Puluhan ribu warga Rusia kembali memprotes kemenangan Vladimir Putin dalam pemilihan presiden. Tuduhan penipuan hasil pemilu kerap disuarakan para penentang. Tuntutan oposisi untuk mengadakan demonstrasi di jalan utama "Novi Arbat" di pusat kota tidak jauh dari gedung Kremlin, dikabulkan oleh pemerintahan kota. Para demonstran menuntut diulangnya pemungutan suara dan masih banyak lagi. "Kami punya tuntutan jelas: reformasi politik, perwujudan kehakiman independen, akhir sensor media, pemilihan langsung gubernur, pemilihan ulang parlemen Rusia dan presiden", ujar politisi oposisi Vladimir Ryshkov menurut kantor berita Interfax. Putin kerap menuduh lawannya, mereka tidak punya program yang jelas.

2500 pasukan keamanan dikerahkan

Menurut pihak yang mengorganisir demonstrasi ada 30.000 orang yang turun ke jalanan. Diperkirakan jumlah total akan mencapai 50.000. Pihak berwenang sebaliknya mengatakan jumlah demonstran hanya sekitar 8000 orang. Berdasarkan keterangan resmi ada 2500 polisi dan pasukan khusus kementrian dalam negeri yang dikerahkan untuk memastikan demonstrasi berjalan damai. Gerakan protes seminggu setelah pemilihan presiden memiliki arti penting bagi para oposisi. Keterlibatan dalam demonstrasi bisa menentukan masa depan politik mereka. "Tujuan paling penting dari aksi protes ini adalah untuk mengungkap penipuan dan pelanggaran dalam pemilihan presiden serta mengajukan usulan bagi perubahan sistem politik", demikian Ryshkov. Demonstrasi tidak boleh berakhir, tuntut salah seorang organisator, Sergei Udaltsov, perwakilan haluan kiri.

Senin lalu (5/3), sekitar 20.000 orang berdemonstrasi menentang kemenangan pemilihan Putin. Saat itu, ratusan pengeritik Kremlin ditahan sementara. Pengamat pemilihan Rusia yang independen mengungkap ratusan petunjuk akan pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan suara Minggu lalu (4/3). Organisasi keamanan dan kerjasama Eropa (OSCE) mengeritik pemilihan sebagai tidak adil. Komisi pemilihan membantah tuduhan tersebut. Menurut keterangan resmi, 64 persen suara diperoleh Putin.

Vidi Legowo-Zipperer (dpa, ap, afp)