Pemerintahan Obama, lewat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, mengkritik sikap pemerintah Indonesia terkait perlindungan hak-hak kelompok LGBT. Dalam percakapan dengan kantor berita Perancis, AFP, juru bucara Jokowi Johan Budi menyatakan "tidak ada ruang" bagi kegiatan LGBT di Indonesia.

"Kami mendorong Indonesia, yang dengan bangga memuji dirinya dengan keberagaman dan toleransi, agar menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan standar (internasional) dengan memastikan persamaan hak dan perlindungan bagi semua warganya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Elizabeth Trudeau.

Sebelumnya hari Kamis (11/08), juru bicara kepresidenan Indonesia Johan Budi mengatakan kepada AFP bahwa "hak-hak warga negara seperti pergi ke sekolah dan mendapatkan KTP dilindungi negara, tetapi tidak ada ruang di Indonesia untuk proliferasi gerakan LGBT."

Johan Budi mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas laporan Human Rights Watch, yang menyatakan bahwa situasi perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia makin buruk dengan meluasnya retorika anti LGBT dari kalangan pemerintahan terhadap warga LGBT di Indonesia.

Pemerintah AS "memantau secara seksama laporan-laporan tentang kemungkinan adanya restriksi atas kebebasan berekspresi bagi warga LGBTI," kata Elizabeth Trudeau.

"Pada prinsipnya dan dalam prakteknya, pemerintah Amerika Serikat akan selalu berusaha untuk melindungi dan mendukung hak universal dari semua orang, termasuk warga LGBTI, untuk mengekspresikan diri mereka, baik secara online maupun offline," tambahnya.

Kalangan LGBT Indonesia belakangan makin sering menjadi target kelompok-kelompok garis keras yang main hakim sendiri, tanpa ada tindakan pencegahan dari aparat keamanan.

Perlindungan hak warga LGBT memburuk secara drastis, setelah Menteri Pendidikan Tinggi Muhammad Nasri secara terbuka melarang kegiatan mereka di kampus-kampus. Langkah itu segera disambut kelompok-kelompok garis keras dan ultra konservatif untuk menyerang kaum LGBT.

Menurut laporan terbaru yang dirilis Human Rights Watch hari Kamis (11/08), situasi perlindungan hak-hak warga LGBT di Indonesia makin terancam.

"Tindakan diskriminatif pejabat dan lembaga-lembaga negara di Indonesia telah menunjukkan dengan gamblang betapa dalam dan luasnya prasangka pemerintah," kata Kyle Knight, peneliti hak asasi HRW.

HRW menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat hanya diam tanpa angkat suara. Padahal selama kampanye pemilihan presiden, Jokowi berjanji untuk ingin mempromosikan toleransi, pluralisme dan dialog antara warga.

Pada saat kaum LGBT di Indonesia membutuhkan perlindungan dan dukungan, pemerintahan Jokowi menyerah dan diam menghadapi aksi-aksi kelompok militan, demikian disebutkan dalam laporan HRW.

hp/yf (afp, dpa)