Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.

MV Zahro Express, perahu wisata yang membawa 184 orang terbakar saat perjalanan ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, Jakarta. Insiden pada malam pergantian tahun ini menewaskan setidaknya 23 orang tewas dan menyebabkan 17 orang hilang.

Secara sepihak TNI membekukan kerjasama pendidikan dengan militer Australia setelah seorang prajurit menemukan buku latihan yang menghina Pancasila. PM Malcolm Turnbull segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan berjanji menindak pihak yang menyusun buku tersebut.

Pilkada DKI 2017 ditandai dengan maraknya peredaran berita hoax dan ujaran kebencian di media-media sosial. Pemerintah akhirnya menggandeng penyedia jasa media sosial dan menindak kelompok yang terbukti menjajakan kabar bohong sebagai komoditas politik. Pilkada DKI sendiri dimenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan perolehan 57.96% suara.

Setelah takluk pada Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama. Dia sebelumnya mengritik penggunaan Al-Quran untuk kepentingan politik Pilkada yang mengundang aksi protes kelompok muslim garis keras. Ahok kemudian menolak mengajukan banding dan menerima vonis yang ditengarai sarat politik tersebut

Pada hari-hari setelah pembacaan vonis Ahok, jutaan orang di seluruh Indonesia menyalakan lilin sebagai tanda simpati. Selain menuntut pembebasan bekas gubernur itu, demonstran juga menyatakan kesetiaan pada Pancasila sebagai buntut maraknya intoleransi pada Pilkada DKI Jakarta.

Organisasi Islam radikal, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menjadi sasaran pertama Perppu Ormas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan organisasi yang dianggap merongrong Pancasila. Namun HTI tidak tinggal diam dan melancarkan perlawanan hukum untuk menghadang niat Jokowi tersebut.

Pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab terbang ke Arab Saudi setelah mampir ke Malaysia seusai umrah. Ia diduga melarikan diri untuk menghindari penjemputan paksa Polisi yang mengajukan red notice ke Interpol. Menurut kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Arab Saudi dipilih karena berada di luar ranah Interpol sehingga kliennya bisa terhindar dari penangkapan.

Kasus dugaan penggelapan uang sekitar 60.000 calon jamaah umrah dan haji First Travel menjadi salah satu peristiwa yang paling hangat selama 2017. Anniesa Hasibuan, perancang yang pernah tampil di New York Fashion Week, dituding menggelapkan dana jemaah senilai 550 milyar Rupiah. Hingga kini kedua tersangka, Annisa dan suaminya Andika Surachman mengaku tidak mengetahui kemana raibnya uang tersebut

Jarang Indonesia mengalami kunjungan kenegaraan yang sedemikian mewah seperti saat Raja Salman bertandang ke Jakarta. Kunjungannya tersebut merupakan lawatan pertama kepala negara Arab Saudi selama hampir 50 tahun. Raja Salman tidak hanya melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Joko Widodo, tetapi juga menikmati liburan selama lima hari di pulau Bali.

Setelah berhasil merebut kursi DKI 1 lewat Pilkada yang ditandai dengan maraknya intoleransi dan ujaran kebencian, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pelantikan sempat ditandai kontroversi seputar pidato pribumi Anies Baswedan yang dinilai bernuansa SARA.

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan korupsi proyek eKTP. Ia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami tabrakan. Namun tim dokter menyatakan Setnov sehat dan bisa menjalani proses pengadilan.

Manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo seputar pembantaian 1965 dan kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif kian menyudutkan Presiden Joko Widodo. Ia ditengarai memiliki ambisi dalam Pemilu Kepresidenan 2019. Pada Desember Jokowi mencopot Gatot lebih dini dan menggantinya dengan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Setelah sempat bergolak selama berpekan-pekan, Gunung Agung akhirnya meletus dan memaksa 100.000 penduduk mengungsi dari tempat tinggalnya. Akibat erupsi tersebut, geliat pariwisata Bali menyusut tajam. Terutama penutupan bandar udara I Gusti Ngurah Rai membuat sektor pariwisata di pulau dewata itu mengalami kerugian hingga 234 milyar Rupiah per hari.

Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Puluhan program kerja dicanangkan keduanya selama masa kampanye. Inilah 12 janji Anies-Sandi yang akan menentukan keberhasilan pemerintahannya.

Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.

Merevisi Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). KJP+ juga diniatkan agar dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu

Melalui program OKE-OCE, kedua pasangan berjanji membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun. "Jadi, setiap kecamatan akan ada 5000 wirausaha baru. Angka 5000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies.

Mengembangkan inisiatif Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga

Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. Program kerja Anies-Sandi juga melibatkan revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kali lima.

Niat bakal gubernur DKI buat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan program pemerintahan Jokowi, yakni mengadopsi sistem pendidikan vokasi Jerman dengan melibatkan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.

Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga. Program ini juga diarahkan buat menggalakkan kegiatan cocok tanam kota, melakukan audit berkala keamanan kampung serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.

Sejak awal Anies mengambil posisi menentang Reklamasi Teluk Jakarta. Ia berjanji mengentikan proyek yang sudah dicanangkan sejak era Soeharto itu untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen dan perluasan jangkauan transportasi umum, pengintegrasian sistem transportasi dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.

Program rumah terjangkau tanpa uang muka merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi yang paling kontroversial. Namun demikian keduanya enggan merevisi rencana tersebut. Nantinya, peserta program DP nol rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim yang berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.