferensi pers pada hari Jumat (07/07). "Ini harus segera dihentikan," tegasnya.
Dua bulan lalu, sebuah konvoi bantuan yang membawa perwakilan kedutaan besar Indonesia dan Singapura dalam misi bantuan ASEAN kepada para pengungsi Myanmar, ditembaki oleh para penyerang tak dikenal. Beruntungnya, tidak ada seorang pun yang terluka dalam insiden tersebut, demikian laporan televisi pemerintah MRTV.
Pemerintah militer Myanmar sebelumnya telah mengabaikan "rencana lima poin” yang disepakati para kepala negara ASEAN di Jakarta. Rencana lima butir ketika itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, mencakup penghentian kekerasan dan dialog di antara semua pihak yang bertikai, tetapi hingga kini tidak ditanggapi hambar oleh rezim di Myanmar, dengan alasan ASEAN tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri.
Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar
Warga Myanmar melakukan protes nasional menentang kudeta militer. Berbagai kalangan mulai dari dokter, guru, dan buruh menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi Myanmar.
Foto: AFP/Getty Images
Dokter dan perawat di garda depan
Kurang dari 24 jam setelah kudeta militer, para dokter dan perawat dari berbagai rumah sakit mengumumkan bahwa mereka melakukan mogok kerja. Mereka juga mengajak warga lainnya untuk bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil.
Foto: REUTERS
Koalisi protes dari berbagai kalangan
Sejak ajakan pembangkangan sipil tersebut, para pelajar, guru, buruh dan banyak kelompok sosial lainnya bergabung dalam gelombang protes. Para demonstran menyerukan dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Berikan kekuatan kembali kepada rakyat!" atau "Tujuan kami adalah mendapatkan demokrasi!"
Foto: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
Para biksu mendukung gerakan protes
Para Biksu juga turut dalam barisan para demonstran. "Sangha", komunitas monastik di Myanmar selalu memainkan peran penting di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini.
Foto: AP Photo/picture alliance
Protes nasional
Demonstrasi berlangsung tidak hanya di pusat kota besar, seperti Yangon dan Mandalay, tetapi orang-orang juga turun ke jalan di daerah etnis minoritas, seperti di Negara Bagian Shan (terlihat di foto).
Foto: AFP/Getty Images
Simbol tiga jari
Para demonstran melambangkan simbol tiga jari sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta militer. Simbol yang diadopsi dari film Hollywood "The Hunger Games" ini juga dilakukan oleh para demonstran di Thailand untuk melawan monarki.
Foto: REUTERS
Dukungan dari balkon
Bagi warga yang tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa, mereka turut menyuarakan dukungan dari balkon-balkon rumah mereka dan menyediakan makanan dan air.
Foto: REUTERS
Menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi
Para demonstran menuntut dikembalikannya pemerintahan demokratis dan pembebasan Aung San Suu Kyi serta politisi tingkat tinggi lain dari partai yang memerintah Myanmar secara de facto, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota NLD lainnya pada hari Senin 1 Februari 2021.
Foto: Reuters
Dukungan untuk pemerintahan militer
Pendukung pemerintah militer dan partai para jenderal USDP (Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan), juga mengadakan beberapa demonstrasi terisolasi di seluruh negeri.
Foto: Thet Aung/AFP/Getty Images
Memori Kudeta 1988
Kudeta tahun 1988 selalu teringat jelas di benak warga selama protes saat ini. Kala itu, suasana menjadi kacau dan tidak tertib saat militer diminta menangani kondisi di tengah protes anti-pemerintah. Ribuan orang tewas, puluhan ribu orang ditangkap, dan banyak mahasiswa dan aktivis mengungsi ke luar negeri.
Foto: ullstein bild-Heritage Images/Alain Evrard
Meriam air di Naypyitaw
Naypyitaw, ibu kota Myanmar di pusat terpencil negara itu, dibangun khusus oleh militer dan diresmikan pada tahun 2005. Pasukan keamanan di kota ini telah mengerahkan meriam air untuk melawan para demonstran.
Foto: Social Media via Reuters
Ketegangan semakin meningkat
Kekerasan meningkat di beberapa wilayah, salah satunya di Myawaddy, sebuah kota di Negara Bagian Kayin selatan. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Foto: Reuters TV
Bunga untuk pasukan keamanan
Militer mengumumkan bahwa penentangan terhadap junta militer adalah tindakan melanggar hukum dan ''pembuat onar harus disingkirkan''. Ancaman militer itu ditanggapi dengan bentuk perlawanan dari para demonstran, tetapi juga dengan cara yang lembut seperti memberi bunga kepada petugas polisi. Penulis: Rodion Ebbighausen (pkp/ gtp)
Foto: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
12 foto1 | 12
ASEAN terdesak, Myanmar hanya menambah konflik
ASEAN tengah berada di bawah tekanan internasional untukmengatasi krisis di Myanmar. Sedangkan, para anggota ASEAN tampaknya terpecah-belah.
Dewi Fortuna Anwar, direktur lembaga think tank yang berbasis di Jakarta, mengatakan bahwa situasi di Myanmar dapat menjadi masalah jangka panjang, karena terbatasnya kapasitas keterlibatan ASEAN di dalamnya.
"Mereka (Myanmar) bandel. Tekad mereka untuk mempertahankan kekuasaan itu tidak akan berlanjut, karena hanya akan memicu konflik," kata Dewi kepada kantor media AP.
