Kekurangan Supir, Inggris Kerahkan Tentara Distribusikan BBM
28 September 2021
Kurangnya pengemudi truk pengangkut bahan bakar telah mendorong pemerintah Inggris membuat serangkaian langkah lanjutan dan berencana mengerahkan tentara untuk melakukan pengiriman BBM.
Iklan
Pemerintah Inggris pada Senin (27/09) mengumumkan, pengemudi truk tangki BBM Angkatan Darat Inggris akan dikerahkan untuk mendistribusikan bahan bakar minyak, BBM. Dalam kondisi siaga, tentara yang dilibatkan akan bertugas mengurangi tekanan rantai pasokan dan lonjakan permintaan bahan bakar lokal, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Pengemudi truk tangki BBM militer disiagakan di sejumlah lokasi yang paling dibutuhkan dan memberikan jaminan pasokan bahan bakar. Namun, sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka akan menerima pelatihan khusus.
Menteri urusan Ekonomi, Bisnis dan Strategi Industri, Kwasi Kwarteng menyatakan, Inggris memiliki "pasokan bahan bakar yang kuat."
"Namun, kami menyadari ada masalah rantai pasokan di stasiun bahan bakar dan mengambil langkah-langkah untuk meringankannya sebagai prioritas,'' katanya.
Panic buying memperburuk krisis pasokan BBM yang dipicu oleh kurangnya pengemudi truk pasca-Brexit. Pengemudi truk tangki BBM yang biasanya mengirimkan bahan bakar ke berbagai stasiun pengisian, mayoritasnya adalah warga Uni Eropa yang visanya tidak lagi diperpanjang.
Kementerian Lingkungan menyatakan, Inggris tidak sedang menghadapi kekurangan bahan bakar, tetapi gangguan hanya terjadi pada titik pengiriman. "Yang paling penting adalah orang hanya membeli bensin seperti biasa. Tidak ada kekurangan," kata Sekretaris Lingkungan George Eustice kepada wartawan.
Juru bicara Johnson pada Senin (27/09), mengatakan pemerintah tidak berpuas diri dan berjanji mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mengirimkan bahan bakar ke pompa bensin. "Apa yang kami lakukan sebagai pemerintah yang bertanggung jawab adalah mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan, jika diperlukan akan ada tindakan lebih lanjut," kata juru bicara itu.
Iklan
Bagaimana Inggris atasi kekurangan pengemudi truk?
Kekurangan pengemudi truk - yang terjadi sebagai akibat pandemi, tenaga kerja yang menua, eksodus pekerja asing, dan kondisi kerja yang tidak menguntungkan - menyebabkan serangkaian kejadian tidak terduga setelah resmi keluarnya Inggris dari Uni Eropa allias Brexit tahun lalu.
Pemerintah Inggris mengatakan, akan mengeluarkan 5.000 visa tiga bulanan untuk pengemudi truk mulai Oktober dan 5.500 visa tambahan untuk pekerja di bidang pabrik pengolahan unggas. Sebuah langkah yang dinilai banyak kalangan tidak akan sukes. Juga Konfederasi Industri Inggris menyebut, jumlah itu jauh dari yang dibutuhkan.
Perwakilan pengemudi truk Eropa juga skeptis, para pengemudi dari Uni Eropa berminat datang ke Inggris dengan visa smentara yang akan berakhir pada 24 Desember 2021. Pertimbangan lainnya, di Uni Eropa permintaan akan pegemudi truk juga tinggi dengan upah yang lebih bagus dibanding di Inggris.
Brexit: Tarik Ulur Politik Inggris Keluar Dari Uni Eropa
Inggris kejutkan dunia dengan hasil referendum 23 Juni 2016 yang sepakat keluar dari Uni Eropa. Mulailah rentang waktu penuh kisruh, tarik uluk dan adu kekuatan politik di Eropa terkait Brexit.