Sebelumnya, Myanmar direncanakan turut mengambil peran untuk mengkoordinasikan keterlibatan ASEAN-Uni Eropa tahun depan. Namun, rencana itu harus batal setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar tersebut. Berbeda dengan Uni Eropa, sejauh ini ASEAN tidak punya kapasitas menjatuhkan sanksi.
Polemik sengketa Laut Cina Selatan
Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam telah lama terlibat dalam konflik teritorial dengan Cina dan Taiwan selama beberapa dekade terakhir.
Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Cina Selatan
Sebanyak 7 negara terlibat dalam konflik teritorial di Laut Cina Selatan, termasuk juga Indonesia. Tapi sebesar apa kekuatan angkatan laut masing-masing negara yang bertikai?
Cina setidaknya memiliki satu kapal induk, yakni Liaoning, dan berniat membangun satu kapal induk lain, Warjag. Selain itu negeri tirai bambu ini juga menguasai 57 kapal selam, 78 kapal fregat dan kapal perusak , 27 korvet, 180 kapal patroli, 52 kapal pendarat dan 523 kapal penjaga pantai. Secara umum Angkatan Laut Cina memiliki 235.000 pasukan yang terbagi dalam tiga armada.
Foto: Reuters/Stringer
Singapura
Meski negara pulau, angkatan laut Singapura hanya memiliki 3.000 pasukan yang bertugas mengamankan wilayah perairan dari perompak. Secara umum negeri jiran ini menguasai 4 kapal selam, 6 kapal fregat dan kapal perusak, 6 kapal korvet, 29 kapal patroli dan 102 kapal penjaga pantai.
Foto: picture-alliance/dpa/J. Drake
Thailand
Meski tidak terlibat konflik secara langsung, posisi Thailand turut dipertimbangkan dalam konflik Laut Cina Selatan. Beranggotakan 44.000 tentara, angkatan laut negeri gajah putih ini memiliki satu kapal induk helikopter buatan Spanyol, HTMS Chakri Naruebet, 9 kapal fregat dan perusak, 7 kapal korvet, 77 kapal patroli, 2 kapal pendarat dan 94 kapal penjaga pantai.
Foto: Ponchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images
Filipina
Dari semua negara, angkatan laut Filipina dengan 24.000 personil termasuk yang paling lemah, terutama jika mempertimbangkan posisinya dalam konflik di Laut Cina Selatan. Jiran di utara ini hanya memiliki 4 kapal fregat buatan Amerika Serikat, 10 unit korvet yang sebagian sudah menua, 66 kapal patroli, 4 kapal pendarat dan 72 kapal penjaga pantai.
Foto: Reuters/Maritime Staff Office of the Defense Ministry of Japan
Vietnam
Vietnam banyak membenahi kekuatan angkatan lautnya sejak beberapa tahun terakhir. Kini angkatan laut Vietnam yang beranggotakan 40.000 serdadu memiliki 7 kapal selam anyar kelas Kilo buatan Rusia, 2 kapal fregat, 7 kapal korvet, 61 kapal patroli, 8 kapal pendarat tank dan 78 kapal penjaga pantai.
Foto: picture-alliance/Russian Look
Indonesia
Belakangan Jakarta meningkatkan pengamanan di perairan Natuna. Saat ini Indonesia adalah kekuatan terbesar kedua setelah Cina dalam konflik di Laut Cina Selatan. TNI AL saat ini memiliki 2 kapal selam, 12 kapal fregat dan perusak, 27 korvet, 64 kapal patroli, 19 kapal pendarat tank dan 43 kapal penjaga pantai. Namun begitu usia armada laut Indonesia juga tergolong yang paling tua di kawasan.
Foto: AFP/Getty Images/J. Kriswanto
Malaysia
Kekuatan angkatan laut Malaysia yang berkekuatan 14.000 personil hampir menyaingi Indonesia. Selain 2 kapal selam anyar buatan Spanyol, Malaysia juga memiliki 10 kapal fregat atau perusak, 4 kapal korvet buatan Jerman, 33 kapal patroli dan 317 kapal penjaga pantai. (rzn/hp - sumber: IISS, SIPRI)
Foto: Getty Images/R. Roslan
7 foto1 | 7
ASEAN dan Cina telah merundingkan "pakta non-agresi”, yang bertujuan untuk mencegah meningkatnya perselisihan antarnegara, tetapi perundingan tersebut mengalami penundaan selama bertahun-tahun.
Washington juga telah menantang klaim teritorial Beijing, yang secara teratur mengerahkan kapal perang dan jet tempur patrolinya. Aksi tersebut membuat Cina semakin agresif dan mengancam beberapa negara tetangga.
"Kami menyatakan keprihatinan kami mengenai perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan angkatan laut yang terus meningkat di kawasan ini, yang dapat menyebabkan salah perhitungan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, serta stabilitas regional," kata para menteri luar negeri ASEAN, tanpa menjelaskan lebih lanjut rancangan komunike yang disebutkan.
Sedangkan, Dewi Fortuna Anwar berpendapat bahwa ASEAN tidak memiliki solusi yang mampu meredakan sengketa Laut Cina Selatan, dan hanya dapat mengambil beberapa langkah pengendalian untuk mencegah konflik yang lebih besar.