Foto: picture-alliance/empics/Y. Mok
Juni 2016: Kehendak Rakyat Inggris
Hasil referendum yang diumumkan 24 Juni 2016, hampir 52 persen dari pemilih setuju, Inggris keluar dari Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris saat itu, David Cameron dari partai konservatif menerima "kehendak rakyat Inggris, dan mengundurkan diri sehari setelah referendum..
Foto: picture-alliance/dpa/A. Rain
Juli 2016: Brexit berarti Brexit
Mantan Menteri Dalam Negeri, Theresa May gantikan posisi Cameron sebagai Perdana Menteri pada 11 Juli. Ia menjanjikan´Brexit berarti Brexit´. Sebelumnya, May diam-diam dukung kampanye Inggris tetap di Uni Eropa. Dia tidak secara jelas mengatakan kapan akan memulai pembicaraan diberlakukannya Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa terkait masa dua tahun sebelum Inggris resmi keluar Uni Eropa.
Foto: Reuters/D. Lipinski
Maret 2017: Kami siap Berpisah
May tandatangani nota diplomatik untuk memulai Pasal 50, 29 Maret. Beberapa jam kemudian, Duta Besar Inggris untuk UE, Tim Barrow serahkan nota itu kepada Presiden Dewan Eropal, Donald Tusk. Inggris dijadwalkan keluar dari Uni Eropa 29 Maret 2019. Tusk merespon nota itu dengan komentar: “Kami sudah siap berpisah. Terima kasih dan selamat tinggal”.
Foto: picture alliance / Photoshot
Juni 2017: Perundingan Dimulai
Menteri Brexit, David Davis dan ketua jururunding UE, Michel Barnier memulai perundingan di Brussel pada 19 Juni. Perundingan pertama diakhiri dengan kesepakatan Inggris akan mematuhi aturan UE terkait sisa negosiasi. Tahap pertama membahas persyaratan keluarnya Inggris dan tahap kedua membahas hubungan UE dan Inggris pasca-Brexit.
Foto: picture alliance/ZUMAPRESS.com/W. Daboski
Juli – Oktober 2017: Uang, Hak-hak dan Irlandia
Tahap kedua perundingan dimulai dengan berfoto bersama tim Inggris yang terlihat tak siap. Perundingan gagal raih kemajuan terkait tiga masalah pasca-Brexit: Berapa banyak yang masih harus dibayar Inggris ke anggaran UE, bagaimana dengan hak warga negara UE dan Inggris dan apakah Inggris tetap dapat membuka perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara.
Foto: Getty Images/T.Charlier
November 2017: May Tunjukkan Kemajuan?
Kemajuan baru terlihat setelah putaran perundingan ke-6 di awal November. Inggris setuju untuk membayar 57 miliar Euro atau sekitar Rp 900 triliun sebagai “biaya perceraian”. Awalnya May hanya mau membayar 20 juta, padahal UE telah menghitung biayanya sebesar 60 juta Euro. Laporan konsensi Inggris ini memicu kemarahan di kalangan politikus dan media pro-Brexit.
Foto: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
Desember 2017: Maju ke fase ke-2
Para pimpinan dari 27 anggota UE secara resmi menyetujui “kemajuan yang cukup” itu untuk diteruskan ke fase kedua: transisi periode pasca-Brexit dan masa depan hubungan perdagangan UE-Inggris. Perdana Menteri Theresa May mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan ini, sebaliknya Presiden Dewan Eropa, Tusk memperingatkan bahwa perindingan putaran kedua akan “sangat sulit.
Foto: picture-alliance/AP Photo/dpa/O. Matthys
September 2018: Tidak ada ceri untuk Inggris
Proposal May tidak berjalan mulus. Pada pertemuan puncak di Salzburg akhir September, para pimpinan UE sampaikan kepada May bahwa proposalnya tidak dapat diterima. Presiden Dewan Eropa,Tusk menyindir May lewat Instagram dengan postingan foto mereka yang sedang melihat sepotong kue: “Sepotong kue barangkali? Maaf, tidak ada ceri”. Ini sindiran bahwa Inggris cuma mau keuntungan sepihak dari Eropa.
Foto: Reuters/P. Nicholls
November 2018: Kemajuan di Brussel
Para pimpinan UE dukung draft kesepakatan perceraian serta deklarasi politis soal hubungan pasca-Brexit setebal 585 halaman. Draft ini dikecam habis anggota parlemen yang pro maupun kontra Brexit dalam perdebatan di Parlemen Inggris beberapa minggu sebelumnya. Menteri Brexit, Dominic Raab bersama dengan beberapa menteri mencoba memicu mosi tidak percaya di bulai Mei.
Foto: Getty Images/AFP/E. Dunand
Desember 2019: May Lolos Dari Mosi Tidak Percaya
Menghadapi oposisi yang sulit, May menunda pemungutan suara di parlemen pada 10 Desember. Besoknya ia bertemu Kanselir Jerman, Angela Merkel untuk mencari kepercayaan diri dalam meyakinkan para anggota parlemen yang skeptis kembali ke kesepakatan. Sementara ia pergi, anggota parlemen dari Partai Konservatif ajukan mosi tidak percaya. May menang mosi kepercayaan di hari berikutnya.
Foto: Getty Images/S. Gallup
Januari 2019: Kesepakatan ditolak
Kesepakatan Brexit May, ditolak Parlemen Inggris dengan 432 suara dan hanya 202 suara mendukungnya. Sebagai respon hasil tersebut, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk sarankan agar Inggris tetap bertahan di Uni Eropa. Partai Buruh Inggris menyerukanmosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Ini adalah tantangan berat dalam kepemimpinan kedua May dalam bulan-bulan terakhir.
Foto: Reuters
11 foto1 | 11
Masalah lain yang timbul pasca-Brexit
Selain menghadapi masalah pasokan BBM dan logistik untuk Supermarket, Inggris juga masih dipusingkan masalah perbatasan perairan dengan Eropa. Pulau Jersey misalnya, rumah bagi lebih dari 100.000 warga adalah wilayah terbesar di Kepulauan Channel yang berada di utara Prancis. Seperti di Guernsey, wilayah pemerintahannya sendiri bukan bagian dari Inggris Raya dan rakyatnya tidak memilih dalam referendum Brexit 2016. Namun, Jersey dan Guernsey masih bergantung pada Inggris dalam hal pertahanan dan hubungan internasional.
Sembilan bulan setelah Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa, para nelayan Jersey masih menunggu pengurangan akses UE yang dijanjikan ke perairan mereka, seperti yang dijanjikan dalam kesepakatan Brexit.
Tim Corson, seorang nelayan pemilik perahu kecil yang menjual tangkapan lobsternya di Prancis, tidak senang dengan pergeseran tenggat waktu bagi para pesaingnya di Eropa untuk mendapatkan lisensi menangkap ikan di Jersey.
"Kondisinya semakin tertunda, tertunda, tertunda," kata pria berusia 28 tahun itu kepada AFP. "Mereka memperpanjangnya lagi, tapi apa yang akan terjadi ketika itu habis?"
Sebelum Brexit, Prancis telah meminta Inggris untuk mengeluarkan 169 izin penangkapan ikan, tetapi para nelayan harus membuktikan bahwa mereka menangkap ikan di perairan Channel.
Don Thompson, Presiden Asosiasi Nelayan Jersey, awalnya optimis tentang Brexit, tetapi sekarang merasa "cukup kecewa dengan hasilnya."
"Keputusan itu sebetulnya kesempatan untuk menyeimbangkan kembali, untuk melihat semacam keseimbangan, antara ukuran armada penangkap ikan asli Jersey dan jumlah kapal asing yang bekerja di perairan kita," katanya.